Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Departemen Militer §61-69

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global.

 

 

Article 67: It is obligatory to provide the Army with the highest level of military education and raise its intellectual level as far as possible. Every individual in the Army should be given Islamicculture that enables him to have an awareness of Islam, to at least a general level.

This article comes under the generality of the words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Seeking knowledge is a duty upon every Muslim” reported by Ibn Maja from Anas Bin Malik, and Al-Zarkashi said in Al-Tadhkirah: Al-Hafiz Jamal Al-Deen Al-Mizzi said: the chains of this report reach the level of Hasan. Al-Sakhawi said that it has a corroborating narration (Shahid) through Ibn Shahin with a chain whose men are all trustworthy. The word “knowledge” encompasses every type, including military, since military expertise has become a necessity for every army, and it is not possible to fight war and engage battles unless it has that expertise. Therefore, it has become obligatory due to the rule

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

“That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”.

As for the Islamic culture, it is a personal obligation for each person to learn whatever is required for them to undertake their actions, and anything else is an obligation of sufficiency, due to the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

“When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen (Islam)” (agreed upon narration through Mu’awiyah, and reported by Al-Tirmidhi through Ibn ’Abbas). This applies to the Army that conquers countries to convey the call to Islam, as it does for every Muslim, though it is more important for the Army. Regarding raising its intellectual level, this is a kind of awarenesswhich is necessary to understand the Deen and life’s affairs. Perhaps the saying of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم

«فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

“it may be that the recipient of knowledge understands it better than the one who has heard it(agreed upon from the narration of Abu Bakrah and the wording is from Al-Bukhari), is an indication of encouragement to have awareness. Also the Quran says,

((لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))

For people who reflect(TMQ 10:24), and He (swt) says,

((لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا))

They have hearts (minds) by which they understand.” (TMQ 22:46), which indicates the status of thought.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 91: Pengadilan hakim menyelidiki setiap kasus ketidakadilan

Pasal 91: Mahkamah Madzalim memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kedzaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara’ yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari nash-nash syara’ yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara’… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya

Pasal 174: Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 123: Dasar dari Ekonomi

Pasal 123: Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 155: Perkiraan upah

Pasal 155: Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 103: Departemen Informasi

Pasal 103: Instansi penerangan adalah direktorat yang menangani penetapan dan pelaksanaan politik penerangan Daulah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim; di dalam negeri: untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukannya, dan menonjolkan kebaikannya; dan di luar negeri: untuk memaparkan Islam dalam kondisi damai dan perang dengan pemaparan yang menjelaskan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan. Selengkapnya