Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Al-Wulat (Gubernur) §52-60

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.

 

 

Article 57: The governor’s term of office in a particular province is not to be long. He must be discharged whenever he becomes firmly established in his province or the people become enchanted with him.

Its proof is that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم used to appoint governors for a period and then remove them and no governor remained over his governorship for the complete period of the time of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم . Ibn Abdul Birr conveyed in Al-Isti’ab that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم appointed ’Uthman b. Abi Al-’As Al-Thaqafi over Al-Ta’if; he remained there through the life of the Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم and the Khilafah of Abu Bakr (ra) and two years of the Khilafah of Umar (ra) at which point he was removed, which was a rare occurrence. For most of the time of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم he  صلى الله عليه وآله وسلم would not extend people’s time as governors. This indicates that a governor is not appointed to a permanent governorship but rather he is appointed for a specific time and then removed. However, the length of his governorship is not defined by a specific period, long or short, since there is nothing that indicates that from the actions of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم The most that can be said about the issue is that most of the time the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم appointed a governor, he did not remain as a governor there through the whole of his  صلى الله عليه وآله وسلم time; rather he  صلى الله عليه وآله وسلم would appoint and then remove them.

Though it is permitted to extend the period of governorship such as what occurred with ’Uthman b. Abi Al-’As, however it is apparent that the length of the period of the governorship of Mu’awiyah in Al-Sham at the time of Umar (ra) and then ’Uthman (ra), caused what resulted in the strife which shook the entity of the Muslims, and so it is understood from this that lengthening the governorship of the governor in the province results in harm upon the Muslims and the State, and based upon this the words that the term of office for the governor is not to be long were drafted into this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 13: Tidak ada hukuman tanpa pengadilan, dan larangan penyiksaan

Pasal 13: Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorang pun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya

Pasal 174: Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 87: Qadli dari Madhalim (ketidakadilan-ketidakadilan)

Pasal 87: Qadli Madzalim adalah Qadli yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang terjadi dari negara yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kedzaliman itu dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 85: Kewenangan Muhtasib

Pasal 85: Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 91: Pengadilan hakim menyelidiki setiap kasus ketidakadilan

Pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’… Selengkapnya