Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 119: Larangan semua apa mengancam untuk merusak moralitas atau masyarakat.

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 119: Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

 

Article 119: It is prohibited for any man or woman to undertake any work which could undermine the morals, or causes corruption in the society.

The evidence for this article is what was narrated from Rafi’ b. Rifa’ah who said

«وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَـبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّـفْشِ»

“The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم  forbade us from benefiting from the slave woman except that which she did with her hands, and said ‘in this manner’ with his fingers, such as bread-making, sewing, and inscribing” reported by Ahmad and authenticated by Al-Zayn, as well as Al-Hakim who also authenticate it; in other words, he صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the woman from any work which took advantage of her femininity, while allowing any other type of work. This is understood from the part of the narration which mentions “except that which she did with her hands”, in other words, intended to benefit from her efforts, and its understanding is the prohibition of taking advantage of her femininity. Also, the Shari’ah principle The means to something forbidden is also forbidden prohibits any work that could lead to anything forbidden. And the Shari’ah principle If one type of a permitted thing leads to harm, only that one is prohibited, and the thing remains permitted prohibits every person, male or female, from working in a job originally permitted for men and women, if the work for that person specifically would lead to a Haram for him, or the Ummah, or the society, whatever type of Haram that may be.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 181: Aktivitas politik negara dan umat

Pasal 181: Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 126: Kekayaan milik Allah (swt)

Pasal 126: Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya secara nyata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 50: Kondisi Mu’awin Tanfidz

Pasal 50: Mu’awin Tanfidz harus seorang laki-laki dan muslim, karena ia adalah pendamping Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 7: Bagaimana menerapkan syariat

Pasal 7: Negara memberlakukan syariah Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik Muslim maupun non-Muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini: a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum Muslim tanpa kecuali. b. Orang-orang non-Muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum. c. Orang-orang yang murtad dari Islam… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 190: Perjanjian-perjanjian

Pasal 190: Dilarang keras mengadakan perjanjian militer dan sejenisnya, atau yang terikat secara langsung dengan perjanjian tersebut, seperti perjanjian politik dan persetujuan penyewaan pangkalan serta lapangan terbang. Dibolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian dalam bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, kebudayaan dan gencatan senjata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum. Selengkapnya