Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 144: Jizyah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 144: Jizyah dipungut dari orang-orang dzimiy saja, dan diambil dari kalangan laki-laki baligh jika ia mampu. Jizyah tidak dikenakan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.

 

 

Article 144:Jizya is collected from non-Muslims (people of Dhimma). It is to be taken from the adult men if they are capable of paying it, and it is not taken from women or children.

 

Its evidence is from the Quran and the Sunnah. As for the Book, Allah (swt) said:

(( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) ))

Until they give the Jizyah willingly while they are humbled. (TMQ 9:29). As for the Sunnah then:

«كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى مَجُوسِ هَجَرٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الجِّزْيَةُ فِي أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيحَةٌ وَلاَ تُنْكَحَ لَهُ امْرَأَةٌ»

The Messenger of Allah wrote to the fire-worshippers of Hajar, calling them to Islam, whoever becomes Muslim, it is accepted from him, otherwise the Jizya is imposed upon him and that his slaughtered meat is not eaten and is not married to a woman” (reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal, Abu Yusuf in Al-Kharaj and others). It is only taken from the one capable due to His (swt) words: “Out of hand, in other words, from the one capable. It is taken from the men, not the women or children, due to the words of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم to Mu’adh:

«خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً»

Take one Dinar from everyone who has reached the age of puberty (Halim)” (reported and authenticated by Al-Hakim). And Al-Bayhaqi reported in his Sunan Al-Kubra from ‘Amru b. Shu’ayb from his father from his grandfather that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم:

«فَرَضَ الجِّزْيَةَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ دِينَاراً دِينَاراً»

imposed one-Dinar Jizya upon every male adult (Muhtalim) in Yemen.” and the use of the words halim and Muhtalim with the masculine form indicates that it is not taken from women nor those who have not reached puberty, and similarly Umar (ra) wrote to the leaders of the army:

«أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى»

Impose the Jizya, and do not impose it upon the women and children, and do not impose it except upon the one who uses the blade”, and it is not known that anyone rebuked him over that and so it is considered to be an Ijma’. In the same manner it is not taken from the insane as he is analogous with the child.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 38: Powers dan Ketentuan untuk perawatan untuk umat

Pasal 38: Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara’ dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 17: Mengatur manajemen pusat dan desentralisasi.

Pasal 17: Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 1: Kepercayaan Islam ('aqidah) merupakan dasar negara

Pasal 1: Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar’i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 136: Penggunaan Tanah adalah wajib

Pasal 136: Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 94: diperbolehkannya surat kuasa dalam hal swasta dan publik

Pasal 94: Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, Qadli Madzalim dan Muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 173: ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di kelas

Pasal 173: Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu. Selengkapnya