Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 26: Hak untuk memilih Khalifah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 26: Setiap Muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih Khalifah dan membaiatnya. Orang-orang non-Muslim tidak memiliki hak pilih.

 

Article 26: Every sane, adult Muslim, a male or a female, has the right to elect the leader of the State and to give him the pledge of allegiance; while the non-Muslims do not have such right.

The reality of the Khilafah is evidence that every Muslim has the right to elect the Khalifah and to give him the pledge, since there are narrations which indicate that it is the Muslims who give the pledge of allegiance to the Khalifah, irrespective of whether they were male or female; it is narrated by ‘Ubadah b. Samit

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ...»

“We gave the oath of allegiance to the Messenger of Allah…” reported by Al-Bukhari, and narrated from Um Attiyya who said

«بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...»

“We have the oath of allegiance to the Messenger of Allah…” also from Al-Bukhari, and what Ibn Kathir reported in Al-Bidayah Wal-Nihayah when ‘Abd al Rahman b. ‘Auf was appointed to take the opinion of the Muslims as to who should be the Khalifah he said “He took men’s and women’s opinions”, and not one of the companions rebuked him over this. So every Muslim, a male or a female, has the right to elect the Khalifah and to give him the pledge of allegiance. As for the non-Muslims they have no right in these issues since the pledge of allegiance is upon the Book and the Sunnah and he does not believe in either of them, since if he believes in them he would be a Muslim.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 155: Perkiraan upah

Pasal 155: Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 124: Masalah ekonomi utama

Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 170: Pendidikan, materi pengajaran, metode pengajaran

Pasal 170: Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikit pun dalam pendidikan dari asas tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 89: Jumlah yang tidak terbatas hakim Madhalim

Pasal 89: Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya