Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 113: Pada pria asal dan perempuan dipisahkan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 113: Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli.

 

 

Article 113: In origin men and women are segregated, and do not come together except for a need by Shar’ agreesto it and agrees to their assembly for it , such as trade and the pilgrimage.

This article is derived from numerous evidences. Firstly: the Shari’ah divided the Muslim’s life between the general and private spheres, and in the woman’s private life she can display what is above her Awrah to her Maharim (close family relatives), whereas in her public sphere she cannot display anything from her body except her face and hands. Secondly, the Shari’ah made the rows of the woman in prayer behind that of the men. Thirdly, the Shari’ah ordered men to lower their gaze from the women, and vice versa. Fourthly, the woman has been ordered to cover herself in modest clothing which covers every part of the places of adornment, except for that which is apparent from her (in other words, her hands and face). Fifthly, it is permitted for her to display what is above her Awrah in her private life between her Maharim.

All of the evidences for these rules indicate that the basis is that men are segregated from women, and so each of them lives in a different sphere of life than the other. Along with this, the woman has had certain issues made permitted, recommended and obligatory upon her. Therefore, it is imperative that she undertakes what is obligatory, and recommended, and permitted, but without Tabarruj (beautification which attracts attention) and with the clothing which Allah (swt) described in the Quran with His (swt) words

((وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ))

And to wrap [a portion of] their headcovers over their chests.(TMQ 24:31)is the upper/outer clothing; whereas His (swt) words

((الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ))

Bring down (let down) over themselves their wrapping outer garments.is referring to the clothing from underneath, because the Jilbab is worn above the clothing. Al-Jawhari said in Al-Sihhah “The Jilbab is the cover and some say it is a sheet”. In the Al-Muheet dictionary it mentions “the Jilbab is in the form of the Sirdab or the Sinmar, which is the gown or a large garment for women under the cover, or conceals her clothing like a cover”. And to “draw” (Idnaa') clothing is to lower it to the bottom; it is said “draw the cover, lower it”, and the meaning of drawing here is lowering, and the only meaning of lowering the clothing is to lower it to the bottom. And His (swt) words

((غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ))

Not displaying adornment.(TMQ 24:60)is with respect to the open display of beautification (Tabarruj).

Therefore, she is allowed to go out dressed in accordance with what the Shari’ah specified for her, and meet with men in order to undertake what the Shari’ah allowed her to do, such as buying, selling, employment, appointing proxies, custody and so on, and to carry out was has been made obligatory upon her such as Hajj and paying the Zakah, or recommended upon her such as voluntary charity, helping the poor, treating the sick and so on. These needs have been confirmed from the legislative angle for her by the Shari’ah, whether they were obligatory, recommended, or permitted, and has confirmed the gathering of men and woman while they are undertaken. Therefore, these evidences indicate that the method of life in Islam is to segregate men from the women in the private sphere, and allow men and women to gather in the public sphere in order to carry out whatever was obligatory, recommended, or permitted upon them with the dress in accordance with what the Shari’ah specified to her. These are the evidences for this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian: a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal). b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itu pun tidak… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 26: Hak untuk memilih Khalifah

Pasal 26: Setiap Muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih Khalifah dan membaiatnya. Orang-orang non-Muslim tidak memiliki hak pilih. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri

Pasal 73: Direktorat Luar Negeri menangani seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara asing baik dalam aspek politik, ekonomi, perindustrian, pertanian, perdagangan, hubungan POS, hubungan kabel maupun nirkabel, dan sebagainya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 29

Pasal 29: Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat in’iqad disyaratkan mempunyai kekuasan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir mana pun; dan keamanan kaum Muslim di daerah itu –baik di dalam maupun di luar negri– adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di… Selengkapnya