Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Aparat Administrasi ; Baitul Mal ; Departemen Penerangan §96-104

Pasal 101: Pegawai negeri sipil

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 101: Para pegawai -selain direktur-, penunjukan, pemindahan, pembebastugasan, sanksi dan pember-hentiannya, ditentukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro dan unit.

Article 101: The civil servants other than the managers are appointed, transferred, suspended, disciplined, and removed by the one who is in charge of the departments, administrations or divisions.

 The civil servants in the state are all employees, in accordance with the rules of employment. Their appointment and removal, transfer and discipline, are done by the one responsible for the highest administration of their offices, departments or administration.

This is based on the rules regarding employment, since it is obligatory to adhere to whatever is necessitated by their contract, just as it is obligatory upon him to adhere to what he was contracted for, since the contract is binding upon both parties upon what they agreed, so if the employee is employed for a period, it is not valid to remove him from what he was employed to do for the defined period.

As for the adherence to the administrative systems, this is considered from the conditions of employment that must be adhered to. He  صلى الله عليه وآله وسلم said,

«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

“The Muslims will be bound by their conditions” (reported by Abu Dawud from Abu Hurayrah). With respect to transferring the civil servants from one task to another, this falls under the employment contract and so it is treated according to the contract when appointed.

The one responsible to appoint, discipline and remove them is the one who is in charge of the highest administration of their offices, departments, and administrations, since he is the one who is responsible for the office they work in, and is the one who has the power that is necessitated by the responsibility he has been assigned to.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan fokus dari kebijakan luar negeri

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah, tanah kharaj

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj, (tanahnya) menjadi milik negara dan manfaatnya milik individu.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 1: Kepercayaan Islam ('aqidah) merupakan dasar negara

Pasal 1: Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar’i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 39: Durasi amanat Khalifah

Pasal 39: Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 81: Majelis (sidang) pengadilan

Pasal 81: Seorang Qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam majelis (sidang) pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya yang disampaikan di dalam sidang pengadilan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut: a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain. b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang… Selengkapnya