Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 166: Mata uang Negara

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 166: Nagara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun.

 

Article 166: The State issues its own independent currency, and it is not permitted for it to be linked to any foreign currency.

The evidence for the first half of this article is the evidence that gave the Imam the right to manage the affairs with the words of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم:

«الإِمَامُ رَاعٍ»

“The Imam is a guardian” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah Bin Umar), and organising the permitted issues is from the management of the affairs. To create a specific currency for the State is from the permitted issues, so it is permitted for the State to create a specific currency, and in the same way it is permitted for the State not to do so. The Messenger صلى الله عليه وآله وسلم did not create a specific currency based upon specific consistent characteristics, and in his صلى الله عليه وآله وسلمtime the State did not have its own currency, and the situation remained the same throughout his time and the time of the righteous guided Khulafaa’ after him, and during the beginning of the Ummayad period up until the time of ‘Abd alMalik b. Marwan who decided to change everything from the gold and silver that was being used, whether minted or not, to the currency with an Islamic minting and of equal weight without any disparity. Consequently, he minted Dirhams from silver and Dinars from gold, and from that time the Islamic Dinars and Dirhams were minted whereas they were not known before then. So to issue a currency is permitted and is not obligatory upon the State, unless safeguarding the economy of the land from ruin and protecting it from its enemies required the issuing of a currency, at which point its issuance would be obligatory, in accordance with the Shari’ah principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation.

As for the second part of the article, the evidence for its forbiddance is that it would make the State follow whichever disbelieving state it links its currency too, as was the scenario when Iraq used to be linked to Sterling, and over and above that it would be at the mercy of that disbelieving state from the financial angle. Both of these issues are forbidden, and the Shari’ah principle states that: “The means to something forbidden is also forbidden, and so to link the currency of the Islamic State to a foreign State is forbidden.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 8: Arab, bahasa Islam dan Negara

Pasal 8: Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 12: Sumber undang-undang

Pasal 12: Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 182: Hubungan dengan negara-negara asing

Pasal 182: Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing mana pun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 159: Urusan pertanian dan kebijakan

Pasal 159: Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 163: Kepemilikan laboratorium

Pasal 163: Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara. Selengkapnya