Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 28: Kedudukan Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 28: Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

 

Article 28: No one can be Caliph (Khalifa, Khaleefah) unless the Muslims appoint him, and no one possesses the mandatory powers of the leadership of the State unless the contract with him has been concluded according tothe Shari’ah, like any contract in Islam.

The evidence is that the Caliphate (Khilafah) is a contract upon satisfaction and consent, since its reality as a contract means it is not contracted except through two contracting parties, and ,therefore, no one is the Caliph unless he was appointed to it by those whose agreement completes theconclusion of the contract according to the Shari’ah. So if someone appoints himself Caliph without the pledge from those whom the Caliphate is contracted through, then he would not be a Caliph until his pledge occurs with choice and consent from those whom the conclusion of the contract takes place. So the fact that the Caliphate is a contract necessitates the presence of two contracting parties, with each of them having the necessary Shari’ah qualifications to be entrusted with the contract and conclude it.

If a conqueror came about and took the ruling by force he does not become a Caliph by that, even if he announces himself as Caliphof the Muslims, since the Caliphate was not contracted to him by the Muslims. If he took the pledge of allegiance from the people by force and compulsion, he does not become the Calipheven if he was given the pledge, since the pledge given through compulsion and force is not considered, and so the Caliphate cannot be contracted by it. This is because a contract of choice and consent cannot be completed through compulsion and force, and so it is not contracted except through a pledge given with satisfaction and consent. However, if this conqueror managed to convince the people that it was in the benefit of the Muslims to give him the pledge, and that the implementation of the Shari’ah would be complete through giving the pledge to him – and so the people became convinced and satisfied with that and gave him the pledge of allegiance on that basis with their own choice, then he would become the Caliphfrom the moment that he was given that pledge by the people freely even though he took the authority through force and power. Therefore, the condition is the contracting of the pledge, and this is only reached through consent and choice, irrespective of whether the one who reached it was the ruler and leader, or wasn’t.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 190: Perjanjian-perjanjian

Pasal 190: Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 148: Anggaran belanja negara

Pasal 148: Anggaran belanja negara memiliki pos-pos yang baku yang telah ditentukan hukum syara’. Rincian pos-pos anggaran dan nilainya untuk masing-masing bagian, serta bidang-bidang apa saja yang memperoleh anggaran, semuanya ditentukan oleh pendapat dan ijtihad Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 102: Baitul Mal

Pasal 102: Baitul Mal adalah direktorat yang menangangi pemasukan dan pengeluaran sesuai hukum syara’ dari sisi pengumpulan, penjagaan, dan pembelanjaannya. Kepala Direktorat Baitul Mal disebut Khazin Baitul Mal. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah dan disebut Shahib Baitul Mal. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 88: Pengangkatan dan Akuntabilitas Hakim Madhalim

Pasal 88: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan… Selengkapnya