Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Al-Wulat (Gubernur) §52-60

Pasal 59: Pemberhentiannya Wali

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 59: Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya; atau apabila Majlis Umat menyatakan ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika Majelis Wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah.

 

 

Article 59: The governor can be discharged if the Khalifah decides so or if the Shura council expresses dissatisfaction with him - whether justified or not - or if the provincial council expressed discontent with him. However, the governor can only be dismissed by the Khalifah.

Its proof is the action of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم he appointed Mu’adh Bin Jabal over Yemen and then removed him from it without a reason, and removed Al-’Ala’ b. Al-Hadrami who was his ’Amil over Bahrain because the delegation of ’Abd Qays complained about him. Umar Bin Al-Khattab (ra) used to remove governors with and without reason; he removed Ziyad b. Abi Sufyan and did not announce a reason and removed Sa’d b. Abi Waqqas (ra) since the people complained about him, and said “I did not remove him due to incapability, nor treachery”. This indicates that the Khalifah can remove the governors whenever he pleases, and it is upon him to remove the governor if the provincial council complain about him, and similar to the people of his province is the Shura council (Shura and accounting), which represents all of the provinces.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 141: Melindungi milik publik untuk kepentingan umum

Pasal 141: Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 175: budaya Islam adalah wajib di semua jenjang pendidikan

Pasal 175: Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 127: Jenis properti

Pasal 127: Pemilikan ada tiga maca: pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 139: Milik pribadi dilindungi

Pasal 139: Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 163: Kepemilikan laboratorium

Pasal 163: Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 52: pembagian administratif negara

Pasal 52: Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (provinsi). Setiap wilayah (provinsi) terbagi menjadi beberapa ’imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (provinsi) disebut Wali atau Amir dan yang memerintah ‘imalat disebut ‘Amil atau Hâkim. Selengkapnya