Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Al-Wulat (Gubernur) §52-60

Pasal 55: Koordinasi antara Wali dan Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 55: Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan dikhawatirkan terbengkalai, maka ia boleh melakukannya serta wajib melaporkannya kepada Khalifah, dan menjelaskan tentang sebab-sebab tidak ada laporan sebelum pelaksanaan.

 

 

Article 55: The governor is not obliged to inform the Caliph (Khalifah) of what he has carried out within his authorised command. If a new problem arises which has no precedent, he has to inform the Khalifah about it first, and he then proceeds according to the instructions of the Khalifah. If he was afraid that the problem would be exacerbated if delayed, he carries out the action and then must inform the Khalifah later on about the reason for not informing him beforehand.

The evidence is that the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم empowered his governors and did not request them to inform him of what actions they undertook and they did not use to report to him about anything. Rather, they used to undertake their actions with full independence, each of them ruling in his leadership by his opinion; this was the manner of Mu’adh, and ’Attab Bin Asid, Al-’Ala’ b. Al-Hadrami, and of all of the governors of the Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم – which indicates that the governor does not inform the Khalifah about anything from his actions. And in this regard, he is different from the assistant, since the assistant must inform the Khalifah about every action that he undertakes, whereas it is not obligatory upon the governor to inform the Khalifah about any of his actions.

It is obligatory that the Khalifah scrutinise every action the assistant undertakes, whereas it is not necessary for him to scrutinise every action of the governor, though he studies the situation of the governors and scrutinises the news from them. Accordingly, the governor has unrestricted action in his governorship, which is why Mu’adh said to the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم when he was sent to Yemen I will exert my own opinion.”; so this is evidence that the governor does not inform the Khalifah, rather he exercises his opinion. It is not forbidden to take the opinion of the Khalifah in the important issues, but he does not seek his opinion in unimportant issues in order that the interests of the people are not delayed. If something new occurs, he leaves it to the opinion of the Khalifah, because the empowerment of the governorship is that the Khalifah delegates the leadership of a city or region to the governor which is a governorship over all its people, and control in the known issues from his actions. So if a new issue which was not previously known occurred, it is left for the examination of the Khalifah, unless it was feared that this would be detrimental, in which case the governor undertakes the issue and then informs the Khalifah, since it was an issue that was unprecedented.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 168: Pertukaran dan perdagangan dana

Pasal 168: Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 151: Sumber pendapatan di Baitul Mal

Pasal 151: Sumber pendapatan yang disimpan di Baitul Mal mencakup harta yang dipungut dari kantor cukai disepanjang perbatasan negara, harta yang dihasilkan dari pemilikan umum atau pemilikan negara, dan dari harta waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 83: Putusan Mahkamah

Pasal 83: Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang Qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 184: Manuver-manuver politik

Pasal 184: Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 159: Urusan pertanian dan kebijakan

Pasal 159: Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 183: Cara-cara politik dan cara-cara politik

Pasal 183: Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 182: Hubungan dengan negara-negara asing

Pasal 182: Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing mana pun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri. Selengkapnya