Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tanfidz §49-51

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan.

 

 

Article 51The executive assistant is directly connected to the Khalifah, like the delegated assistant, and is considered as an assistant but only in terms of execution and not in ruling.

The Khalifah is the ruler who undertakes the ruling and the implementation, and governing the peoples’ affairs. Undertaking the ruling, implementation and governing requires administrative work and this necessitates the creation of a specific structure which would be with the Khalifah to manage the affairs which are required by the responsibilities of the Khilafah. So this necessitates assistants who are appointed by the Khalifah to execute and carry out the administrative actions, not the actions of ruling. So their action is to assist the Khalifah in administration, not ruling, and so he does not undertake any action of ruling that the delegated assistant would do. Therefore, he is not appointed as a governor or worker (’Amil), and does not govern the peoples’ affairs, but rather his work is administrative to execute the ruling actions, and the administrative actions that are issued from the Khalifah and the delegated assistants. For that reason, he is called the executive assistant.

The jurists called him the executive minister (Wazir Al-Tanfidh); in other words, the executive assistant, on the basis that the word Wazir linguistically indicates the assistant, and they said: this Wazir is the interface between the Khalifah and the subjects and governors, he carries out what the Khalifah orders, executes what is issued, follows through what is ruled, informs about the assignment of governorship and the preparation of the military and defence. He also presents to the Khalifah the replies back from them, and whatever has occurred in order to carry out whatever he has been ordered. So he is the one assigned for the execution of the affairs, and not as a governor over them, nor empowered over them. He is similar to the head of the office of the Presidents in the contemporary era.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 155: Perkiraan upah

Pasal 155: Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 157: Negara memastikan sirkulasi kekayaan antara rakyat

Pasal 157: Negara selalu berusaha memutar harta di antara rakyat, dan mencegah adanya peredaran harta pada kelompok tertentu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 17: Mengatur manajemen pusat dan desentralisasi.

Pasal 17: Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 161: Perdagangan luar negeri

Pasal 161: Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 117: Ketentuan dalam kehidupan pribadi dan publik

Pasal 117: Perempuan bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum perempuan boleh bergaul bersama kaum perempuan, atau kaum laki-laki baik yang mahram maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Di dalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan sesama kaum perempuan,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya