Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya.

 

Article 73: The Department of Foreign Affairs is in charge of all the affairs connected to the relations of the Khilafah state with the foreign states, whether from the political angle, or economic, industrial, agricultural and trade aspects, or postal, cable and wireless connections and so on

The Foreign Affairs Department undertakes the responsibility of all foreign affairs, pertaining to the relation of the Khilafah State with foreign states, whatever these affairs and relations may be, whether they are related to the political aspect and what it entails in the forming of pacts, peace treaties, ceasefires, negotiations, appointing ambassadors, sending messengers and delegates, and establishing embassies and consulates, or relations that are related to matters that are economic, agricultural or are to do with trade, as well as postal communications or wire and wireless communications and so on. All of these matters are run by the Foreign Affairs Department, because they are concerned with the relations of the Khilafah State with other States.

The Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم used to establish foreign relations with other states and entities, as was explained in the section regarding the executive assistant. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent ‘Uthman b. ‘Affan (ra) to negotiate with Quraysh just as he  صلى الله عليه وآله وسلم negotiated with the delegates of Quraysh. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent delegates to the kings and he  صلى الله عليه وآله وسلم received the delegates of kings and Amirs and concluded pacts and peace treaties. Similarly, his  صلى الله عليه وآله وسلم Khulafaa’ used to establish political relations with other states and entities. They would appoint people to carry these actions out on their behalf, on the basis that whatever action a person can perform by himself, he can delegate it to some other person to carry it out on his behalf.

Due to the complications of international life, and the vastness and variety of international political relations, we adopt that the Khalifah should delegate an institution within the state specific to the international relations where the Khalifah follows its work as he does with any other ruling and administrative institutions in the state, whether directly or through the executive assistant, in accordance with the related Shari’ah rules.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 37: Syarat dan ketentuan pengadopsian aturan syara’

Pasal 37: Dalam melegislasi hukum, Khalifah terikat dengan hukum-huklum syara’. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-dalil syara’. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya, dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 130: Pemilikan Negara

Pasal 130: Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 52: pembagian administratif negara

Pasal 52: Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (provinsi). Setiap wilayah (provinsi) terbagi menjadi beberapa ’imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (provinsi) disebut Wali atau Amir dan yang memerintah ‘imalat disebut ‘Amil atau Hâkim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 48: Tanggung Jawab Mu’awin Tafwidl

Pasal 48: Mu’awin Tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi dari instansi-instansi administratif, mengingat kekuasaannya bersifat umum. Karena mereka yang melaksanakan aktivitas administratif adalah para pegawai dan bukan penguasa, sedangkan Mu’awin Tafwidl adalah seorang penguasa. Maka ia tidak diserahi tugas secara khusus dengan urusan-urusan administratif tersebut, karena kekuasaannya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 190: Perjanjian-perjanjian

Pasal 190: Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 30

Pasal 30: Orang yang dibaiat sebagai Khalifah tidak disyaratkan kecuali memenuhi syarat baiat in’iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat in’iqad. Selengkapnya