Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 119: Larangan semua apa mengancam untuk merusak moralitas atau masyarakat.

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 119: Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

 

Article 119: It is prohibited for any man or woman to undertake any work which could undermine the morals, or causes corruption in the society.

The evidence for this article is what was narrated from Rafi’ b. Rifa’ah who said

«وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَـبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّـفْشِ»

“The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم  forbade us from benefiting from the slave woman except that which she did with her hands, and said ‘in this manner’ with his fingers, such as bread-making, sewing, and inscribing” reported by Ahmad and authenticated by Al-Zayn, as well as Al-Hakim who also authenticate it; in other words, he صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the woman from any work which took advantage of her femininity, while allowing any other type of work. This is understood from the part of the narration which mentions “except that which she did with her hands”, in other words, intended to benefit from her efforts, and its understanding is the prohibition of taking advantage of her femininity. Also, the Shari’ah principle The means to something forbidden is also forbidden prohibits any work that could lead to anything forbidden. And the Shari’ah principle If one type of a permitted thing leads to harm, only that one is prohibited, and the thing remains permitted prohibits every person, male or female, from working in a job originally permitted for men and women, if the work for that person specifically would lead to a Haram for him, or the Ummah, or the society, whatever type of Haram that may be.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 12: Sumber undang-undang

Pasal 12: Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, Ijma’ Sahabat dan Qiyas merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 113: Pada pria asal dan perempuan dipisahkan

Pasal 113: Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 157: Negara memastikan sirkulasi kekayaan antara rakyat

Pasal 157: Negara selalu berusaha memutar harta di antara rakyat, dan mencegah adanya peredaran harta pada kelompok tertentu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 50: Kondisi Mu’awin Tanfidz

Pasal 50: Mu’awin Tanfidz harus seorang laki-laki dan muslim, karena ia adalah pendamping Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 177: Kurikulum satuan pendidikan di sekolah umum dan swasta

Pasal 177: Kurikulum pendidikan hanya satu. Tidak boleh digunakan kurikulum selain kurikulum negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta selama mengikuti kurikulum negara dan berdiri berdasarkan strategi pendidikan yang di dalamnya terealisasi politik dan tujuan pendidikan. Hanya saja pendidikan di sekolah itu tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah, tanah kharaj

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj, (tanahnya) menjadi milik negara dan manfaatnya milik individu.… Selengkapnya