Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum.

 

 

Article 160: The State supervises the whole affairs of industry. It directly undertakes those industries which are connected to whatever is part of the public property.

This article has two halves: firstly, supervision over the whole of industry; secondly, directly undertaking some of the industrial affairs. As for the first half its evidence is that the Messenger SL-16pt consented to private ownership of factories such as those for shoes, swords, clothes and other things:

«أَنَّ النَّبِيَّ SL-16pt اصْطَنَعَ خَاتَمًا»

The Prophet SL-16pt had a ring made for him” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah Bin Umar) and:

«أَنَّهُ SL-16pt اسْتَصْنَعَ المِنْبَرَ»

He SL-16pt had a pulpit made” (reported by Al-Bukhari from Sahl Bin Sa’d Al-Sa’idi). This indicates that factories are run by private individuals and not the State. Therefore, it is not different to agriculture. However, it is part of the managing of the affairs that Allah (swt) obligated upon the State with the words of the Prophet SL-16pt

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

The Imam is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah Bin Umar), and so the State has to generally supervise the industrial issues by organising what is permitted according to the various styles which would assist the advancement of production, and by opening markets for it, and making sure raw materials are available, and so on.

As for the second half, the evidence for it is the Shari’ah principle: “The factory takes the rule of what it produces”; it is reported from Anas that:

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.(reported by Abu Dawud from Ibn Umar and authenticated by Ibn Al-Sakn). And so the production of pressing the grapes for alcohol was prohibited by the Messenger SL-16pt because it produces alcohol, even though pressing is permitted; so the production took the rule of the material that it produced, and this is general. Based upon this, the factory takes the rule of the material it produces, and so the factories that produce anything considered part of public property are part of public property, since they take the rule of what they produce.

Public property belongs to all the Muslims, and it is not allowed for an individual or group of individuals to independently own it such that others are prevented from its ownership. From this understanding, the Khalifah is the one who manages these factories and prevents private ownership of them, since private ownership would prevent others from being able to gain ownership, and, therefore, the State has to directly manage the factories which are part of public property, such as those for oil extraction, steel and gold mining and so on. However, it is treated as a specific interest in terms of its income, expenditure and the rest of its affairs, and its profits are placed in the Bayt Al-Mal in a section specified for it, since it is not considered to be part of the State property, but rather part of public property.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 21: Partai-partai politik

Pasal 21: Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa, atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat; dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah hukum-hukum syara’. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 190: Perjanjian-perjanjian

Pasal 190: Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut: a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain. b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 77: Jenis-jenis Badan peradilan

Pasal 77: Para Qadli terbagi dalam tiga golongan: 1. Qadli (biasa), yaitu Qadli yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dalam urusan muamalat dan uqubat. 2. Al-Muhtasib, Qadli yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jama’ah/masyarakat. 3. Qadli Madzalim, berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 13: Tidak ada hukuman tanpa pengadilan, dan larangan penyiksaan

Pasal 13: Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorang pun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Selengkapnya