Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya.

 

Article 73: The Department of Foreign Affairs is in charge of all the affairs connected to the relations of the Khilafah state with the foreign states, whether from the political angle, or economic, industrial, agricultural and trade aspects, or postal, cable and wireless connections and so on

The Foreign Affairs Department undertakes the responsibility of all foreign affairs, pertaining to the relation of the Khilafah State with foreign states, whatever these affairs and relations may be, whether they are related to the political aspect and what it entails in the forming of pacts, peace treaties, ceasefires, negotiations, appointing ambassadors, sending messengers and delegates, and establishing embassies and consulates, or relations that are related to matters that are economic, agricultural or are to do with trade, as well as postal communications or wire and wireless communications and so on. All of these matters are run by the Foreign Affairs Department, because they are concerned with the relations of the Khilafah State with other States.

The Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم used to establish foreign relations with other states and entities, as was explained in the section regarding the executive assistant. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent ‘Uthman b. ‘Affan (ra) to negotiate with Quraysh just as he  صلى الله عليه وآله وسلم negotiated with the delegates of Quraysh. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent delegates to the kings and he  صلى الله عليه وآله وسلم received the delegates of kings and Amirs and concluded pacts and peace treaties. Similarly, his  صلى الله عليه وآله وسلم Khulafaa’ used to establish political relations with other states and entities. They would appoint people to carry these actions out on their behalf, on the basis that whatever action a person can perform by himself, he can delegate it to some other person to carry it out on his behalf.

Due to the complications of international life, and the vastness and variety of international political relations, we adopt that the Khalifah should delegate an institution within the state specific to the international relations where the Khalifah follows its work as he does with any other ruling and administrative institutions in the state, whether directly or through the executive assistant, in accordance with the related Shari’ah rules.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 163: Kepemilikan laboratorium

Pasal 163: Setiap individu dilarang memiliki laboratorium yang memproduksi bahan yang kepemilikan mereka terhadap bahan-bahan itu dapat membahayakan umat atau negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 171: Kebijakan pendidikan

Pasal 171: Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 61: Departemen Perang

Pasal 61: Direktorat peperangan menangai seluruh urusan yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata baik pasukan, polisi, persenjataan, peralatan, logistik, dan sebagainya. Juga semua akademi militer, semua misi militer dan segala hal yang menjadi tuntutan baik tsaqafah Islamiyah, maupun tsaqafah umum bagi pasukan. Dan semua hal yang berhubungan dengan peperangan dan penyiapannya. Direktorat ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 6: kewarganegaraan Islam, hak dan kewajiban

Pasal 5: Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’. Pasal 6: Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 38: Powers dan Ketentuan untuk perawatan untuk umat

Pasal 38: Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara’ dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 118: Berkhalwat . tabarruj, auratnya

Pasal 118: Perempuan dilarang berkhalwat tanpa disertai mahramnya. Perempuan dilarang melakukan tabarruj atau menampakkan auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram). Selengkapnya