Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 121: Kehidupan Menikah: tugas dan hak-hak

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 121: Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada di dalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat dilaksanakan istri.

Article 121: The married couple must fully assist each other in the housework, and the husband must carry out all the work which is usually undertaken outside the house, while the wife carries out all the work which is usually undertaken inside the house, according to her capability. He must provide her with a servant as required to assist with the tasks that she is unable to carry out alone.

The evidence for this article are the actions and words of the Messenger SL-16pt , since he  SL-16pt

«قَضَى عَلَى ابْـنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ البَـيْتِ. وَعَلَى عَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجَ البَـيْتِ»

“rules that his daughter Fatimah discharges housework, and ‘Ali with the outdoor work” reported by Ibn Abi Shaybah from Damrah b. Habib, and although Abu Bakr Bin Maryam Al-Ghassani is in the chain of the narration, Abu Hanifah took it and Ibn Hajar said regarding it in Al-Fateh “that was deduced from the narration of ‘Ali b. Abi Talib that when Fatima came to the Prophet and asked him for a servant he indicated to her to what should be said when you go to bed”. And the narration that Al-Bukhari reported from ‘Ali b. Abi Talib (ra),

«أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَم أَتَتِ النَّبِيَّ SL-16pt تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَـيْرٌ لَكِ مِنْهُ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُكَـبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ فَمَا تَرَكْـتُهَا بَعْدُ قِيلَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ قَالَ وَلاَ لَـيْلَةَ صِفِّينَ»

Fatima came to the Prophet asking for a servant. He said, "May I inform you of something better than that? When you go to bed, recite "Subhan Allah' thirty three times, 'Al hamduli l-lah' thirty three times, and 'Allahu Akbar' thirty four times. 'All added, 'I have never failed to recite it ever since." Somebody asked, "Even on the night of the battle of Siffin?" He said, "No, even on the night of the battle of Siffin.

This indicates the obligation of the wife carrying out the housework, since her request for a servant is an evidence for the heaviness of the housework upon her, and if the housework was not obligatory upon her there would be no indication from the heaviness, since she would not have been obliged to do the housework, and so then there would have been no heaviness and hardship. This indicates that the wife does the housework according to her capability, and if she requires a helper or more then they are provided for her, according to the evidence of Fatimah’s request from the Messenger. And it indicates that the husband undertakes the work outside of the house, and in such a manner they assist each other.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 109: Syura (konsultasi) adalah hak bagi umat Islam

Pasal 109: Syura merupakan hak bagi kaum Muslim saja dan bukan hak rakyat non-Muslim. Adapun penyampaian pendapat boleh dilakukan setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 112: Peran utama perempuan

Pasal 112: Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali

Pasal 57: Masa jabatan seorang Wali di wilayahnya tidak boleh dalam waktu yang sangat panjang (lama). Tetapi seorang Wali diberhentikan dari wilayah (provinsinya) setiap kali terlihat adanya akumulasi kekuasaan pada dirinya atau bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 47: Batas-batas kekuasaan Mu’awin Tafwidl

Pasal 47: Apabila Mu’awin Tafwidl telah mengatur suatu urusan, lalu disetujui Khalifah, maka dia dapat melaksanakannya sesuai persetujuan Khalifah, tanpa mengurangi atau menambahnya. Jika Khalifah menarik kembali persetujuannya, dan Mu’awin menolak mengembalikan apa yang telah diputuskan, maka dalam hal ini perlu dilihat; jika masih dalam rangka pelaksanaan hukum sesuai dengan perintahnya atau… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 178: Pendidikan adalah wajib dan gratis untuk semua

Pasal 178: Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Selengkapnya