Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Mu’awin At-Tafwidl §42-48

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya.

 

 

Article 43: The conditions for the assistant are the same as the conditions for the Khalifah; in other words, to be male, free, Muslim, adult, sane, just; and he is from the people of the capability in whatever actions were delegated to him.

The evidence here is the evidence for the Khalifah, so it is obligatory for him to be a male due to words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»

“Never will succeed such a nation that makes a woman their ruler.” (reported by Al-Bukhari from Abu Bakrah).

He must be a Muslim due to His words

((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)))

And never will Allah give the disbelievers over the believers a way [to overcome them]. (TMQ 4:141); therefore, it is forbidden for a non-Muslim to be a ruler over the Muslims, since ruling is the greatest way over the Muslims.

He is to be free since the slave does not have control over his own issues and so he cannot undertake the control of other peoples’ affairs.

He should be an adult, due to the words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»

“The Messenger of Allah said, “The Pen has been lifted from three (their actions are not recorded) : from the sleeping person until he awakens, from the minor until he grows up, and from the insane person until he comes to his senses.and in a narration

«وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ»

“and from the afflicted person until he recovers” (reported by Ibn Maja and Al-Hakim from ’Aishah, and the wording is from Ibn Maja). Al-Tirmidhi and Ibn Khuzaima reported the same from Ali.

From the raising of the pen is that his actions in his own affairs are not valid, and so it is not valid for him to act in the affairs of others. In addition, the narration of Abu ’Uqayl Zuhra Bin Ma’bad from his father ’Abd Allah b. Hisham who was at the time of the Prophet when his mother Zaynab Bin Humayd took him to the Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم and said: O Messenger of Allah, take Bay’a from him. He  صلى الله عليه وآله وسلم replied

«هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ»

“He is a little child, and he passed his hand over his head and invoked Allah for him.” as reported in Al-Bukhari. So as long as the child is not permitted to give the Bay’a, then by greater reasoning, he cannot accept it.

As for being sane, this is due to the narration just mentioned

«رفع القلم عن ثلاثة ...»

“The pen is lifted from three (their actions are not recorded)” until it was mentioned

« وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ »

“and from the insane person until he comes to his senses” and in a report

«وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ»

“and from the afflicted person till he recovers”. From the raising of the pen is that his actions in his own affairs are not valid and so it is not valid for him to act in the affairs of others.

He should be just, since Allah (swt) made it a condition for the witnessing, saying

 ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ))

And take for witness two persons from among you.(TMQ 65:2), and so it is a condition for the assistant by greater reasoning.

It is a condition for the assistant to be from the people of sufficiency in the actions of ruling since that is necessitated from undertaking ruling, since the one who was not capable would not be able to carry it out. And also due to the evidence mentioned, including: Muslim reported through Abu Dharr:

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ تَسْـتَـعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

“I said: O Messenger of Allah, will you not use me? He placed his hand upon my shoulder and then said O Abu Dharr, you are weak, and it is an Amanah (trust), and on the Day of Judgement, it will be a disgrace and a regret except (for those) who take it by its right and perform its duties correctly.

The Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم considered taking it without its right, in other words, if the person was not suitable for it, would be a disgrace and regret, which is an indication upon the decisiveness of the order.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 113: Pada pria asal dan perempuan dipisahkan

Pasal 113: Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 13: Tidak ada hukuman tanpa pengadilan, dan larangan penyiksaan

Pasal 13: Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorang pun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 4: Apa yang mungkin dan apa yang tidak dapat diadopsi

Pasal 4: Khalifah tidak melegislasi hukum syara’ apa pun yang berhubungan dengan ibadah, kecuali masalah zakat dan jihad; dan apa-apa yang diperlukan untuk menjaga persatuan kaum Muslim. Khalifah juga tidak melegislasi pemikiran apapun yang berkaitan dengan akidah Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 66: Formasi Struktur dan kamp-kamp angkatan bersenjata

Pasal 66: Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 116: Wanita dan posisi yang berkuasa

Pasal 116: Perempuan tidak boleh memangku jabatan pemerintahan. Tidak boleh menjadi Khalifah, Mu’awin, Wali, atau Amil; dan tidak boleh memangku jabatan berhubungan dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh menjabat sebagai Qadli Qudlat, Qadli Mahkamah Madzalim dan Amirul Jihad. Selengkapnya