Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tafwidl §42-48

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah.

 

 

Article 45 :The work of the assistant is to report to the Khalifah after whatever he has executed of the actions of management, and whatever he implemented of government and guardianship, in order that his powers do not become like that of the Khalifah. Therefore, his work is to raise his reports and to implement whatever he is ordered to.

The evidence for this is also the reality of the assistant, since he is the authorised representative of the Khalifah, and the representative only carries out the work as a representative of the one who authorised him. Therefore, he is not independent from the Khalifah, rather he reports every action, totally as Umar (ra) used to do with Abu Bakr (ra) when he was his minister. So he used to inform Abu Bakr (ra) about his opinion and would implement according to what he thought.

The meaning of reporting to the Khalifah is not to seek his permission in every individual part of the various actions, since this contradicts the reality of the assistant; rather the meaning of reporting to him is to confer with him in the issue, such as the need for a particular governorate to have a capable governor empowered, or to eliminate what the people complain about regarding the lack of food in the markets, or other than that from all of the issues of the State, or to present these issues simply as a report which can be looked over, and be informed about what concerns him. Accordingly, these reports are enough in order to carry out everything that is mentioned in them with all of his details without the need for the issuance of permission to act. However, if the order not to implement these reports is issued, then it is not correct for him to implement them. Therefore, these reports are simply the presentation of the issues, or consultation regarding them, and not seeking permission to undertake them and the assistant may implement the reports as long as the Khalifah does not stop him from implementation.

With respect to the last part of the article “and to implement whatever he was ordered to”, this is because the assistant does not take the powers of ruling in himself like the Khalifah, rather he takes them based upon his ministry from the Khalifah, and upon that if the Khalifah orders him to do something, then it is upon him to implement it, and it is not permitted for him not to implement it. Giving the assistant the capability to manage the affairs through his opinion and Ijtihad is in those issues which the Khalifah did not order him, whereas if he was ordered to implement an issue, it is obligatory upon the assistant to implement it in the manner that the Khalifah ordered, and he may not implement it in another way.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 175: budaya Islam adalah wajib di semua jenjang pendidikan

Pasal 175: Tsaqofah Islam harus diajarkan disemua tingkat pendidikan. Untuk tingkat perguruan tinggi hendaknya diadakan/dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman, disamping diadakan jurusan lainnya seperti kedokteran, teknik, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 9: Ijtihad merupakan tugas dan kanan

Pasal 9: Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap Muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 96: Administrasi pemerintah dan urusan rakyat

Pasal 96: Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan melayani kepentingan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya