Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai Khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kosongnya jabatan Khilafah.

 

Article 32: If the position of the Caliphate (Khilafah) becomes vacant due to the death of its leader, his resignation or his removal, it is obligatory to appoint a Caliph (Khalifah) within three days from the date that the position of the Caliphate (Khilafah)became vacant.

Appointing the Caliph (Khalifah) becomes obligatory from the moment that the previous Caliph (Khalifah) dies or is removed. However, it is permitted for the appointment to occur within three days with their nights as long as it is due to working to achieve it. If it takes longer than three nights and the Caliph (Khalifah) has still not been appointed, then the issue is considered – if the Muslims are working to establish it but are unable to achieve that during the three night time limit due to overwhelming circumstances that they are unable to overcome, then the sin is lifted from them since they are busy working to establish the obligation and are compelled to delay its establishment due to whatever forced them. It is reported from Ibn Hibban and Ibn Maja from Ibn Abbas: the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said:

«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْـتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

Verily Allah has pardoned for my Ummah: their mistakes, their forgetfulness, and that which they have been forced to do. If they were not made busy with such overwhelming issues, then the most time allowed for the appointment is three days with their nights.

The evidence for the obligation of immediately working to establish the pledge of allegiance (Bay’a) to the Caliph (Khalifah) due only to the vacation of the position of the Caliphate (Khilafah) is the Ijma’ of the companions. They immediately hurried to gather at Saqifa Bani Sa‘idah after the death of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم on the same day and before his صلى الله عليه وآله وسلم burial, and the pledge of contracting (Bay'at Al-In‘iqad) was completed on the same day with Abu Bakr (ra), and the next day the people gathered in the mosque to give the pledge of obedience (Bay'at Al-ta‘ah).

Limiting the time to establish the appointment of the Caliph (Khalifah) to three days is due to that when it became apparent that Umar (ra) was going to die from his stab wound, he delegated the issue of appointment of his successor to the people of Shura, and limited them to three days, and then commissioned that if the Caliph (Khalifah) was not agreed upon within the three days, those who differed after the three days should be killed. He appointed fifty men from the Muslims in order to execute this - in other words, to kill the dissenter, even though they were from the senior companions, and all of this was seen and heard by the companions and none of them rebuked it even though normally anything similar to it would have been reproachable, so it is considered an Ijma’ of the companions that it is not permitted for the position of Caliph (Khalifah) to be left vacant for more than three days, and the Ijma’ of the companions is an Islamic evidence in the same manner as the Quran and the Sunnah.

Al-Bukhari reported through Al-Miswar Bin Makhramah who said:

«طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْـتَـيْقَظْتُ، فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ»

“Abdur-Rahman called on me after a portion of the night had passed and knocked on my door till I got up, and he said to me, "I see you have been sleeping! By Allah, during the last three nights I have not slept enough”. And Ibn Kathir mentioned in the book Al-Bidayah wa ’l-Nihayah

(فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر، جاء - عبد الرحمن بن عوف - إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة فقال: أنائم يا مسور؟ والله لَم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث ...)

“When the night whose morning would have been the fourth day after the death of Umar, ‘Abd Al-Rahman Bin ‘Auf came to the house of his nephew Al-Miswar Bin Makhramah and said “You are sleeping O Miswar? By Allah I did not get much sleep for the last three” - in other words, the last three nights and when the people prayed the Morning Prayer the pledge with ‘Uthman (ra) was completed.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 8: Arab, bahasa Islam dan Negara

Pasal 8: Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 61: Departemen Perang

Pasal 61: Direktorat peperangan menangai seluruh urusan yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata baik pasukan, polisi, persenjataan, peralatan, logistik, dan sebagainya. Juga semua akademi militer, semua misi militer dan segala hal yang menjadi tuntutan baik tsaqafah Islamiyah, maupun tsaqafah umum bagi pasukan. Dan semua hal yang berhubungan dengan peperangan dan penyiapannya. Direktorat ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 96: Administrasi pemerintah dan urusan rakyat

Pasal 96: Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan melayani kepentingan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 107: Keanggotaan di Majelis Umat

Pasal 107: Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya