Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Al-Wulat (Gubernur) §52-60

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.

 

 

Article 57: The governor’s term of office in a particular province is not to be long. He must be discharged whenever he becomes firmly established in his province or the people become enchanted with him.

Its proof is that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم used to appoint governors for a period and then remove them and no governor remained over his governorship for the complete period of the time of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم . Ibn Abdul Birr conveyed in Al-Isti’ab that the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم appointed ’Uthman b. Abi Al-’As Al-Thaqafi over Al-Ta’if; he remained there through the life of the Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم and the Khilafah of Abu Bakr (ra) and two years of the Khilafah of Umar (ra) at which point he was removed, which was a rare occurrence. For most of the time of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم he  صلى الله عليه وآله وسلم would not extend people’s time as governors. This indicates that a governor is not appointed to a permanent governorship but rather he is appointed for a specific time and then removed. However, the length of his governorship is not defined by a specific period, long or short, since there is nothing that indicates that from the actions of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم The most that can be said about the issue is that most of the time the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم appointed a governor, he did not remain as a governor there through the whole of his  صلى الله عليه وآله وسلم time; rather he  صلى الله عليه وآله وسلم would appoint and then remove them.

Though it is permitted to extend the period of governorship such as what occurred with ’Uthman b. Abi Al-’As, however it is apparent that the length of the period of the governorship of Mu’awiyah in Al-Sham at the time of Umar (ra) and then ’Uthman (ra), caused what resulted in the strife which shook the entity of the Muslims, and so it is understood from this that lengthening the governorship of the governor in the province results in harm upon the Muslims and the State, and based upon this the words that the term of office for the governor is not to be long were drafted into this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 4: Apa yang mungkin dan apa yang tidak dapat diadopsi

Pasal 4: Khalifah tidak melegislasi hukum syara’ apa pun yang berhubungan dengan ibadah, kecuali masalah zakat dan jihad; dan apa-apa yang diperlukan untuk menjaga persatuan kaum Muslim. Khalifah juga tidak melegislasi pemikiran apapun yang berkaitan dengan akidah Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 187: Islam adalah tugas politik bagi bangsa

Pasal 187: Prinsip utama politik umat adalah menampilkan Islam dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya secara baik, serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya ke seluruh dunia. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 165: Investasi oleh dana asing dan waralaba asing

Pasal 165: Investasi dan pengelolaan modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa kepada pihak asing. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan fokus dari kebijakan luar negeri

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 21: Partai-partai politik

Pasal 21: Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa, atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat; dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah hukum-hukum syara’. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam. Selengkapnya