Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Al-Wulat (Gubernur) §52-60

Pasal 55: Koordinasi antara Wali dan Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 55: Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan dikhawatirkan terbengkalai, maka ia boleh melakukannya serta wajib melaporkannya kepada Khalifah, dan menjelaskan tentang sebab-sebab tidak ada laporan sebelum pelaksanaan.

 

 

Article 55: The governor is not obliged to inform the Caliph (Khalifah) of what he has carried out within his authorised command. If a new problem arises which has no precedent, he has to inform the Khalifah about it first, and he then proceeds according to the instructions of the Khalifah. If he was afraid that the problem would be exacerbated if delayed, he carries out the action and then must inform the Khalifah later on about the reason for not informing him beforehand.

The evidence is that the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم empowered his governors and did not request them to inform him of what actions they undertook and they did not use to report to him about anything. Rather, they used to undertake their actions with full independence, each of them ruling in his leadership by his opinion; this was the manner of Mu’adh, and ’Attab Bin Asid, Al-’Ala’ b. Al-Hadrami, and of all of the governors of the Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم – which indicates that the governor does not inform the Khalifah about anything from his actions. And in this regard, he is different from the assistant, since the assistant must inform the Khalifah about every action that he undertakes, whereas it is not obligatory upon the governor to inform the Khalifah about any of his actions.

It is obligatory that the Khalifah scrutinise every action the assistant undertakes, whereas it is not necessary for him to scrutinise every action of the governor, though he studies the situation of the governors and scrutinises the news from them. Accordingly, the governor has unrestricted action in his governorship, which is why Mu’adh said to the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم when he was sent to Yemen I will exert my own opinion.”; so this is evidence that the governor does not inform the Khalifah, rather he exercises his opinion. It is not forbidden to take the opinion of the Khalifah in the important issues, but he does not seek his opinion in unimportant issues in order that the interests of the people are not delayed. If something new occurs, he leaves it to the opinion of the Khalifah, because the empowerment of the governorship is that the Khalifah delegates the leadership of a city or region to the governor which is a governorship over all its people, and control in the known issues from his actions. So if a new issue which was not previously known occurred, it is left for the examination of the Khalifah, unless it was feared that this would be detrimental, in which case the governor undertakes the issue and then informs the Khalifah, since it was an issue that was unprecedented.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 136: Penggunaan Tanah adalah wajib

Pasal 136: Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 141: Melindungi milik publik untuk kepentingan umum

Pasal 141: Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 145: Kharaj

Pasal 145: Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah ‘usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 12: Sumber undang-undang

Pasal 12: Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 140: Hak untuk memanfaatkan kepemilikan publik

Pasal 140: Setiap individu umat berhak memanfaatkan sesuatu yang termasuk dalam pemilikan umum. Negara tidak dibenarkan mengizinkan orang-orang tertentu saja dari kalangan rakyat, untuk memiliki atau mengelola pemilikan umum. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 63: Angkatan bersenjata

Pasal 63: Prajurit terdiri atas dua bagian: Pertama, pasukan cadangan yang terdiri atas seluruh kaum Muslim yang mampu memanggul senjata. Kedua, pasukan reguler yang memperoleh gaji dan masuk anggaran belanja sebagaimana para pegawai negeri lainnya. Selengkapnya