Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tafwidl §42-48

Pasal 46: Ikuti karya Mu’awin Tafwidl

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 46: Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu’awin Tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan; mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya.

 

Article 46: It is imperative that the Khalifah scrutinises the actions of the delegated assistants (Tafwid) and their management of the affairs, in order to confirm what was right, and to correct any errors, since the management of the affairs of the Ummah has been delegated to the Khalifah and is decided by his Ijtihad.

It is imperative that the Khalifah scrutinises the actions of the delegated assistants (Tafwid) and their management of the affairs, in order to confirm what was right, and to correct any errors, since the management of the affairs of the Ummah has been delegated to the Khalifah and is attributed to his Ijtihad.The evidence for this is the narration regarding the responsibility over the subject, which is the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْـئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“The Imam is a guardian, and he is responsible (will be questioned) for his subjects”.The Khalifah has been delegated to manage the affairs and he is responsible over the subjects. On the other hand, the assistant is not responsible over the subjects; rather he is only responsible over whatever he carried out from the work. The responsibility of the subjects is limited to the Khalifah alone, and for that reason, it is obligatory for him to scrutinise the actions and management of his assistant, in order to carry out his responsibility for his subjects. Additionally, the assistant could make a mistake and ,therefore, it is imperative to correct the error that occurred, and so it is necessary to scrutinise all his actions.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 72: Isu-isu yang mengancam keamanan internal

Pasal 72: Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 39: Durasi amanat Khalifah

Pasal 39: Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 120: Kehidupan Menikah

Pasal 120: Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 2: Darul Islam dan Darul kufur

Pasal 2: Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang di dalamnya diterapkan peraturan kufur atau keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya