Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Aparat Administrasi ; Baitul Mal ; Departemen Penerangan §96-104

Pasal 100: Akuntabilitas Para direktur dan kepentingan departemen

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 100: Para direktur di setiap departemen, biro dan unit tidak dapat diberhentikan, kecuali terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan administrasi instansinya. Mereka dapat dipindahkan dari satu tugas ke tugas yang lainnya, dan boleh dibebastugaskan. Pengangkatan, mutasi, pembebastugasan, sanksi, dan pemberhentian dilakukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro, dan unit.

 

Article 100: The managers in all departments, administrations, and divisions are not dismissed except for reasons connected with the administrative systems, but it is permitted to transfer them between posts or to suspend them from working. Their appointment, transfer, suspension, discipline, and removal are all done by whoever is in charge of the highest post of their office, department, or administration.

This is taken from the rules of employment, since if the employee is employed for a period it is not correct to remove him from what he has been employed to do, but it is possible to vacate him from the work, which is called suspension. However in this situation he deserves his pay, since employment is from the binding contracts and not the permitted contracts, so if the employment contract is contracted then the contract is binding upon both parties. As for the adherence to the administrative systems, this is like the conditions of employment, and so it is necessary to fulfil them; the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم said

«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

“The Muslims will be bound by their conditions” reported by Abu Dawud from Abu Hurayra, and in the report by Al-Hakim and Al-Daraqutni from 'Aisha (ra):

«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»

“The Muslims will be bound by their conditions”. As for transferring the person between posts, this is according to the contract of employment, so the one who is employed to dig a ditch is not transferred to building houses, and the state departments are the same manner. If someone is given a general appointment for a specific work, then it is permitted to transfer him from place to place in that work, and if he was given a general appointment, then it is permitted to transfer him without any restrictions; in other words, his transfer is carried out according to the contract of appointment.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 78: Kondisi Hakim-Hakim

Pasal 78: Orang yang menjabat Qadli (Qadli Biasa dan al-Muhtasib, pen.) disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara menurunkan hukum terhadap berbagai fakta. Sedangkan Qadli Madzalim disyaratkan sama seperti Qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 42: Mu’awin Tafwidl (Otorisasi asisten)

Pasal 42: Khalifah mengangkat seorang Mu’awin Tafwidl atau lebih. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu’awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu’awin juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 120: Kehidupan Menikah

Pasal 120: Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 183: Cara-cara politik dan cara-cara politik

Pasal 183: Tujuan tidak menghalalkan segala cara, karena metoda (thariqah) seiring dengan ide (fikrah). Jalan yang haram tidak dapat menghantarkan kepada yang wajib, bahkan kepada yang mubah sekalipun. Dan sarana-sarana politik tidak boleh bertentangan dengan metode politik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 128: Pemilikan individu

Pasal 128: Pemilikan individu adalah hukum syara’ atas benda atau jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari penggunaannya. Selengkapnya