Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 71: Polisi

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 71: Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

 

 

Article 71: The police (Shurtah) have two branches: the military police, who are under the command of the Amir of Jihad, in other words, the war department, and the police who are under the control of the Ruler to protect the security, and they are under the authority of the Department of Internal Security. The two branches have specific training and specific culture in order for them to carry out their responsibilities in the best manner.

Police forces are divided into two parts: the military police and the police that work under the command of the Ruler, who must have a special uniform and special signs specific for keeping security.

Al-Azhari said: “Shurtah of any thing is its best. This includes Shurat because they are the best soldiers. It is also said that Shurtah are the first group that come ahead of the Army. It is also mentioned that they are called Shuratan because they have signs that characterise them, in terms of uniform and status”, this is also chosen by Al-Asma’i. It is also mentioned in Al-Qamus: “Shurtah, where the individual is called Shurat, would mean the first battalion that attend the war and is ready for death, it is also the helper of the governors; and they were called so because they announced themselves through signs that characterise them.”

In regards to the military police, which is one of the divisions of the Army that has its sign, it comes ahead of the Army to control its matters, it is a part of the Army and follows the Amir of Jihad; in other words, it follows the war department.

Regarding the police that are put under the service of the rulers, they follow the Department of Internal Security. Al-Bukhari narrated from Anas:

«إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وآله وسلم بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ»

“Qais bin Sa`d was to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم like a chief police officer to an Amir”. What is meant here is Qays Ibn Sa’d Ibn ’Ubadah Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Tirmidhi narrated it with the wording:

«كَانَ قَـيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وآله وسلم بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَعْنِي مِمَّا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ»

“Qais bin Sa`d was to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم like a chief police officer to an Amir. Al-Ansari said: It means he was one that discharged his issues”.

The Khalifah is allowed to make all the police that are responsible for internal security part of the Army, in other words, that they are placed within the war department, and he is also permitted to make an independent department, in other words, an internal security department.

In this article it is adopted that this section will be independent; in other words, the police that are placed under the service of the rulers to protect their security must follow the Internal Security Department as an independent organisation that answer directly to the Khalifah like other State organisations. This is due to the narration from Anas mentioned previously about Qays Ibn Sa'd, and following the independence of the four departments related to Jihad as mentioned before. Each one of them would follow the Khalifah, rather than to be left all together as one organisation.

Thus the Shurtah would follow the Department of Internal Security.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 16: Sistem pemerintahan adalah unit, bukan federal.

Pasal 16: Sistem pemerintahan adalah sistem kesatuan dan bukan sistem federal. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 138: Kepemilikan Pabrik

Pasal 138: Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 124: Masalah ekonomi utama

Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 178: Pendidikan adalah wajib dan gratis untuk semua

Pasal 178: Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 170: Pendidikan, materi pengajaran, metode pengajaran

Pasal 170: Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Mata pelajaran serta metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikit pun dalam pendidikan dari asas tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 9: Ijtihad merupakan tugas dan kanan

Pasal 9: Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap Muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selengkapnya