Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 166: Mata uang Negara

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 166: Nagara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun.

 

Article 166: The State issues its own independent currency, and it is not permitted for it to be linked to any foreign currency.

The evidence for the first half of this article is the evidence that gave the Imam the right to manage the affairs with the words of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم:

«الإِمَامُ رَاعٍ»

“The Imam is a guardian” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah Bin Umar), and organising the permitted issues is from the management of the affairs. To create a specific currency for the State is from the permitted issues, so it is permitted for the State to create a specific currency, and in the same way it is permitted for the State not to do so. The Messenger صلى الله عليه وآله وسلم did not create a specific currency based upon specific consistent characteristics, and in his صلى الله عليه وآله وسلمtime the State did not have its own currency, and the situation remained the same throughout his time and the time of the righteous guided Khulafaa’ after him, and during the beginning of the Ummayad period up until the time of ‘Abd alMalik b. Marwan who decided to change everything from the gold and silver that was being used, whether minted or not, to the currency with an Islamic minting and of equal weight without any disparity. Consequently, he minted Dirhams from silver and Dinars from gold, and from that time the Islamic Dinars and Dirhams were minted whereas they were not known before then. So to issue a currency is permitted and is not obligatory upon the State, unless safeguarding the economy of the land from ruin and protecting it from its enemies required the issuing of a currency, at which point its issuance would be obligatory, in accordance with the Shari’ah principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation.

As for the second part of the article, the evidence for its forbiddance is that it would make the State follow whichever disbelieving state it links its currency too, as was the scenario when Iraq used to be linked to Sterling, and over and above that it would be at the mercy of that disbelieving state from the financial angle. Both of these issues are forbidden, and the Shari’ah principle states that: “The means to something forbidden is also forbidden, and so to link the currency of the Islamic State to a foreign State is forbidden.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Pasal 23: Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian: 1. Khalifah 2. Mu’awin Tafwidl 3. Mu’awin Tanfidz 4. Al-Wulat 5. Amirul Jihad 6. Keamanan Dalam Negeri 7. Urusan Luar Negeri 8. Perindustrian 9. Al-Qadla 10. Kemaslahatan Umat 11. Baitul Mal 12. Penerangan 13. Majlis Umat Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 99: Administrasi dan tanggung jawab

Pasal 99: Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing di pusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin –ditinjau dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 14: kepatuhan terhadap tata kelola yang sah

Pasal 14: Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 107: Keanggotaan di Majelis Umat

Pasal 107: Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 104: Izin untuk media

Pasal 104: Media informasi yang dimiliki warga negara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Ia akan dimintai tanggungjawab terhadap setiap bentuk penyimpangan syar’i… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 90: Pengadilan Madhalim menghapus setiap penguasa atau karyawan

Pasal 90: Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah. Selengkapnya