Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya.

 

Article 73: The Department of Foreign Affairs is in charge of all the affairs connected to the relations of the Khilafah state with the foreign states, whether from the political angle, or economic, industrial, agricultural and trade aspects, or postal, cable and wireless connections and so on

The Foreign Affairs Department undertakes the responsibility of all foreign affairs, pertaining to the relation of the Khilafah State with foreign states, whatever these affairs and relations may be, whether they are related to the political aspect and what it entails in the forming of pacts, peace treaties, ceasefires, negotiations, appointing ambassadors, sending messengers and delegates, and establishing embassies and consulates, or relations that are related to matters that are economic, agricultural or are to do with trade, as well as postal communications or wire and wireless communications and so on. All of these matters are run by the Foreign Affairs Department, because they are concerned with the relations of the Khilafah State with other States.

The Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم used to establish foreign relations with other states and entities, as was explained in the section regarding the executive assistant. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent ‘Uthman b. ‘Affan (ra) to negotiate with Quraysh just as he  صلى الله عليه وآله وسلم negotiated with the delegates of Quraysh. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent delegates to the kings and he  صلى الله عليه وآله وسلم received the delegates of kings and Amirs and concluded pacts and peace treaties. Similarly, his  صلى الله عليه وآله وسلم Khulafaa’ used to establish political relations with other states and entities. They would appoint people to carry these actions out on their behalf, on the basis that whatever action a person can perform by himself, he can delegate it to some other person to carry it out on his behalf.

Due to the complications of international life, and the vastness and variety of international political relations, we adopt that the Khalifah should delegate an institution within the state specific to the international relations where the Khalifah follows its work as he does with any other ruling and administrative institutions in the state, whether directly or through the executive assistant, in accordance with the related Shari’ah rules.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 190: Perjanjian-perjanjian

Pasal 190: Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 91: Pengadilan hakim menyelidiki setiap kasus ketidakadilan

Pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 172: Tujuan pendidikan, dan metode pengajaran

Pasal 172: Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam serta membekalinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. Metode penyampaian pelajaran dirancang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tujuan tersebut dilarang. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 36: Kekuasaan Khalifah

Pasal 36: Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut: a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara’ yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya , sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 135: Sewa lahan

Pasal 135: Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan. Selengkapnya