Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tafwidl §42-48

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah.

 

 

Article 45 :The work of the assistant is to report to the Khalifah after whatever he has executed of the actions of management, and whatever he implemented of government and guardianship, in order that his powers do not become like that of the Khalifah. Therefore, his work is to raise his reports and to implement whatever he is ordered to.

The evidence for this is also the reality of the assistant, since he is the authorised representative of the Khalifah, and the representative only carries out the work as a representative of the one who authorised him. Therefore, he is not independent from the Khalifah, rather he reports every action, totally as Umar (ra) used to do with Abu Bakr (ra) when he was his minister. So he used to inform Abu Bakr (ra) about his opinion and would implement according to what he thought.

The meaning of reporting to the Khalifah is not to seek his permission in every individual part of the various actions, since this contradicts the reality of the assistant; rather the meaning of reporting to him is to confer with him in the issue, such as the need for a particular governorate to have a capable governor empowered, or to eliminate what the people complain about regarding the lack of food in the markets, or other than that from all of the issues of the State, or to present these issues simply as a report which can be looked over, and be informed about what concerns him. Accordingly, these reports are enough in order to carry out everything that is mentioned in them with all of his details without the need for the issuance of permission to act. However, if the order not to implement these reports is issued, then it is not correct for him to implement them. Therefore, these reports are simply the presentation of the issues, or consultation regarding them, and not seeking permission to undertake them and the assistant may implement the reports as long as the Khalifah does not stop him from implementation.

With respect to the last part of the article “and to implement whatever he was ordered to”, this is because the assistant does not take the powers of ruling in himself like the Khalifah, rather he takes them based upon his ministry from the Khalifah, and upon that if the Khalifah orders him to do something, then it is upon him to implement it, and it is not permitted for him not to implement it. Giving the assistant the capability to manage the affairs through his opinion and Ijtihad is in those issues which the Khalifah did not order him, whereas if he was ordered to implement an issue, it is obligatory upon the assistant to implement it in the manner that the Khalifah ordered, and he may not implement it in another way.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 139: Milik pribadi dilindungi

Pasal 139: Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan fokus dari kebijakan luar negeri

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 85: Kewenangan Muhtasib

Pasal 85: Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 173: ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di kelas

Pasal 173: Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 126: Kekayaan milik Allah (swt)

Pasal 126: Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya secara nyata. Selengkapnya