Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Al-Wulat (Gubernur) §52-60

Pasal 55: Koordinasi antara Wali dan Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 55: Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan dikhawatirkan terbengkalai, maka ia boleh melakukannya serta wajib melaporkannya kepada Khalifah, dan menjelaskan tentang sebab-sebab tidak ada laporan sebelum pelaksanaan.

 

 

Article 55: The governor is not obliged to inform the Caliph (Khalifah) of what he has carried out within his authorised command. If a new problem arises which has no precedent, he has to inform the Khalifah about it first, and he then proceeds according to the instructions of the Khalifah. If he was afraid that the problem would be exacerbated if delayed, he carries out the action and then must inform the Khalifah later on about the reason for not informing him beforehand.

The evidence is that the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم empowered his governors and did not request them to inform him of what actions they undertook and they did not use to report to him about anything. Rather, they used to undertake their actions with full independence, each of them ruling in his leadership by his opinion; this was the manner of Mu’adh, and ’Attab Bin Asid, Al-’Ala’ b. Al-Hadrami, and of all of the governors of the Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم – which indicates that the governor does not inform the Khalifah about anything from his actions. And in this regard, he is different from the assistant, since the assistant must inform the Khalifah about every action that he undertakes, whereas it is not obligatory upon the governor to inform the Khalifah about any of his actions.

It is obligatory that the Khalifah scrutinise every action the assistant undertakes, whereas it is not necessary for him to scrutinise every action of the governor, though he studies the situation of the governors and scrutinises the news from them. Accordingly, the governor has unrestricted action in his governorship, which is why Mu’adh said to the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم when he was sent to Yemen I will exert my own opinion.”; so this is evidence that the governor does not inform the Khalifah, rather he exercises his opinion. It is not forbidden to take the opinion of the Khalifah in the important issues, but he does not seek his opinion in unimportant issues in order that the interests of the people are not delayed. If something new occurs, he leaves it to the opinion of the Khalifah, because the empowerment of the governorship is that the Khalifah delegates the leadership of a city or region to the governor which is a governorship over all its people, and control in the known issues from his actions. So if a new issue which was not previously known occurred, it is left for the examination of the Khalifah, unless it was feared that this would be detrimental, in which case the governor undertakes the issue and then informs the Khalifah, since it was an issue that was unprecedented.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 111: Kekuasaan Umat Majelis

Pasal 111: Majelis umat memiliki lima wewenang: 1.(a). Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 159: Urusan pertanian dan kebijakan

Pasal 159: Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 135: Sewa lahan

Pasal 135: Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 141: Melindungi milik publik untuk kepentingan umum

Pasal 141: Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 76: Hakim Agung

Pasal 76: Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan… Selengkapnya