Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Departemen Militer §61-69

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global.

 

 

Article 67: It is obligatory to provide the Army with the highest level of military education and raise its intellectual level as far as possible. Every individual in the Army should be given Islamicculture that enables him to have an awareness of Islam, to at least a general level.

This article comes under the generality of the words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Seeking knowledge is a duty upon every Muslim” reported by Ibn Maja from Anas Bin Malik, and Al-Zarkashi said in Al-Tadhkirah: Al-Hafiz Jamal Al-Deen Al-Mizzi said: the chains of this report reach the level of Hasan. Al-Sakhawi said that it has a corroborating narration (Shahid) through Ibn Shahin with a chain whose men are all trustworthy. The word “knowledge” encompasses every type, including military, since military expertise has become a necessity for every army, and it is not possible to fight war and engage battles unless it has that expertise. Therefore, it has become obligatory due to the rule

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

“That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”.

As for the Islamic culture, it is a personal obligation for each person to learn whatever is required for them to undertake their actions, and anything else is an obligation of sufficiency, due to the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

“When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen (Islam)” (agreed upon narration through Mu’awiyah, and reported by Al-Tirmidhi through Ibn ’Abbas). This applies to the Army that conquers countries to convey the call to Islam, as it does for every Muslim, though it is more important for the Army. Regarding raising its intellectual level, this is a kind of awarenesswhich is necessary to understand the Deen and life’s affairs. Perhaps the saying of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

“it may be that the recipient of knowledge understands it better than the one who has heard it(agreed upon from the narration of Abu Bakrah and the wording is from Al-Bukhari), is an indication of encouragement to have awareness. Also the Quran says,

((لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))

For people who reflect(TMQ 10:24), and He (swt) says,

((لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا))

They have hearts (minds) by which they understand.” (TMQ 22:46), which indicates the status of thought.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 112: Peran utama perempuan

Pasal 112: Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 5: kewarganegaraan Islam, hak dan kewajiban

Pasal 5: Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’. Pasal 6: Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 40: Membutuhkan untuk menghapus Khalifah

Pasal 40: Hal-hal yang mengubah keadaan Khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara: a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in’iqad Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila, dan lain-lain. b. Tidak mampu memikul tugas-tugas Khilafah oleh karena suatu sebab tertentu. c. Adanya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 38: Powers dan Ketentuan untuk perawatan untuk umat

Pasal 38: Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara’ dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 99: Administrasi dan tanggung jawab

Pasal 99: Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing di pusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin –ditinjau dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 11: Dakwah tugas dasar Negara

Pasal 11: Mengemban da’wah Islam adalah tugas pokok negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya