Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 39: Durasi amanat Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 39: Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan.

 

 

Article 39: The Caliph (Khalifah) does not have a fixed term of office; as long as the Caliph (Khalifah) preserves the Shari’ah and he implements its rules, and is capable of carrying out the affairs of the State, he remains as a Caliph (Khalifah) as long as his situation does not change to one that would remove him from the leadership of the State. If his state changes in this manner, then it is obligatory to remove him from his position at that time.

The proof for this is that the text of the pledge of allegiance mentioned in the narrations came in an absolute form and was not restricted by any specific period. Additionally, the righteously guided Khulafaa’ were each contracted upon a pledge in an absolute form, which was the pledge mentioned in the narrations, and their terms were not fixed. So each one of them undertook the Caliphate (Khilafah) from the time they were contracted until they died, which is an Ijma’ of the companions that the Caliphate (Khilafah) does not have a fixed term, rather it is absolute, and if someone is contracted, they remain as Caliph (Khalifah) until they die. This is the case unless something occurs to the Caliph (Khalifah) which would remove him, or make it necessary to remove him at that time. But this is not a limit upon the term of the Caliphate (Khilafah), rather it would be something that occurred which led to a deficiency in the conditions of the Caliphate (Khilafah), since the form of the pledge of allegiance which has been determined by the Shari’ah texts and the Ijma’ of the companions made the Caliphate (Khilafah) an indeterminate term. However, it is limited by the undertaking of what he was contracted upon, which was the Book and the Sunnah, in other words, the implementation of the Shari’ah; if he did not protect the Shari’ah or did not implement it, then he would display open disbelief which would make resistance against him obligatory upon the Ummah due to the narration

«إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا»

“Unless you witness open Kufr” (agreed upon narration from ’Ubadah b. Al-Samit).

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 56: Kekuasaan majelis wilaya

Pasal 56: Di setiap wilayah terdapat majelis, yang anggota-anggotanya dipilih oleh penduduk setempat dan dipimpin oleh Wali. Majelis berwenang turut serta dalam penyampaian saran/pendapat dalam urusan-urusan administratif, bukan dalam urusan kekuasaan (pemerintahan). Hal itu untuk dua tujuan: Pertama, memberikan informasi yang penting kepada Wali tentang fakta wilayah (provinsi) dan kebutuhannya,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 102: Baitul Mal

Pasal 102: Baitul Mal adalah direktorat yang menangangi pemasukan dan pengeluaran sesuai hukum syara’ dari sisi pengumpulan, penjagaan, dan pembelanjaannya. Kepala Direktorat Baitul Mal disebut Khazin Baitul Mal. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah dan disebut Shahib Baitul Mal. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 39: Durasi amanat Khalifah

Pasal 39: Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 90: Pengadilan Madhalim menghapus setiap penguasa atau karyawan

Pasal 90: Mahkamah Madzalim berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kedzaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 114: Pria dan wanita, hak dan kewajiban

Pasal 114: Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya