Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal:

  • a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan.
  • b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak.
  • c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung

 

 

Article 137: There are three categories of Public Ownership:

a. Public utilities, such as the open spaces in the towns.

b. Vast mineral resources, like oil fields.

c. Things which, by their nature, preclude ownership by individuals, such as rivers.

 

The evidence of the article is the evidence for article 129, and so the evidence for clause: “c” is the affirmation of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم upon the people sharing the ownership of the public pathways, and his words:

«مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»

Mina is a resting place for whoever arrives first” reported by Al-Tirmidhi from Aisha(ra), and he said it is Hasan Sahih, and Ibn Khuzaymah who authenticated it; in other words, Mina, which is the famous place in the Peninsula, is a public property for all the people. So whoever gets there first and rests there, they have the right to it.

As for clause: “b”, its evidence is what was reported from ‘Amru b. Qays from his father from Abyad bin Hammal who said:

«اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَعْدِنَ المِلْحِ بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَنِيهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعَدِّ -يعني أنه لا ينقطع- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : فَلاَ إِذَنْ»

I asked the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم to assign me a salt laden land as a fief and so he granted it to me. It was said: O Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم , it is comparable to a countless water – in other words, it does not deplete – and so the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said: “In such a case: no”” (reported by Al-Nasa’i), and the groundwater is that which is not depleted, and so the salt laden land was compared to the groundwater which is not depleted. The intention here is not the salt but rather the minerals, the evidence being that when he صلى الله عليه وآله وسلم knew that it was non-depleting he صلى الله عليه وآله وسلم prohibited it, though he صلى الله عليه وآله وسلم initially knew that it was salt, and granted the land initially, and so the prohibition is due to it being a vast mineral resource. Abu ‘Ubayd said:

«فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِلْنَبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ مَاءٌ عَدٌ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ، لأَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الكَلأِ وَالنَّارِ وَالْمَاءِ أَنَّ النَّاسَ جَمِيعاً فِيهِ شُرَكَاءُ، فَكَرِهَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ يَحُوزُهُ دُونَ سِواهُ»

When the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم realised it included ground water (does not deplete), he revoked it, it is the Sunnah of the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم in relation to pasture, fire and water, to make all the people partners in their possession. So he disliked limiting possession to one person at the exclusion of others”. Accordingly, every mineral which is non-depleting, i.e. its size is not evaluated as a small quantity, is considered to be a public property. Had it been limited to a small amount then it is not considered to be a public property, as evidenced by the narration.

As for clause: “a”, its evidence is the words reported by one of the companions of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم Abu Kharras who said: the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم said:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ»

Muslims have common share in three: water, pastures and fire” (reported by Ahmad), and his صلى الله عليه وآله وسلم words:

«ثَلاثٌ لا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ»

Three can not be denied (to anyone): water, fire and pastures” (reported by Ibn Maja from Abu Hurayrah). This narration has an Illah that its prevention is because they are from the public utilities. So the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم permitted individual ownership of water in Al-Ta’if and Khaybar, and they owned it at the expense of others in order to irrigate their crops and gardens, and so if there was absolute partnership in water, he صلى الله عليه وآله وسلم would not have allowed individuals to own it. Therefore, from the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم Muslims have common share in three: water…”, and: “three are not denied” along with his صلى الله عليه وآله وسلم permission for individuals to own water, an Illah can be deduced that the partnership in water, pastures and fire, is due to the fact that they are public utilities that the public cannot live without, and so anything that is considered to be a public utility such as the open space in the towns, the areas for wood and the grazing pastures are all public property.

This is the evidence for public ownership.

As for the fact that these three alone constitute publicly owned property, this is from examination. Through the examination of the evidences regarding public ownership, it was found that they were limited to these categories, and so subsequently the evidence for this article has been made clear.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 77: Jenis-jenis Badan peradilan

Pasal 77: Para Qadli terbagi dalam tiga golongan: 1. Qadli (biasa), yaitu Qadli yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dalam urusan muamalat dan uqubat. 2. Al-Muhtasib, Qadli yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jama’ah/masyarakat. 3. Qadli Madzalim, berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 2: Darul Islam dan Darul kufur

Pasal 2: Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang di dalamnya diterapkan peraturan kufur atau keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 55: Koordinasi antara Wali dan Khalifah

Pasal 55: Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 66: Formasi Struktur dan kamp-kamp angkatan bersenjata

Pasal 66: Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 60: Mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk Wali

Pasal 60: Khalifah wajib meneliti dan mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk setiap Wali dengan sungguh-sungguh. Khalifah boleh menunjuk orang yang mewakilinya untuk mengungkapkan keadaan para Wali, mengadakan pemeriksaan terhadap mereka, mengumpulkan mereka satu persatu atau sebagian dari mereka sewaktu-waktu, dan mendengar pengaduan-pengaduan rakyat terhadapnya. Selengkapnya