Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 39: Durasi amanat Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 39: Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan.

 

 

Article 39: The Caliph (Khalifah) does not have a fixed term of office; as long as the Caliph (Khalifah) preserves the Shari’ah and he implements its rules, and is capable of carrying out the affairs of the State, he remains as a Caliph (Khalifah) as long as his situation does not change to one that would remove him from the leadership of the State. If his state changes in this manner, then it is obligatory to remove him from his position at that time.

The proof for this is that the text of the pledge of allegiance mentioned in the narrations came in an absolute form and was not restricted by any specific period. Additionally, the righteously guided Khulafaa’ were each contracted upon a pledge in an absolute form, which was the pledge mentioned in the narrations, and their terms were not fixed. So each one of them undertook the Caliphate (Khilafah) from the time they were contracted until they died, which is an Ijma’ of the companions that the Caliphate (Khilafah) does not have a fixed term, rather it is absolute, and if someone is contracted, they remain as Caliph (Khalifah) until they die. This is the case unless something occurs to the Caliph (Khalifah) which would remove him, or make it necessary to remove him at that time. But this is not a limit upon the term of the Caliphate (Khilafah), rather it would be something that occurred which led to a deficiency in the conditions of the Caliphate (Khilafah), since the form of the pledge of allegiance which has been determined by the Shari’ah texts and the Ijma’ of the companions made the Caliphate (Khilafah) an indeterminate term. However, it is limited by the undertaking of what he was contracted upon, which was the Book and the Sunnah, in other words, the implementation of the Shari’ah; if he did not protect the Shari’ah or did not implement it, then he would display open disbelief which would make resistance against him obligatory upon the Ummah due to the narration

«إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا»

“Unless you witness open Kufr” (agreed upon narration from ’Ubadah b. Al-Samit).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 9: Ijtihad merupakan tugas dan kanan

Pasal 9: Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap Muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 112: Peran utama perempuan

Pasal 112: Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 15: Apa menyebabkan haram adalah haram

Pasal 15: Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 166: Mata uang Negara

Pasal 166: Nagara mencetak mata uang khusus yang independen, dan tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun. Selengkapnya