Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tafwidl §42-48

Pasal 46: Ikuti karya Mu’awin Tafwidl

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 46: Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu’awin Tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan; mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya.

 

Article 46: It is imperative that the Khalifah scrutinises the actions of the delegated assistants (Tafwid) and their management of the affairs, in order to confirm what was right, and to correct any errors, since the management of the affairs of the Ummah has been delegated to the Khalifah and is decided by his Ijtihad.

It is imperative that the Khalifah scrutinises the actions of the delegated assistants (Tafwid) and their management of the affairs, in order to confirm what was right, and to correct any errors, since the management of the affairs of the Ummah has been delegated to the Khalifah and is attributed to his Ijtihad.The evidence for this is the narration regarding the responsibility over the subject, which is the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْـئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“The Imam is a guardian, and he is responsible (will be questioned) for his subjects”.The Khalifah has been delegated to manage the affairs and he is responsible over the subjects. On the other hand, the assistant is not responsible over the subjects; rather he is only responsible over whatever he carried out from the work. The responsibility of the subjects is limited to the Khalifah alone, and for that reason, it is obligatory for him to scrutinise the actions and management of his assistant, in order to carry out his responsibility for his subjects. Additionally, the assistant could make a mistake and ,therefore, it is imperative to correct the error that occurred, and so it is necessary to scrutinise all his actions.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 159: Urusan pertanian dan kebijakan

Pasal 159: Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 19: Kondisi penguasa

Pasal 19: Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 71: Polisi

Pasal 71: Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 161: Perdagangan luar negeri

Pasal 161: Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 79: Penugasan hakim

Pasal 79: Qadli, al-Muhtasib, dan Qadli Madzalim boleh ditentukan dan diberi wewenang secara umum dalam seluruh kasus yang terjadi diseluruh negeri. Bisa juga ditentukan dan diberi wewenang secara khusus untuk tempat atau kasus-kasus tertentu. Selengkapnya