Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 145: Kharaj

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 145: Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah ‘usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata.

 

 

Article 145: Land tax is payable upon the Kharajiyyah land according to its capacity. Zakah is collected from the ‘Ushriyyah land according to the actual production.

The evidence is what has been reported from Al-Zuhri who said:

«قَضَى رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وآله وسلم فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ البَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ أَرْضَهَ، فِإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ»

The Messenger of Allah ruled that the people who became Muslim from Bahrain have their blood and property protected, apart from their land, since it was a booty for the Muslims, since they did not embrace Islam at first and rather resisted” (reported by Yahya b. Adam in Kitab Al-Kharaj),in other words, they had resisted the Muslims. This is evidence that the lands of the countries that are conquered are considered part of the booty. Except that our master Umar (ra) came and kept the ownership of the land with the Bayt Al-Mal and left its benefits for those who lived upon it, and took land taxes from them in exchange for that utilisation, and these taxes were according to the potential of the land and not a fixed amount. Accordingly, areas of arable land (called Jarib) in parts of Iraq were taxed a Qafiz or a Dirham, and in other places the tax was upon different sizes of areas of arable land other than Jarib, and in areas of Al-Sham different sizes were used, and so it is known from this that he managed each land according to its capacity.

This was with respect to the Kharajiyyah land, and as for the ‘Ushriyyah lands, which are the lands whose inhabitants embraced Islam without conquest, along with the Arabian Peninsula, the Zakah is taken from what is actually produced from the land, and this would be a tenth if it was watered by rainwater, and a twentieth if it was watered by irrigation.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 10: Tidak ada pendeta dalam Islam. Islam adalah tanggung jawab semua umat Islam

Pasal 10: Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka dikalangan kaum Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 142: Penimbunan kekayaan dilarang

Pasal 142: Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya dikeluarkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 5: kewarganegaraan Islam, hak dan kewajiban

Pasal 5: Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’. Pasal 6: Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Selengkapnya