Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah.

 

Article 41: The court of the Madhalim (injustices) is the only authority that can decide whether the change in the situation of the Caliph (Khalifah) removes him from the leadership or not, and it is the only authority that has the power to remove or warn him.

The evidence is that the occurrence of any issue from the issues that the Caliph (Khalifah) is removed for and those for which his removal is deserved, is a complaint from the injustices, and so it must be removed. And in the same manner it is one of the issues that require confirmation, and so it is imperative to be established in front of a judge. Since the court of Madhalim (injustices) is the one which rules to remove the injustices, and its judge is the one who has the power to confirm the injustice and rule upon it, accordingly the court of Madhalim decides whether any of the previous ten circumstances have occurred or not, and whether the Caliph (Khalifah) is removed.

However, if the Caliph (Khalifah) is afflicted by any of the circumstances and removes himself, then the issue is closed, and if the Muslims see that it is necessary for him to be removed due to this situation occurring and he disagrees with them, then the issue is referred to judgement due to the words of Allah (swt)

((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ))

And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.(TMQ 4:59); in other words, if you and the people of authority disagreed, and this is a disagreement between the person of authority and the Ummah, and to refer it to Allah (swt) and His Messenger (saw) is to refer it to judgement, or in other words, the court of the Madhalim.

The Madhalim court has the power to limit the period of notice to remove the mastery over him, or the period of grace for freeing him from imprisonment, during which the temporary leader would work, and after if the Caliph (Khalifah) then could carry out his powers without being under the mastery of others or imprisoned, then the work of the temporary leader would end. If the mastery over him or imprisonment did not end, then the court would rule to remove him, and the temporary leader would begin the process of appointing the new Caliph (Khalifah).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 106: Wakil-Wakil terpilih Dari Umat

Pasal 106: Anggota Majelis Wilayah dipilih secara langsung oleh penduduk wilayah tertentu. Jumlah anggota Majelis wilayah ditentukan sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk setiap wilayah di dalam Daulah. Anggota-anggota Majelis Umat dipilih secara langsung oleh Majelis Wilayah. Awal dan akhir masa keanggotaan Majelis Umat sama dengan Majelis Wilayah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 115: Perempuan dalam aparatus negara

Pasal 115: Perempuan boleh diangkat sebagai pegawai negeri, memilih anggota Majelis Umat dan menjadi anggota Majelis Umat, serta berhak memilih Khalifah dan membaiatnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 23: Struktur Negara Khilafah

Pasal 23: Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian: 1. Khalifah 2. Mu’awin Tafwidl 3. Mu’awin Tanfidz 4. Al-Wulat 5. Amirul Jihad 6. Keamanan Dalam Negeri 7. Urusan Luar Negeri 8. Perindustrian 9. Al-Qadla 10. Kemaslahatan Umat 11. Baitul Mal 12. Penerangan 13. Majlis Umat Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 25: Khilafah aqad atas dasar sukarela dan pilihan.

Pasal 25: Khilafah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan Khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya. Selengkapnya