Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Departemen Militer §61-69

Pasal 66: Formasi Struktur dan kamp-kamp angkatan bersenjata

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 66: Seluruh angkatan bersenjata ditetapkan sebagai satu kesatuan, yang ditempatkan diberbagai markas (kamp) militer. Sebagian kamp militer harus ditempatkan diberbagai wilayah, sebagian lainnya ditempatkan ditempat-tempat strategis, dan sebagian lain ditempatkan di kamp-kamp yang bersifat mobil dan dijadikan sebagai pasukan siap tempur. Kamp-kamp militer dibentuk dalam berbagai unit. Setiap unitnya disebut batalion. Setiap batalion mempunyai ciri, seperti batalion 1, batalion 3 dan seterusnya, atau dinamakan sesuai nama wilayah/distrik.

 

Article 66: The Army is a unified entity which has specific bases. However, it is necessary that some of these bases are placed in different provinces and others in strategic locations. Some of the bases should be permanently mobile fighting forces. These bases are organised in numerous groups, with each group being given a number as a name, such as the first Army, the third Army, or they can be named after a province or district.

The Islamic Army is a single entity composed from several Armies, and each one is given a number: so it is said: the first Army, the third Army, or they are named according to the province or district, and it is said: the Army of Ash-Sham, the Army of Misr, and the Army of San’a’ for example.

The Islamic Army is placed in specific bases, and in each base there is a group of soldiers, either a single Army, or division, or numerous Armies. However, it is obligatory to place these bases in different provinces, and some of them in military bases, and some of them in permanently mobile bases to be strike forces. Each base is given a specific name, such as Al-Habanya Base, and each has a specific flag.

These arrangements, are either from permitted issues and ,therefore, left to the opinion of the Khalifah and his Ijtihad, such as naming every Army according to its province or district, or to assign a specific number for each of them, or they could be from the issues of

(ما لا يتم الواجب إلا به ...)

Whatever is required to complete an obligation”

if they were necessary to protect the land, such as the arrangements of the Armies on the borders, and placing and putting the bases across various strategic locations to protect the land and so on.

Umar bin Al-Khattab (ra) used to divide the Army bases amongst the provinces, and so soldiers were assigned for Palestine and another for Moosel, and another in the centre of the State, and he used to have an Army with him prepared to fight upon the first indication.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 132: Pengeluaran dan investasi dibatasi oleh Syariah

Pasal 132: Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 62: Jihad

Pasal 61: Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim dan pelatihan militer bersifat wajib. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan mengikuti pelatihan militer, sebagai persiapan untuk jihad. Adapun rekrutmen anggota pasukan reguler merupakan fardhu kifayah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 46: Ikuti karya Mu’awin Tafwidl

Pasal 46: Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu’awin Tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan; mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 185: Sarana Politik

Pasal 185: Keberanian dalam mengungkapkan pelanggaran kriminal berbagai negara, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh kepalsuan, membongkar persekongkolan jahat dan menjatuhkan martabat para pemimpin yang sesat, adalah cara yang paling penting dalam menjalankan politik. Selengkapnya