Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum.

 

 

Article 160: The State supervises the whole affairs of industry. It directly undertakes those industries which are connected to whatever is part of the public property.

This article has two halves: firstly, supervision over the whole of industry; secondly, directly undertaking some of the industrial affairs. As for the first half its evidence is that the Messenger SL-16pt consented to private ownership of factories such as those for shoes, swords, clothes and other things:

«أَنَّ النَّبِيَّ SL-16pt اصْطَنَعَ خَاتَمًا»

The Prophet SL-16pt had a ring made for him” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah Bin Umar) and:

«أَنَّهُ SL-16pt اسْتَصْنَعَ المِنْبَرَ»

He SL-16pt had a pulpit made” (reported by Al-Bukhari from Sahl Bin Sa’d Al-Sa’idi). This indicates that factories are run by private individuals and not the State. Therefore, it is not different to agriculture. However, it is part of the managing of the affairs that Allah (swt) obligated upon the State with the words of the Prophet SL-16pt

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

The Imam is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah Bin Umar), and so the State has to generally supervise the industrial issues by organising what is permitted according to the various styles which would assist the advancement of production, and by opening markets for it, and making sure raw materials are available, and so on.

As for the second half, the evidence for it is the Shari’ah principle: “The factory takes the rule of what it produces”; it is reported from Anas that:

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.(reported by Abu Dawud from Ibn Umar and authenticated by Ibn Al-Sakn). And so the production of pressing the grapes for alcohol was prohibited by the Messenger SL-16pt because it produces alcohol, even though pressing is permitted; so the production took the rule of the material that it produced, and this is general. Based upon this, the factory takes the rule of the material it produces, and so the factories that produce anything considered part of public property are part of public property, since they take the rule of what they produce.

Public property belongs to all the Muslims, and it is not allowed for an individual or group of individuals to independently own it such that others are prevented from its ownership. From this understanding, the Khalifah is the one who manages these factories and prevents private ownership of them, since private ownership would prevent others from being able to gain ownership, and, therefore, the State has to directly manage the factories which are part of public property, such as those for oil extraction, steel and gold mining and so on. However, it is treated as a specific interest in terms of its income, expenditure and the rest of its affairs, and its profits are placed in the Bayt Al-Mal in a section specified for it, since it is not considered to be part of the State property, but rather part of public property.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 33: Set Amir sementara

Pasal 33: Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut: a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 72: Isu-isu yang mengancam keamanan internal

Pasal 72: Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 169: Negara Bank

Pasal 169: Dilarang samasekali mendirikan bank-bank, kecuali bank milik Daulah, yang tidak menjalankan praktek riba. Bank ini merupakan salah satu unit dari Baitul Maal yang beraktivitas memberikan pinjaman uang sesuai hukum syara’, dengan transaksi keuangan yang mudah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 132: Pengeluaran dan investasi dibatasi oleh Syariah

Pasal 132: Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 127: Jenis properti

Pasal 127: Pemilikan ada tiga maca: pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Selengkapnya