Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 116: Wanita dan posisi yang berkuasa

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 116: Perempuan tidak boleh memangku jabatan pemerintahan. Tidak boleh menjadi Khalifah, Mu’awin, Wali, atau Amil; dan tidak boleh memangku jabatan berhubungan dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh menjabat sebagai Qadli Qudlat, Qadli Mahkamah Madzalim dan Amirul Jihad.

 

Article 116: It is not permitted for a woman to take a ruling position; so she cannot be a Khalifah, nor an assistant, governor or ‘Amil, nor undertake any action considered to be ruling. In the same manner she cannot be the head judge and nor a judge in the Madhalim court, nor the Amir of Jihad.

The evidence for this article is what Al-Bukhari narrated from Abu Bakra who said

"لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قاللَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»"

When the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم was told that the daughter of Kisra had been given the reign over the Persians he said: «Never will succeed such a nation that make a woman their ruler.»”. This explicitly mentions that a woman is not permitted to take a ruling position. Accordingly, women are not permitted to undertake anything at all from any of the actions of ruling, whether the Khalifah, assistant, governor, Supreme judge, judge in the Madhalim court, or ‘amil in the district, due to the explicitness of the narration forbidding it.

As for women not taking the position of the Amir of Jihad, despite it not being a ruling position, this is because Jihad is not obligatory upon women and so she cannot assume leadership over those for whom Jihad is obligatory.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 142: Penimbunan kekayaan dilarang

Pasal 142: Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya dikeluarkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 130: Pemilikan Negara

Pasal 130: Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan negara seperti pajak, kharaj dan jizyah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 186: Kebesaran pikiran Islam

Pasal 186: Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan-urusan individu, bangsa dan negara, merupakan metode politik yang paling penting. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 143: Zakat

Pasal 143: Zakat hanya diambil dari kaum Muslim, dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara’, baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara’ tidak boleh dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia mukallaf yang akil baligh, atau pun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 11: Dakwah tugas dasar Negara

Pasal 11: Mengemban da’wah Islam adalah tugas pokok negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 169: Negara Bank

Pasal 169: Dilarang samasekali mendirikan bank-bank, kecuali bank milik Daulah, yang tidak menjalankan praktek riba. Bank ini merupakan salah satu unit dari Baitul Maal yang beraktivitas memberikan pinjaman uang sesuai hukum syara’, dengan transaksi keuangan yang mudah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Pasal 20: Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi warga negara non-Muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Selengkapnya