Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Khalifah §24-41

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’.

Article 24: The Khalifah is the representative of the Ummah in excercising of the authorityand in implementing of the Shari’ah.

The Khilafah is the general leadership for all of the Muslims in the World, in order to establish the rules of the Shari’ah and to carry the Islamic call to the world. The ones whom appoint the one who undertakes this leadership, in other words, appoint the Khalifah, are the Muslims alone. Since the authority belongs to the Ummah, and the implementation of the Shari’ah is obligatory upon the Muslims, and the Khalifah is a leader for them, accordingly his reality is that he is their representative in the authority and the implementation of the Shari’ah. Therefore, there is no Khalifah unless the Ummah gives him the pledge of allegiance; their pledge to him is proof that he is their representative. The obligation of obedience to him is proof that this pledge, which concludes the contracting of the Khilafah to him, gives him the authority, and this means that he is their representative in the authority. And upon this basis this article has been drafted.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 31: Diperlukan untuk nominasi dan Pemilihan Khalifah

Pasal 31: Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 55: Koordinasi antara Wali dan Khalifah

Pasal 55: Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 157: Negara memastikan sirkulasi kekayaan antara rakyat

Pasal 157: Negara selalu berusaha memutar harta di antara rakyat, dan mencegah adanya peredaran harta pada kelompok tertentu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 163: Kepemilikan laboratorium

Pasal 163: Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 89: Jumlah yang tidak terbatas hakim Madhalim

Pasal 89: Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 182: Hubungan dengan negara-negara asing

Pasal 182: Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing mana pun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri. Selengkapnya