Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 28: Kedudukan Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 28: Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

 

Article 28: No one can be Caliph (Khalifa, Khaleefah) unless the Muslims appoint him, and no one possesses the mandatory powers of the leadership of the State unless the contract with him has been concluded according tothe Shari’ah, like any contract in Islam.

The evidence is that the Caliphate (Khilafah) is a contract upon satisfaction and consent, since its reality as a contract means it is not contracted except through two contracting parties, and ,therefore, no one is the Caliph unless he was appointed to it by those whose agreement completes theconclusion of the contract according to the Shari’ah. So if someone appoints himself Caliph without the pledge from those whom the Caliphate is contracted through, then he would not be a Caliph until his pledge occurs with choice and consent from those whom the conclusion of the contract takes place. So the fact that the Caliphate is a contract necessitates the presence of two contracting parties, with each of them having the necessary Shari’ah qualifications to be entrusted with the contract and conclude it.

If a conqueror came about and took the ruling by force he does not become a Caliph by that, even if he announces himself as Caliphof the Muslims, since the Caliphate was not contracted to him by the Muslims. If he took the pledge of allegiance from the people by force and compulsion, he does not become the Calipheven if he was given the pledge, since the pledge given through compulsion and force is not considered, and so the Caliphate cannot be contracted by it. This is because a contract of choice and consent cannot be completed through compulsion and force, and so it is not contracted except through a pledge given with satisfaction and consent. However, if this conqueror managed to convince the people that it was in the benefit of the Muslims to give him the pledge, and that the implementation of the Shari’ah would be complete through giving the pledge to him – and so the people became convinced and satisfied with that and gave him the pledge of allegiance on that basis with their own choice, then he would become the Caliphfrom the moment that he was given that pledge by the people freely even though he took the authority through force and power. Therefore, the condition is the contracting of the pledge, and this is only reached through consent and choice, irrespective of whether the one who reached it was the ruler and leader, or wasn’t.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 189: Hubungan dengan negara-negara lain

Pasal 189: Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori: Pertama, negara-negara yang ada di dunia Islam dianggap seolah-olah berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk ke dalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut ke dalam wilayahnya. Kedua,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 61: Departemen Perang

Pasal 61: Direktorat peperangan menangai seluruh urusan yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata baik pasukan, polisi, persenjataan, peralatan, logistik, dan sebagainya. Juga semua akademi militer, semua misi militer dan segala hal yang menjadi tuntutan baik tsaqafah Islamiyah, maupun tsaqafah umum bagi pasukan. Dan semua hal yang berhubungan dengan peperangan dan penyiapannya. Direktorat ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut: a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain. b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 72: Isu-isu yang mengancam keamanan internal

Pasal 72: Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 59: Pemberhentiannya Wali

Pasal 59: Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya; atau apabila Majlis Umat menyatakan ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika Majelis Wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah. Selengkapnya