Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Departemen Militer §61-69

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang menetapkannya adalah kepala staf gabungan.

 

 

Article 65:The Khalifah is the Commander of the Army and he appoints the Chief of General Staff, a general for each brigade, and a commander for every division. The remaining ranks in the Army are appointed by the brigadiers and commanders. The appointment of a person in the General Staff is according to his level of military expertise and is carried out by the Chief of General Staff.

The Khalifah is the general leader for all of the Muslims in this world, in order to establish the rules of the Shari’ah and carry the Islam to the rest of the people. The main method to carry Islam to the rest of the world is Jihad, and so it is imperative that he undertakes Jihad, since the contract of the Khalifah is upon him personally, and ,therefore, it is not permitted for anyone else to undertake it. Accordingly, the management of the issue of Jihad is specific to the Khalifah and it is not permitted for anyone else to undertake it. Even though every Muslim undertakes Jihad, the undertaking of Jihad and the management of Jihad are two different things. Jihad is obligatory upon every Muslim, but the management of Jihad is for the Khalifah alone, and not anyone else. The Khalifah can appoint someone to carry out on his behalf what has been obligated upon him as long as he is under his observation and supervision, while it is not permitted to give him complete independence without his monitoring and supervision. The monitoring that the Khalifah undertakes here is not like the type of reporting that the assistant gives him; rather the one who he has delegated remains directly under his orders and direct supervision. The leadership of the Army can be given to whomever he pleases with the condition that they are under the control of the Khalifah and his direct supervision. It is not permitted for him to appoint someone without retaining direct supervision and control over him, which must not be simply symbolic. This is because the contract of the Khilafah is upon him personally and so it is obligatory for him to manage the affairs of Jihad. Accordingly, what is said in other non-Islamic systems that the Head of State is the Commander and Chief of the Army, and this leadership is symbolic while another independent commander is appointed to the Head of the Army, is considered invalid according to the Islamic viewpoint, and is something that the Shari’ah does not agree to. Rather, the Shari’ah obligates that the Khalifah should be the practical Commander of the Army.

As for non-leadership positions in the technical, administrative or other matters, the Khalifah may appoint others to act independently on his behalf in the same manner as the governors, and it is not necessary for them to be under his direct control or for him to supervise them. Additionally, the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم used to personally undertake the practical leadership of the Army and the leadership during the battles, and would appoint commanders over sections of the Army that would go out for battle expeditions without him. He  صلى الله عليه وآله وسلم used to appoint a commander for each expedition, and sometimes would take the precaution of appointing someone else to succeed them if they were killed, as happened with the battle of Mu’tah. Al-Bukhari reported from ’Abd Allah b. Umar (ra) who said:

«أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وآله وسلم فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وآله وسلم إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»

“The Messenger of Allah appointed Zaid Bin Haritha a leader in Mu’tah expedition. He  صلى الله عليه وآله وسلم said: if Zaid is killed, then Ja’far Bin Abi Talib takes the flag, and if Ja’far is killed, then ’Abdullah Bin Rawahah takes it”. Therefore, the Khalifah is the one who appoints the commander of the Army, appoints the brigadiers and gives them the banners and appoints the leaders of the divisions. The Army which was sent to Al-Sham like the Army of Mu’tah and the Army of Usamah was a single brigade, with the evidence being that the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم had tied the banner for Usamah. The expeditions that fought in theArabian Peninsula and returned back to Madinah, such as the expedition of Sa’d Bin Waqqas which he  صلى الله عليه وآله وسلم sent towards Makkah, were all in the form of divisions. This indicates that the brigadiers and the commanders of the divisions are appointed by the Khalifah. It is not confirmed that the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم appointed anyone other than leaders of the Armies and the commanders of the expeditions, which indicates that their appointment in the battlefield was left to their leaders.

With regards to the Chief of Staff who is responsible for the technical matters, he is similar to the Commander of the Army in terms of being appointed by the Head of State and he can be made independent and carry out his duties without being directly supervised by the Khalifah, although he has to be under his command.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 76: Hakim Agung

Pasal 76: Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 111: Kekuasaan Umat Majelis

Pasal 111: Majelis umat memiliki lima wewenang: 1.(a). Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 136: Penggunaan Tanah adalah wajib

Pasal 136: Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut -tanpa mengolahnya-, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 178: Pendidikan adalah wajib dan gratis untuk semua

Pasal 178: Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 12: Sumber undang-undang

Pasal 12: Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum syara’. Selengkapnya