Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 121: Kehidupan Menikah: tugas dan hak-hak

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 121: Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada di dalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat dilaksanakan istri.

Article 121: The married couple must fully assist each other in the housework, and the husband must carry out all the work which is usually undertaken outside the house, while the wife carries out all the work which is usually undertaken inside the house, according to her capability. He must provide her with a servant as required to assist with the tasks that she is unable to carry out alone.

The evidence for this article are the actions and words of the Messenger SL-16pt , since he  SL-16pt

«قَضَى عَلَى ابْـنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ البَـيْتِ. وَعَلَى عَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجَ البَـيْتِ»

“rules that his daughter Fatimah discharges housework, and ‘Ali with the outdoor work” reported by Ibn Abi Shaybah from Damrah b. Habib, and although Abu Bakr Bin Maryam Al-Ghassani is in the chain of the narration, Abu Hanifah took it and Ibn Hajar said regarding it in Al-Fateh “that was deduced from the narration of ‘Ali b. Abi Talib that when Fatima came to the Prophet and asked him for a servant he indicated to her to what should be said when you go to bed”. And the narration that Al-Bukhari reported from ‘Ali b. Abi Talib (ra),

«أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَم أَتَتِ النَّبِيَّ SL-16pt تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَـيْرٌ لَكِ مِنْهُ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُكَـبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ فَمَا تَرَكْـتُهَا بَعْدُ قِيلَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ قَالَ وَلاَ لَـيْلَةَ صِفِّينَ»

Fatima came to the Prophet asking for a servant. He said, "May I inform you of something better than that? When you go to bed, recite "Subhan Allah' thirty three times, 'Al hamduli l-lah' thirty three times, and 'Allahu Akbar' thirty four times. 'All added, 'I have never failed to recite it ever since." Somebody asked, "Even on the night of the battle of Siffin?" He said, "No, even on the night of the battle of Siffin.

This indicates the obligation of the wife carrying out the housework, since her request for a servant is an evidence for the heaviness of the housework upon her, and if the housework was not obligatory upon her there would be no indication from the heaviness, since she would not have been obliged to do the housework, and so then there would have been no heaviness and hardship. This indicates that the wife does the housework according to her capability, and if she requires a helper or more then they are provided for her, according to the evidence of Fatimah’s request from the Messenger. And it indicates that the husband undertakes the work outside of the house, and in such a manner they assist each other.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 36: Kekuasaan Khalifah

Pasal 36: Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut: a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara’ yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya , sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 156: Negara menjamin biaya bagi yang membutuhkan

Pasal 156: Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Negara kewajib menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 77: Jenis-jenis Badan peradilan

Pasal 77: Para Qadli terbagi dalam tiga golongan: 1. Qadli (biasa), yaitu Qadli yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dalam urusan muamalat dan uqubat. 2. Al-Muhtasib, Qadli yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan hak-hak jama’ah/masyarakat. 3. Qadli Madzalim, berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 155: Perkiraan upah

Pasal 155: Upah ditentukan sesuai dengan manfaat/hasil kerja maupun jasa, bukan berdasarkan pengalaman karyawan atau ijazah. Tidak ada kenaikan gaji bagi para karyawan, namun mereka diberikan upah yang menjadi haknya secara utuh; baik berdasarkan hasil pekerjaannya atau menurut manfaat jasanya sebagai karyawan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya