Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 71: Polisi

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 71: Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

 

 

Article 71: The police (Shurtah) have two branches: the military police, who are under the command of the Amir of Jihad, in other words, the war department, and the police who are under the control of the Ruler to protect the security, and they are under the authority of the Department of Internal Security. The two branches have specific training and specific culture in order for them to carry out their responsibilities in the best manner.

Police forces are divided into two parts: the military police and the police that work under the command of the Ruler, who must have a special uniform and special signs specific for keeping security.

Al-Azhari said: “Shurtah of any thing is its best. This includes Shurat because they are the best soldiers. It is also said that Shurtah are the first group that come ahead of the Army. It is also mentioned that they are called Shuratan because they have signs that characterise them, in terms of uniform and status”, this is also chosen by Al-Asma’i. It is also mentioned in Al-Qamus: “Shurtah, where the individual is called Shurat, would mean the first battalion that attend the war and is ready for death, it is also the helper of the governors; and they were called so because they announced themselves through signs that characterise them.”

In regards to the military police, which is one of the divisions of the Army that has its sign, it comes ahead of the Army to control its matters, it is a part of the Army and follows the Amir of Jihad; in other words, it follows the war department.

Regarding the police that are put under the service of the rulers, they follow the Department of Internal Security. Al-Bukhari narrated from Anas:

«إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وآله وسلم بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ»

“Qais bin Sa`d was to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم like a chief police officer to an Amir”. What is meant here is Qays Ibn Sa’d Ibn ’Ubadah Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Tirmidhi narrated it with the wording:

«كَانَ قَـيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ  صلى الله عليه وآله وسلم بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَعْنِي مِمَّا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ»

“Qais bin Sa`d was to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم like a chief police officer to an Amir. Al-Ansari said: It means he was one that discharged his issues”.

The Khalifah is allowed to make all the police that are responsible for internal security part of the Army, in other words, that they are placed within the war department, and he is also permitted to make an independent department, in other words, an internal security department.

In this article it is adopted that this section will be independent; in other words, the police that are placed under the service of the rulers to protect their security must follow the Internal Security Department as an independent organisation that answer directly to the Khalifah like other State organisations. This is due to the narration from Anas mentioned previously about Qays Ibn Sa'd, and following the independence of the four departments related to Jihad as mentioned before. Each one of them would follow the Khalifah, rather than to be left all together as one organisation.

Thus the Shurtah would follow the Department of Internal Security.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 178: Pendidikan adalah wajib dan gratis untuk semua

Pasal 178: Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 135: Sewa lahan

Pasal 135: Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 72: Isu-isu yang mengancam keamanan internal

Pasal 72: Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 117: Ketentuan dalam kehidupan pribadi dan publik

Pasal 117: Perempuan bergaul dalam kehidupan khusus maupun umum. Di dalam kehidupan umum perempuan boleh bergaul bersama kaum perempuan, atau kaum laki-laki baik yang mahram maupun yang bukan; selama tidak menampakkan auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, tidak tabarruj dan tidak menampilkan lekuk tubuhnya. Di dalam kehidupan khusus tidak boleh bergaul kecuali dengan sesama kaum perempuan,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 93: Hak untuk menunjuk proxy perselisihan dan pertahanan

Pasal 93: Setiap orang berhak mewakilkan perkara dan pembelaannya kepada orang lain (pengacara). Hak tersebut mencakup semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, laki-laki maupun perempuan, tanpa ada perbedaan antar pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakilkan boleh memberi upah/bayaran kepada wakilnya, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Selengkapnya