Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 144: Jizyah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 144: Jizyah dipungut dari orang-orang dzimiy saja, dan diambil dari kalangan laki-laki baligh jika ia mampu. Jizyah tidak dikenakan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.

 

 

Article 144:Jizya is collected from non-Muslims (people of Dhimma). It is to be taken from the adult men if they are capable of paying it, and it is not taken from women or children.

 

Its evidence is from the Quran and the Sunnah. As for the Book, Allah (swt) said:

(( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) ))

Until they give the Jizyah willingly while they are humbled. (TMQ 9:29). As for the Sunnah then:

«كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى مَجُوسِ هَجَرٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الجِّزْيَةُ فِي أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيحَةٌ وَلاَ تُنْكَحَ لَهُ امْرَأَةٌ»

The Messenger of Allah wrote to the fire-worshippers of Hajar, calling them to Islam, whoever becomes Muslim, it is accepted from him, otherwise the Jizya is imposed upon him and that his slaughtered meat is not eaten and is not married to a woman” (reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal, Abu Yusuf in Al-Kharaj and others). It is only taken from the one capable due to His (swt) words: “Out of hand, in other words, from the one capable. It is taken from the men, not the women or children, due to the words of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم to Mu’adh:

«خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً»

Take one Dinar from everyone who has reached the age of puberty (Halim)” (reported and authenticated by Al-Hakim). And Al-Bayhaqi reported in his Sunan Al-Kubra from ‘Amru b. Shu’ayb from his father from his grandfather that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم:

«فَرَضَ الجِّزْيَةَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ دِينَاراً دِينَاراً»

imposed one-Dinar Jizya upon every male adult (Muhtalim) in Yemen.” and the use of the words halim and Muhtalim with the masculine form indicates that it is not taken from women nor those who have not reached puberty, and similarly Umar (ra) wrote to the leaders of the army:

«أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى»

Impose the Jizya, and do not impose it upon the women and children, and do not impose it except upon the one who uses the blade”, and it is not known that anyone rebuked him over that and so it is considered to be an Ijma’. In the same manner it is not taken from the insane as he is analogous with the child.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 34: Prosedur pengangkatan khalifah

Pasal 34: Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut: a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengu-mumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat in’iqad dan penolakan pencalonan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 27: Janji kesetiaan

Pasal 27: Setelah aqad Khilafah usai dengan pembaiatan oleh pihak yang berhak melakukan baiat in‘iqad (pengangkatan), maka baiat oleh kaum Muslim lainnya adalah baiat taat bukan baiat in’iqad. Setiap orang yang menolak dan memecahbelah persatuan kaum Muslim, dipaksa untuk berbaiat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 122: Penitipan Anak

Pasal 122: Pemeliharaan terhadap anak-anak adalah hak dan kewajiban perempuan, baik yang muslimah maupun bukan, selama anak kecil tersebut memerlukan pemeliharaan/perawatan. Apabila sudah tidak memerlukan pemeliharaan lagi dapat dipertimbangkan; jika ibu yang mengasuh anak atau walinya -kedua-duanya Islam-, maka anak tersebut diberikan pilihan untuk tinggal bersama orang yang dikehendakinya. Bagi… Selengkapnya