Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Pemerintahan §16-23

Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 18: Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah.

 

Article 18: There are four types of rulers: the Khalifah, the delegated assistant, the governor, and the worker (’amil), and whoever falls under the same rule. As for anyone else, they are not considered rulers, but rather employees.

 The ruler in the article is the one holding authority who is responsible for governing the affairs, irrespective of whether the governance was for the whole State or for a part of it. Through deduction from the Shari’ah rules, the ones who are made responsible for governing the affairs, establishing the laws and are to be obeyed with respect to their implementation of the laws are these four: the Khalifah, the assistant (delegate minister), the governor, and the Amil; and they are to be obeyed due to their position of rule.

With regards to the Khalifah, he is the man who is given the pledge by the Ummah (nation) to establish the Deen (religion)as their representative, and so he establishes the hudud, implements the laws, and carries out the Jihad, and he is owed obedience:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ»

He who swears allegiance to a Caliph should give him the grasp of his hand and the sincerity of his heart (i. e. submit to him both outwardly as well as inwardly). He should obey him to the best of his capacity. If another man comes forward (as a claimant to Caliphate), disputing his authority, they (the Muslims) should behead the latter.”  (reported by Muslim through ‘Abd Allah b. Amr b. Al-‘As).

As for the delegate minister, he is the assistant who assists the Khalifah in running the governing of the affairs; in other words, the general, continuous binding governorship. The evidence for this is that he is the one in a position of rule who must be obeyed in the issues that the Khalifah charged him with or requested him to assist him in carrying out the affairs. Ahmad reported with a good chain from 'Aisha (ra) that she said: the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said,

"مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ"

“ When Allah (swt) appoints a governer over Muslims, and desire good for him (this ruler), Allah (swt) appoints a sincere minister (assistant) to him who will remind him if he forgets and helps him if he remembers.”

As for the governor, he is the man who the Khalifah gives authority to over one of the governorates of the State. The evidence that he is in a position of ruling who must be obeyed is what is reported by Muslim from Auf Bin Malik Al-Ashja’i who said that he heard the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم say

"... أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"

“…mind you! One who has a governer appointed over him and he finds that the governer indulges in an act of disobedience to Allah, he should condemn his act, in disobedience to Allah, but should not withdraw himself from his obedience.”

"... إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُـونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"

As for the ‘Amil he is the one who the Khalifah puts in charge of, or his representative, a village, townor part of a governorate. His work is like that of the governor except that he is ruling over a part of the governorate and not the whole of itand accordingly he is a ruler who must be obeyed like the governor, because he is a leader coming either from the Khalifah or the governor. Al-Bukhari reported from Anas b. Malik who said that the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said

"اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْـتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ"

“Listen and obey even if an Ethiopian whose head is like a raisin where made your ruler”. Muslim reported from Umm Al-Husayn who said that she heard the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم give a sermon in the farewell pilgrimage where he said

"وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا"

“and even if a slave who leads you by the book of Allah is appointed over you, listen to him and obey”.

With respect to the expression “and whoever falls under the same rule”, this means the Madhalim judgeand the judge of judges if he is given the authority to appoint and remove the Madhalim judge, as well as the powers of the judges in Madhalim, since the judge of Madhalim is from the rule as is the subject of article 78.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 36: Kekuasaan Khalifah

Pasal 36: Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut: a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara’ yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya , sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 99: Administrasi dan tanggung jawab

Pasal 99: Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing di pusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin –ditinjau dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 84: Al-Muhtasib

Pasal 84: Al-Muhtasib adalah Qadli yang memeriksa perkara-perkara yang menyangkut hak-hak masyarakat secara umum, dan di dalamnya tidak perlu terdapat penuntut, dengan syarat tidak termasuk perkara hudud dan jinayat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong

Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai Khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kosongnya jabatan Khilafah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 187: Islam adalah tugas politik bagi bangsa

Pasal 187: Prinsip utama politik umat adalah menampilkan Islam dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya secara baik, serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya ke seluruh dunia. Selengkapnya