Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan dengan industri militer; dan segala jenis industri, semuanya wajib dijalankan berdasarkan politik perang.

 

 

Article 74: The Department of Industry is in charge of all the affairs connected to industry, whether heavy industry such as the manufacturing of engines, machines, vehicles, materials and electrical equipment, or light industry. Similarly, whether the factories are of the public property type or they are included in the private property and have a relationship to the military industry. All types of factories must be established upon the basis of military policy.

The department of industry is the department that takes charge of all the affairs related to industry, whether they pertain to heavy industry like the manufacturing of motors, engines, vehicles, materials, and electrical equipment, or light industry; and irrespective of whether the factories were public or private propertywhich have a relationship with the military industries. The factories in all sectors must be based on the war policy. This is because Jihadand fighting require an army, and in order to fight this army requires weapons. In order that these weapons be of the highest level and fully available, it is necessary to have an industry within the State, particularly the military industry, due to its strong relationship with Jihad.

In order that the State becomes independent of other countries and does not become influenced by any of them it should manufacture and develop its own weapons by itself. This makes it independent and in continuous possession of the most advanced and strongest weaponry, regardless of the level of development and advancement of weapons. It would also have at its disposal all that it needs of weapons to intimidate both the evident and potential enemies, as Allah (swt) says:

(( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ))

And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you do not know [but] whom Allah.” (TMQ 8:60)

As such the State would have its own will, produce the weapons that it needs and develop them continuously so that it owns the strongest and most developed weapons in order to intimidate all the evident and potential enemies. Therefore, it is a duty upon the State to manufacture weapons by itself and it is not allowed to depend upon other states, because this allows other states to control it, its will, its weapons and its fighting.

It is quite clear in the world today that the states which sell weapons to other states do not usually sell every weapon, particularly the most developed weapons. They do not even sell weapons except with certain conditions that cover their utilisation. They will not sell them except in quantities that they, rather than the purchasing countries, decide. This gives the state which sells arms, authority and influence over the state which buys the arms, enabling it to enforce its own will upon the purchasing state, particularly if it was involved in a war. In that case it would need more arms, spare partsand ammunition, which would increase its dependence on the state which exports its arms and increase its submission to another state’s demands. This allows the state which exports arms to control it and its will, especially in times of war and in times of great need for arms and spare parts. Hence such a state would make itself, its will and its entity hostage to the state that exports arms to it.

Therefore, for all these reasons, the State has to independently manufacture its own arms and everything it requires for its war machine and spare parts. This can’t be achieved unless the State possesses heavy industry and started to build factories which produce heavy industry, both military and non-military alike. Thus it is necessary that the State have factories for producing all types of atomic weapons, rockets, satellites, airplanes, tanks, mortars, naval ships, armoured vehicles and all types of heavy and light weapons. It is necessary that it have factories which produce machines, motors, materials, and electronics, and factories which have a relation with public property and light factories which have relation with the military or war industries. All this is required by the duty of preparation which is obliged upon the Muslims by the saying of Allah (swt):

(( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ))

And prepare against them whatever you are able of power.” (TMQ 8:60).

Since the Islamic State conveys the message of Islam by Da’wahand Jihad, it should be a state which should be continually ready to carry out Jihad. This requires the existence of heavy and light industry built upon the basis of its war policy. Thus in case it wanted at any time to transform these factories for military purposes, it would easily do so at any time. Therefore, all the industry in the Khilafah State should be based on the war policy, and all the factories, which produce the light and heavy industries, should be based on this policy, so that it becomes easy to transform their production to military production at any time the State requires.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 14: kepatuhan terhadap tata kelola yang sah

Pasal 14: Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 131: Pemilikan individu yang terdiri lima cara:

Pasal 131: Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak bergerak terikat dengan lima sebab syar’i, yaitu: a. Bekerja. b. Warisan. c. Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk mempertahankan hidup. d. Pemberian kekayaan negara kepada rakyat. e. Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan biaya atau usaha keras. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 183: Cara-cara politik dan cara-cara politik

Pasal 183: Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 105: Majelis Umat

Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 93: Hak untuk menunjuk proxy perselisihan dan pertahanan

Pasal 93: Setiap orang berhak mewakilkan perkara dan pembelaannya kepada orang lain (pengacara). Hak tersebut mencakup semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, laki-laki maupun perempuan, tanpa ada perbedaan antar pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakilkan boleh memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 91: Pengadilan hakim menyelidiki setiap kasus ketidakadilan

Pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’… Selengkapnya