Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah.

 

Article 41: The court of the Madhalim (injustices) is the only authority that can decide whether the change in the situation of the Caliph (Khalifah) removes him from the leadership or not, and it is the only authority that has the power to remove or warn him.

The evidence is that the occurrence of any issue from the issues that the Caliph (Khalifah) is removed for and those for which his removal is deserved, is a complaint from the injustices, and so it must be removed. And in the same manner it is one of the issues that require confirmation, and so it is imperative to be established in front of a judge. Since the court of Madhalim (injustices) is the one which rules to remove the injustices, and its judge is the one who has the power to confirm the injustice and rule upon it, accordingly the court of Madhalim decides whether any of the previous ten circumstances have occurred or not, and whether the Caliph (Khalifah) is removed.

However, if the Caliph (Khalifah) is afflicted by any of the circumstances and removes himself, then the issue is closed, and if the Muslims see that it is necessary for him to be removed due to this situation occurring and he disagrees with them, then the issue is referred to judgement due to the words of Allah (swt)

((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ))

And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.(TMQ 4:59); in other words, if you and the people of authority disagreed, and this is a disagreement between the person of authority and the Ummah, and to refer it to Allah (swt) and His Messenger (saw) is to refer it to judgement, or in other words, the court of the Madhalim.

The Madhalim court has the power to limit the period of notice to remove the mastery over him, or the period of grace for freeing him from imprisonment, during which the temporary leader would work, and after if the Caliph (Khalifah) then could carry out his powers without being under the mastery of others or imprisoned, then the work of the temporary leader would end. If the mastery over him or imprisonment did not end, then the court would rule to remove him, and the temporary leader would begin the process of appointing the new Caliph (Khalifah).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 90: Pengadilan Madhalim menghapus setiap penguasa atau karyawan

Pasal 90: Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 156: Negara menjamin biaya bagi yang membutuhkan

Pasal 156: Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Negara kewajib menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 40: Membutuhkan untuk menghapus Khalifah

Pasal 40: Hal-hal yang mengubah keadaan Khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara: a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in’iqad Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila, dan lain-lain. b. Tidak mampu memikul tugas-tugas Khilafah oleh karena suatu sebab tertentu. c. Adanya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 96: Administrasi pemerintah dan urusan rakyat

Pasal 96: Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan melayani kepentingan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 21: Partai-partai politik

Pasal 21: Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa, atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat; dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi adalah hukum-hukum syara’. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya