Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Pemerintahan §16-23

Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 18: Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah.

 

Article 18: There are four types of rulers: the Khalifah, the delegated assistant, the governor, and the worker (’amil), and whoever falls under the same rule. As for anyone else, they are not considered rulers, but rather employees.

 The ruler in the article is the one holding authority who is responsible for governing the affairs, irrespective of whether the governance was for the whole State or for a part of it. Through deduction from the Shari’ah rules, the ones who are made responsible for governing the affairs, establishing the laws and are to be obeyed with respect to their implementation of the laws are these four: the Khalifah, the assistant (delegate minister), the governor, and the Amil; and they are to be obeyed due to their position of rule.

With regards to the Khalifah, he is the man who is given the pledge by the Ummah (nation) to establish the Deen (religion)as their representative, and so he establishes the hudud, implements the laws, and carries out the Jihad, and he is owed obedience:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ»

He who swears allegiance to a Caliph should give him the grasp of his hand and the sincerity of his heart (i. e. submit to him both outwardly as well as inwardly). He should obey him to the best of his capacity. If another man comes forward (as a claimant to Caliphate), disputing his authority, they (the Muslims) should behead the latter.”  (reported by Muslim through ‘Abd Allah b. Amr b. Al-‘As).

As for the delegate minister, he is the assistant who assists the Khalifah in running the governing of the affairs; in other words, the general, continuous binding governorship. The evidence for this is that he is the one in a position of rule who must be obeyed in the issues that the Khalifah charged him with or requested him to assist him in carrying out the affairs. Ahmad reported with a good chain from 'Aisha (ra) that she said: the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said,

"مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ"

“ When Allah (swt) appoints a governer over Muslims, and desire good for him (this ruler), Allah (swt) appoints a sincere minister (assistant) to him who will remind him if he forgets and helps him if he remembers.”

As for the governor, he is the man who the Khalifah gives authority to over one of the governorates of the State. The evidence that he is in a position of ruling who must be obeyed is what is reported by Muslim from Auf Bin Malik Al-Ashja’i who said that he heard the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم say

"... أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"

“…mind you! One who has a governer appointed over him and he finds that the governer indulges in an act of disobedience to Allah, he should condemn his act, in disobedience to Allah, but should not withdraw himself from his obedience.”

"... إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُـونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"

As for the ‘Amil he is the one who the Khalifah puts in charge of, or his representative, a village, townor part of a governorate. His work is like that of the governor except that he is ruling over a part of the governorate and not the whole of itand accordingly he is a ruler who must be obeyed like the governor, because he is a leader coming either from the Khalifah or the governor. Al-Bukhari reported from Anas b. Malik who said that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said

"اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْـتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ"

“Listen and obey even if an Ethiopian whose head is like a raisin where made your ruler”. Muslim reported from Umm Al-Husayn who said that she heard the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم give a sermon in the farewell pilgrimage where he said

"وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا"

“and even if a slave who leads you by the book of Allah is appointed over you, listen to him and obey”.

With respect to the expression “and whoever falls under the same rule”, this means the Madhalim judgeand the judge of judges if he is given the authority to appoint and remove the Madhalim judge, as well as the powers of the judges in Madhalim, since the judge of Madhalim is from the rule as is the subject of article 78.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 62: Jihad

Pasal 61: Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim dan pelatihan militer bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan mengikuti pelatihan militer, sebagai persiapan untuk jihad. Adapun rekrutmen anggota pasukan reguler merupakan fardhu kifayah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut: a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain. b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 183: Cara-cara politik dan cara-cara politik

Pasal 183: Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 117: Ketentuan dalam kehidupan pribadi dan publik

Pasal 117: Perempuan bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum perempuan boleh bergaul bersama kaum perempuan, atau kaum laki-laki baik yang mahram maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Di dalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan sesama kaum perempuan,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 55: Koordinasi antara Wali dan Khalifah

Pasal 55: Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan… Selengkapnya