Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya.

 

Article 73: The Department of Foreign Affairs is in charge of all the affairs connected to the relations of the Khilafah state with the foreign states, whether from the political angle, or economic, industrial, agricultural and trade aspects, or postal, cable and wireless connections and so on

The Foreign Affairs Department undertakes the responsibility of all foreign affairs, pertaining to the relation of the Khilafah State with foreign states, whatever these affairs and relations may be, whether they are related to the political aspect and what it entails in the forming of pacts, peace treaties, ceasefires, negotiations, appointing ambassadors, sending messengers and delegates, and establishing embassies and consulates, or relations that are related to matters that are economic, agricultural or are to do with trade, as well as postal communications or wire and wireless communications and so on. All of these matters are run by the Foreign Affairs Department, because they are concerned with the relations of the Khilafah State with other States.

The Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم used to establish foreign relations with other states and entities, as was explained in the section regarding the executive assistant. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent ‘Uthman b. ‘Affan (ra) to negotiate with Quraysh just as he  صلى الله عليه وآله وسلم negotiated with the delegates of Quraysh. He  صلى الله عليه وآله وسلم sent delegates to the kings and he  صلى الله عليه وآله وسلم received the delegates of kings and Amirs and concluded pacts and peace treaties. Similarly, his  صلى الله عليه وآله وسلم Khulafaa’ used to establish political relations with other states and entities. They would appoint people to carry these actions out on their behalf, on the basis that whatever action a person can perform by himself, he can delegate it to some other person to carry it out on his behalf.

Due to the complications of international life, and the vastness and variety of international political relations, we adopt that the Khalifah should delegate an institution within the state specific to the international relations where the Khalifah follows its work as he does with any other ruling and administrative institutions in the state, whether directly or through the executive assistant, in accordance with the related Shari’ah rules.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 153: Hak untuk lapangan kerja

Pasal 153: Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 18: Penguasa dan pegawai di negara bagian.

Pasal 18: Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu’awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 145: Kharaj

Pasal 145: Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah ‘usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 9: Ijtihad merupakan tugas dan kanan

Pasal 9: Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap Muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 42: Mu’awin Tafwidl (Otorisasi asisten)

Pasal 42: Khalifah mengangkat seorang Mu’awin Tafwidl atau lebih. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu’awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu’awin juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 141: Melindungi milik publik untuk kepentingan umum

Pasal 141: Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 117: Ketentuan dalam kehidupan pribadi dan publik

Pasal 117: Perempuan bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum perempuan boleh bergaul bersama kaum perempuan, atau kaum laki-laki baik yang mahram maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Di dalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan sesama kaum perempuan,… Selengkapnya