Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 32: Apabila jabatan Khalifah kosong, karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai Khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kosongnya jabatan Khilafah.

 

Article 32: If the position of the Caliphate (Khilafah) becomes vacant due to the death of its leader, his resignation or his removal, it is obligatory to appoint a Caliph (Khalifah) within three days from the date that the position of the Caliphate (Khilafah)became vacant.

Appointing the Caliph (Khalifah) becomes obligatory from the moment that the previous Caliph (Khalifah) dies or is removed. However, it is permitted for the appointment to occur within three days with their nights as long as it is due to working to achieve it. If it takes longer than three nights and the Caliph (Khalifah) has still not been appointed, then the issue is considered – if the Muslims are working to establish it but are unable to achieve that during the three night time limit due to overwhelming circumstances that they are unable to overcome, then the sin is lifted from them since they are busy working to establish the obligation and are compelled to delay its establishment due to whatever forced them. It is reported from Ibn Hibban and Ibn Maja from Ibn Abbas: the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم said:

«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْـتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

Verily Allah has pardoned for my Ummah: their mistakes, their forgetfulness, and that which they have been forced to do. If they were not made busy with such overwhelming issues, then the most time allowed for the appointment is three days with their nights.

The evidence for the obligation of immediately working to establish the pledge of allegiance (Bay’a) to the Caliph (Khalifah) due only to the vacation of the position of the Caliphate (Khilafah) is the Ijma’ of the companions. They immediately hurried to gather at Saqifa Bani Sa‘idah after the death of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم on the same day and before his صلى الله عليه وآله وسلم burial, and the pledge of contracting (Bay'at Al-In‘iqad) was completed on the same day with Abu Bakr (ra), and the next day the people gathered in the mosque to give the pledge of obedience (Bay'at Al-ta‘ah).

Limiting the time to establish the appointment of the Caliph (Khalifah) to three days is due to that when it became apparent that Umar (ra) was going to die from his stab wound, he delegated the issue of appointment of his successor to the people of Shura, and limited them to three days, and then commissioned that if the Caliph (Khalifah) was not agreed upon within the three days, those who differed after the three days should be killed. He appointed fifty men from the Muslims in order to execute this - in other words, to kill the dissenter, even though they were from the senior companions, and all of this was seen and heard by the companions and none of them rebuked it even though normally anything similar to it would have been reproachable, so it is considered an Ijma’ of the companions that it is not permitted for the position of Caliph (Khalifah) to be left vacant for more than three days, and the Ijma’ of the companions is an Islamic evidence in the same manner as the Quran and the Sunnah.

Al-Bukhari reported through Al-Miswar Bin Makhramah who said:

«طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنْ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْـتَـيْقَظْتُ، فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ»

“Abdur-Rahman called on me after a portion of the night had passed and knocked on my door till I got up, and he said to me, "I see you have been sleeping! By Allah, during the last three nights I have not slept enough”. And Ibn Kathir mentioned in the book Al-Bidayah wa ’l-Nihayah

(فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر، جاء - عبد الرحمن بن عوف - إلى منزل ابن أخته المسور بن مخرمة فقال: أنائم يا مسور؟ والله لَم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث ...)

“When the night whose morning would have been the fourth day after the death of Umar, ‘Abd Al-Rahman Bin ‘Auf came to the house of his nephew Al-Miswar Bin Makhramah and said “You are sleeping O Miswar? By Allah I did not get much sleep for the last three” - in other words, the last three nights and when the people prayed the Morning Prayer the pledge with ‘Uthman (ra) was completed.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 13: Tidak ada hukuman tanpa pengadilan, dan larangan penyiksaan

Pasal 13: Setiap manusia bebas dari tuduhan. Seseorang tidak dikenakan sanksi, kecuali dengan keputusan pengadilan. Tidak dibenarkan menyiksa seorang pun. Dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 141: Melindungi milik publik untuk kepentingan umum

Pasal 141: Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 169: Negara Bank

Pasal 169: Dilarang samasekali mendirikan bank-bank, kecuali bank milik Daulah, yang tidak menjalankan praktek riba. Bank ini merupakan salah satu unit dari Baitul Maal yang beraktivitas memberikan pinjaman uang sesuai hukum syara’, dengan transaksi keuangan yang mudah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 63: Angkatan bersenjata

Pasal 63: Prajurit terdiri atas dua bagian: Pertama, pasukan cadangan yang terdiri atas seluruh kaum Muslim yang mampu memanggul senjata. Kedua, pasukan reguler yang memperoleh gaji dan masuk anggaran belanja sebagaimana para pegawai negeri lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 118: Berkhalwat . tabarruj, auratnya

Pasal 118: Perempuan dilarang berkhalwat tanpa disertai mahramnya. Perempuan dilarang melakukan tabarruj atau menampakkan auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram). Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 28: Kedudukan Khalifah

Pasal 28: Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam. Selengkapnya