Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

Detail

Kategori: Politik Luar Negeri §181-191

Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab.

Selengkapnya: Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’.

Selengkapnya: Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 25: Khilafah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan Khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih Khalifah.

Selengkapnya: Pasal 25: Khilafah aqad atas dasar sukarela dan pilihan.

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 26: Setiap Muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih Khalifah dan membaiatnya. Orang-orang non-Muslim tidak memiliki hak pilih.

Selengkapnya: Pasal 26: Hak untuk memilih Khalifah

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 27: Setelah aqad Khilafah usai dengan pembaiatan oleh pihak yang berhak melakukan baiat in‘iqad (pengangkatan), maka baiat oleh kaum Muslim lainnya adalah baiat taat bukan baiat in’iqad. Setiap orang yang menolak dan memecahbelah persatuan kaum Muslim, dipaksa untuk berbaiat.

Selengkapnya: Pasal 27: Janji kesetiaan

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 28: Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

Selengkapnya: Pasal 28: Kedudukan Khalifah

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 29: Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat in’iqad disyaratkan mempunyai kekuasan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir mana pun; dan keamanan kaum Muslim di daerah itu –baik di dalam maupun di luar negri– adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di negeri-negeri lain tidak disyaratkan demikian.

Selengkapnya: Pasal 29

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 30: Orang yang dibaiat sebagai Khalifah tidak disyaratkan kecuali memenuhi syarat baiat in’iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat in’iqad.

Selengkapnya: Pasal 30

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 31: Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan.

Selengkapnya: Pasal 31: Diperlukan untuk nominasi dan Pemilihan Khalifah

Detail

Kategori: Khalifah §24-41

Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai Khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kosongnya jabatan Khilafah.

Selengkapnya: Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong