Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tafwidl §42-48

Pasal 46: Ikuti karya Mu’awin Tafwidl

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 46: Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu’awin Tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan; mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya.

 

Article 46: It is imperative that the Khalifah scrutinises the actions of the delegated assistants (Tafwid) and their management of the affairs, in order to confirm what was right, and to correct any errors, since the management of the affairs of the Ummah has been delegated to the Khalifah and is decided by his Ijtihad.

It is imperative that the Khalifah scrutinises the actions of the delegated assistants (Tafwid) and their management of the affairs, in order to confirm what was right, and to correct any errors, since the management of the affairs of the Ummah has been delegated to the Khalifah and is attributed to his Ijtihad.The evidence for this is the narration regarding the responsibility over the subject, which is the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْـئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“The Imam is a guardian, and he is responsible (will be questioned) for his subjects”.The Khalifah has been delegated to manage the affairs and he is responsible over the subjects. On the other hand, the assistant is not responsible over the subjects; rather he is only responsible over whatever he carried out from the work. The responsibility of the subjects is limited to the Khalifah alone, and for that reason, it is obligatory for him to scrutinise the actions and management of his assistant, in order to carry out his responsibility for his subjects. Additionally, the assistant could make a mistake and ,therefore, it is imperative to correct the error that occurred, and so it is necessary to scrutinise all his actions.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 170: Pendidikan, materi pengajaran, metode pengajaran

Pasal 170: Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikit pun dalam pendidikan dari asas tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 33: Set Amir sementara

Pasal 33: Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut: a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 167: Mata uang Negara adalah emas dan perak

Pasal 167: Mata uang negara terdiri dari emas dan perak, baik cetakan maupun lantakan. Negara tidak dibolehkan memiliki mata uang selain itu. Negara dibolehkan mencetak mata uang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan ketentuan terdapat dalam kas negara cadangan emas dan perak yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata uang dari tembaga, perunggu ataupun uang kertas dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 38: Powers dan Ketentuan untuk perawatan untuk umat

Pasal 38: Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara’ dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 61: Departemen Perang

Pasal 61: Direktorat peperangan menangai seluruh urusan yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata baik pasukan, polisi, persenjataan, peralatan, logistik, dan sebagainya. Juga semua akademi militer, semua misi militer dan segala hal yang menjadi tuntutan baik tsaqafah Islamiyah, maupun tsaqafah umum bagi pasukan. Dan semua hal yang berhubungan dengan peperangan dan penyiapannya. Direktorat ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Pasal 20: Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi warga negara non-Muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Selengkapnya