Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Keamanan; Luar Negeri; Perindustrian; §70-74

Pasal 70: Departemen Keamanan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah (provinsi) yang disebut Administrasi Keamanan Dalam Negeri dan kepalanya disebut Kepada Administrasi (Kepala Polisi) di Provinsi.

 

 

Article 70 : The Department of Internal Security is responsible for everything related to security, and prevents anything that threatens the internal security. It protects the security of the land through the police, and does not resort to the Army except by the order of the Khalifah. The head of this department is called the (Manager of Internal Security). This department has branches in the provinces, each of which is called (Section of Internal Ssecurity) and the head of the section is called the Police Chief, Sahib Al-Shurtah, in the province.

The Department of Internal Security is responsible for anything pertaining to internal security and headed by the manager of internal security. This department would have a branch in each province called the internal security section, which will be headed by the Police Chief in the province who will be under the responsibility of the governor in terms of execution. He would follow the Department of Internal Security pertaining to administration; a matter that would be organised by a special law.

The Internal Security Department is the department responsible for administering everything linked to security. It takes charge of maintaining security within the country through use of the police force. This is the main means to maintain security. Hence, it is permissible for the Internal Security Department to use the police at any time, in any way it likes, and its orders must be implemented immediately. However, if the police require the help of the armed forces, a request is submitted to the Khalifah. He can order the Army to help the Internal Security Department or to provide it with a military force to help it in maintaining the security, or he can issue any order he sees fit. He is also entitled to refuse such requests and demand that the police carry out the task themselves.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 66: Formasi Struktur dan kamp-kamp angkatan bersenjata

Pasal 66: Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 155: Perkiraan upah

Pasal 155: Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 83: Putusan Mahkamah

Pasal 83: Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang Qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 88: Pengangkatan dan Akuntabilitas Hakim Madhalim

Pasal 88: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 8: Arab, bahasa Islam dan Negara

Pasal 8: Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam, dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan negara. Selengkapnya