Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 28: Kedudukan Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 28: Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

 

Article 28: No one can be Caliph (Khalifa, Khaleefah) unless the Muslims appoint him, and no one possesses the mandatory powers of the leadership of the State unless the contract with him has been concluded according tothe Shari’ah, like any contract in Islam.

The evidence is that the Caliphate (Khilafah) is a contract upon satisfaction and consent, since its reality as a contract means it is not contracted except through two contracting parties, and ,therefore, no one is the Caliph unless he was appointed to it by those whose agreement completes theconclusion of the contract according to the Shari’ah. So if someone appoints himself Caliph without the pledge from those whom the Caliphate is contracted through, then he would not be a Caliph until his pledge occurs with choice and consent from those whom the conclusion of the contract takes place. So the fact that the Caliphate is a contract necessitates the presence of two contracting parties, with each of them having the necessary Shari’ah qualifications to be entrusted with the contract and conclude it.

If a conqueror came about and took the ruling by force he does not become a Caliph by that, even if he announces himself as Caliphof the Muslims, since the Caliphate was not contracted to him by the Muslims. If he took the pledge of allegiance from the people by force and compulsion, he does not become the Calipheven if he was given the pledge, since the pledge given through compulsion and force is not considered, and so the Caliphate cannot be contracted by it. This is because a contract of choice and consent cannot be completed through compulsion and force, and so it is not contracted except through a pledge given with satisfaction and consent. However, if this conqueror managed to convince the people that it was in the benefit of the Muslims to give him the pledge, and that the implementation of the Shari’ah would be complete through giving the pledge to him – and so the people became convinced and satisfied with that and gave him the pledge of allegiance on that basis with their own choice, then he would become the Caliphfrom the moment that he was given that pledge by the people freely even though he took the authority through force and power. Therefore, the condition is the contracting of the pledge, and this is only reached through consent and choice, irrespective of whether the one who reached it was the ruler and leader, or wasn’t.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 171: Kebijakan pendidikan

Pasal 171: Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 183: Cara-cara politik dan cara-cara politik

Pasal 183: Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 96: Administrasi pemerintah dan urusan rakyat

Pasal 96: Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan melayani kepentingan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 164: Perawatan kesehatan gratis untuk semua

Pasal 164: Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 136: Penggunaan Tanah adalah wajib

Pasal 136: Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain. Selengkapnya