Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 27: Janji kesetiaan

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 27: Setelah aqad Khilafah usai dengan pembaiatan oleh pihak yang berhak melakukan baiat in‘iqad (pengangkatan), maka baiat oleh kaum Muslim lainnya adalah baiat taat bukan baiat in’iqad. Setiap orang yang menolak dan memecahbelah persatuan kaum Muslim, dipaksa untuk berbaiat.

 

Article 27: If the Khilafah is contracted to an individual by the pledge of those it is valid to be contracted with, the pledge of the remainder of the people is a pledge upon obedience and not a pledge of contracting; and so, any one who is seen to have the potential of rebellion is forced to give the pledge.

The evidence for this is what happened in the pledge of the four Khulafaa’, because it was an Ijma’ of the companions. In the pledge of Abu Bakr (ra), the people of power and influence (Ahl Al-Hal wal-‘Aqd) of Madinah alone were sufficient, and that was the case in the pledge of Umar (ra), and in the pledge of ‘Uthman (ra) it was enough to take the opinion of the Muslims in Madinah, and take the pledge from them, and in the pledge of Ali (ra) the pledge of the majority of the people of Madinah and Kufa was enough. All of this indicates that it is not necessary that all the Muslims have to give the pledge in order to contract the Khilafah; rather the pledge of most of their representatives is enough. As for the remainder, then if they gave a pledge their pledge is upon obedience.

With respect to forcing those whom may rebel to take the pledge after the pledge of the majority of the representatives, the evidence is the resolve of our master Ali (ra) to make Mu’awiyah give him the pledge and agree with what the people had agreed, and his forcing of Talha and Az-Zubayr to take his pledge, and none of the companions rebuked him for doing so, though some of them gave him advice not to remove Mu’awiyah from the governorship of As-Sham. The silence of the companions upon the actions of one of them, if it was from the actions that are rebuked – such as forcing someone to take the pledge whereas it is a contract upon satisfaction and consent – is considered to be an Ijma’ of silent consent, and is considered a Shari’ah evidence.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 142: Penimbunan kekayaan dilarang

Pasal 142: Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya dikeluarkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 136: Penggunaan Tanah adalah wajib

Pasal 136: Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 163: Kepemilikan laboratorium

Pasal 163: Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 49: Instansinya Mu’awin Tanfidz (asisten eksekutif)

Pasal 49: Khalifah mengangkat Mu’awin Tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri; serta memberi laporan tentang apa-apa yang telah diterimanya kepada Khalifah. Instansinya berfungsi sebagai… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 105: Majelis Umat

Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya