Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Departemen Militer §61-69

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global.

 

 

Article 67: It is obligatory to provide the Army with the highest level of military education and raise its intellectual level as far as possible. Every individual in the Army should be given Islamicculture that enables him to have an awareness of Islam, to at least a general level.

This article comes under the generality of the words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Seeking knowledge is a duty upon every Muslim” reported by Ibn Maja from Anas Bin Malik, and Al-Zarkashi said in Al-Tadhkirah: Al-Hafiz Jamal Al-Deen Al-Mizzi said: the chains of this report reach the level of Hasan. Al-Sakhawi said that it has a corroborating narration (Shahid) through Ibn Shahin with a chain whose men are all trustworthy. The word “knowledge” encompasses every type, including military, since military expertise has become a necessity for every army, and it is not possible to fight war and engage battles unless it has that expertise. Therefore, it has become obligatory due to the rule

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

“That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”.

As for the Islamic culture, it is a personal obligation for each person to learn whatever is required for them to undertake their actions, and anything else is an obligation of sufficiency, due to the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

“When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen (Islam)” (agreed upon narration through Mu’awiyah, and reported by Al-Tirmidhi through Ibn ’Abbas). This applies to the Army that conquers countries to convey the call to Islam, as it does for every Muslim, though it is more important for the Army. Regarding raising its intellectual level, this is a kind of awarenesswhich is necessary to understand the Deen and life’s affairs. Perhaps the saying of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

“it may be that the recipient of knowledge understands it better than the one who has heard it(agreed upon from the narration of Abu Bakrah and the wording is from Al-Bukhari), is an indication of encouragement to have awareness. Also the Quran says,

((لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))

For people who reflect(TMQ 10:24), and He (swt) says,

((لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا))

They have hearts (minds) by which they understand.” (TMQ 22:46), which indicates the status of thought.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 104: Izin untuk media

Pasal 104: Media informasi yang dimiliki warga negara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Ia akan dimintai tanggungjawab terhadap setiap bentuk penyimpangan syar’i… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 106: Wakil-Wakil terpilih Dari Umat

Pasal 106: Anggota Majelis Wilayah dipilih secara langsung oleh penduduk wilayah tertentu. Jumlah anggota Majelis wilayah ditentukan sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk setiap wilayah di dalam Daulah. Anggota-anggota Majelis Umat dipilih secara langsung oleh Majelis Wilayah. Awal dan akhir masa keanggotaan Majelis Umat sama dengan Majelis Wilayah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 71: Polisi

Pasal 71: Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 112: Peran utama perempuan

Pasal 112: Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 59: Pemberhentiannya Wali

Pasal 59: Wali diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya; atau apabila Majlis Umat menyatakan ketidakpuasan (ketidakrelaan) terhadap Wali, atau jika Majelis Wilayah menampakkan ketidaksukaan terhadapnya. Pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya