Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tafwidl §42-48

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah.

 

 

Article 45 :The work of the assistant is to report to the Khalifah after whatever he has executed of the actions of management, and whatever he implemented of government and guardianship, in order that his powers do not become like that of the Khalifah. Therefore, his work is to raise his reports and to implement whatever he is ordered to.

The evidence for this is also the reality of the assistant, since he is the authorised representative of the Khalifah, and the representative only carries out the work as a representative of the one who authorised him. Therefore, he is not independent from the Khalifah, rather he reports every action, totally as Umar (ra) used to do with Abu Bakr (ra) when he was his minister. So he used to inform Abu Bakr (ra) about his opinion and would implement according to what he thought.

The meaning of reporting to the Khalifah is not to seek his permission in every individual part of the various actions, since this contradicts the reality of the assistant; rather the meaning of reporting to him is to confer with him in the issue, such as the need for a particular governorate to have a capable governor empowered, or to eliminate what the people complain about regarding the lack of food in the markets, or other than that from all of the issues of the State, or to present these issues simply as a report which can be looked over, and be informed about what concerns him. Accordingly, these reports are enough in order to carry out everything that is mentioned in them with all of his details without the need for the issuance of permission to act. However, if the order not to implement these reports is issued, then it is not correct for him to implement them. Therefore, these reports are simply the presentation of the issues, or consultation regarding them, and not seeking permission to undertake them and the assistant may implement the reports as long as the Khalifah does not stop him from implementation.

With respect to the last part of the article “and to implement whatever he was ordered to”, this is because the assistant does not take the powers of ruling in himself like the Khalifah, rather he takes them based upon his ministry from the Khalifah, and upon that if the Khalifah orders him to do something, then it is upon him to implement it, and it is not permitted for him not to implement it. Giving the assistant the capability to manage the affairs through his opinion and Ijtihad is in those issues which the Khalifah did not order him, whereas if he was ordered to implement an issue, it is obligatory upon the assistant to implement it in the manner that the Khalifah ordered, and he may not implement it in another way.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 94: diperbolehkannya surat kuasa dalam hal swasta dan publik

Pasal 94: Setiap orang yang mewakili wewenang dalam salah satu tugas, baik bersifat perorangan, seperti washi -yang diserahi wasiat- atau Wali, maupun bersifat umum seperti Khalifah, pejabat pemerintah lainnya, pegawai negeri, Qadli Madzalim dan Muhtasib; semuanya berhak mengangkat seseorang yang menggantikannya dan bertindak selaku wakil dalam perkara perselisihan dan pembelaan, dilihat dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 66: Formasi Struktur dan kamp-kamp angkatan bersenjata

Pasal 66: Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 168: Pertukaran dan perdagangan dana

Pasal 168: Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 135: Sewa lahan

Pasal 135: Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan. Selengkapnya