Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 119: Larangan semua apa mengancam untuk merusak moralitas atau masyarakat.

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 119: Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.

 

Article 119: It is prohibited for any man or woman to undertake any work which could undermine the morals, or causes corruption in the society.

The evidence for this article is what was narrated from Rafi’ b. Rifa’ah who said

«وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَـبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّـفْشِ»

“The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم  forbade us from benefiting from the slave woman except that which she did with her hands, and said ‘in this manner’ with his fingers, such as bread-making, sewing, and inscribing” reported by Ahmad and authenticated by Al-Zayn, as well as Al-Hakim who also authenticate it; in other words, he صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the woman from any work which took advantage of her femininity, while allowing any other type of work. This is understood from the part of the narration which mentions “except that which she did with her hands”, in other words, intended to benefit from her efforts, and its understanding is the prohibition of taking advantage of her femininity. Also, the Shari’ah principle The means to something forbidden is also forbidden prohibits any work that could lead to anything forbidden. And the Shari’ah principle If one type of a permitted thing leads to harm, only that one is prohibited, and the thing remains permitted prohibits every person, male or female, from working in a job originally permitted for men and women, if the work for that person specifically would lead to a Haram for him, or the Ummah, or the society, whatever type of Haram that may be.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 97: Kebijakan administrasi

Pasal 97: Prinsip pengaturan administrasi di departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit pemerintah adalah sederhana dalam sistem, cepat dalam pelaksanaan tugas serta memiliki kemampuan (profesional) bagi mereka yang memimpin urusan administrasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 54: Wali wewenang

Pasal 54: Wali mempunyai wewenang di bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya, sebagai wakil dari Khalifah. Wali memiliki seluruh wewenang di daerahnya kecuali urusan keuangan, peradilan, dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kepemimpinan atas penduduk di wilayahnya dan mempertimbangkan seluruh urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 130: Pemilikan Negara

Pasal 130: Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 85: Kewenangan Muhtasib

Pasal 85: Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. Selengkapnya