Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

Sistem Sosial §112-122;  Sistem Ekonomi §123-169;  Politik Pendidikan §170-180; Politik Luar Negeri §181-191

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 130: Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah.

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 129: Pemilikan umum adalah izin Allah -selaku pembuat hukum- kepada jama’ah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama.

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 128: Pemilikan individu adalah hukum syara’ atas benda atau jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari penggunaannya.

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 127: Pemilikan ada tiga maca: pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara.

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 126: Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya secara nyata.

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin.

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya.

 

Detail
Kategori: Sistem Ekonomi §123-169

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 123: Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan.

Detail
Kategori: Politik Pendidikan §170-180

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 170: Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikit pun dalam pendidikan dari asas tersebut.

Detail
Kategori: Politik Pendidikan §170-180

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 171: Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut.

  1. Pasal 172: Tujuan pendidikan, dan metode pengajaran
  2. Pasal 173: ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di kelas
  3. Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya
  4. Pasal 175: budaya Islam adalah wajib di semua jenjang pendidikan
  5. Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Subkategori

Sistem Sosial §112-122

Politik Luar Negeri §181-191