Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 30

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 30: Orang yang dibaiat sebagai Khalifah tidak disyaratkan kecuali memenuhi syarat baiat in’iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat in’iqad.

 

Article 30: The only conditions for the one who is given the pledge to be the leader of the State is that he fulfils the contracting conditions of the contract, even if he does not fulfil the preference conditions, since what matters are the contracting conditions of the contract.

The proof for this is the evidences that were narrated regarding the characteristics of the Caliphate. In some oft the narrations regarding his characteristics the request is non-decisive, such as his صلى الله عليه وآله وسلم words

«إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ»

“The authority of ruling (Al-amr) is in Quraysh” (reported by Al-Bukhari from Mu’awiyah). This narration is informative, and it is in the informative form, and though it conveys the meaning of a request, it is not considered decisive as long as it is not accompanied by an indication that confirms its decisiveness, and there is no such indication from an authentic narration. As for what is transmitted in the narration,

«لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ»

“Whoever bears hostility to them, Allah will destroy him as long as they abide by the laws of religion” – this is to do with showing enmity to them and not as a confirmation for his صلى الله عليه وآله وسلم words

«إن هذا الأمر في قريش»

“The authority of ruling (Al-Amr) is in the Quraysh”. This is apart from the fact that the word “Quraysh” is a noun and not an adjective, and is called a Laqab (title) in Usul Al-Fiqh, and the understanding (Mafhum) of the noun, or Laqab is not acted upon since the noun or Laqab does not have a Mafhum. For that reason the text about the Quraysh does not mean that other than they cannot be appointed.

Based upon this, this narration indicates a preferred condition and not a condition of contracting due to the absence of an indication that would make the request decisive; rather there is an indication that makes it non-decisive. When the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم offered himself to the tribe of ‘Amir Bin Sa’asa’a who asked

«أَيَكُونُ لَنَا الأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ» قال: «إِنَّ الأَمْرَ للَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»

“Will the matter (authority of ruling) remain with us after you”, to which he صلى الله عليه وآله وسلم said “The matter (authority of ruling) is in the Hand of Allah; He gives it to whoever He wills”, narrated by Ibn Ishaq from Al-Zuhri, then this indicates that the request was non-decisive since the reply of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم indicates the permission for the order to be with them after him صلى الله عليه وآله وسلم , and permitted to be with other than them, which indicates that the condition of being from Quraysh is a condition of preference.

As for the conditions of contracting, they are those that are related with a decisive request such that their absence leads to an absence of contracting (as is understood from the definition of what is a condition). In other words, the result of its absence would mean the invalidity of the Caliph for him if he was not from Quraysh. The reply of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم to the tribe of ‘Amir takes the request away from being decisive, as opposed to what has been narrated in the texts for the conditions of contracting. For example, the condition of maturity comes from the fact that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم refused to take the pledge of allegiance from a child – when he refused to take allegiance from ‘Abd Allah b. Hisham – and the reason was due to his young age. Therefore, it is evidence that it is a condition for the Caliphate to be adult, since if the pledge is not correct from the child then by greater reasoning it would not be correct for the child to be the Caliphate.

Whatever characteristic has been mentioned by a decisive request is considered a condition for the contracting of the Caliph with him, and anything else is not made a condition for contracting even if there is a text which mentions it as long as the request was non-decisive.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 19: Kondisi penguasa

Pasal 19: Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 138: Kepemilikan Pabrik

Pasal 138: Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 121: Kehidupan Menikah: tugas dan hak-hak

Pasal 121: Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada di dalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 127: Jenis properti

Pasal 127: Pemilikan ada tiga maca: pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 14: kepatuhan terhadap tata kelola yang sah

Pasal 14: Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 46: Ikuti karya Mu’awin Tafwidl

Pasal 46: Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu’awin Tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan; mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya