Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 113: Pada pria asal dan perempuan dipisahkan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 113: Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli.

 

 

Article 113: In origin men and women are segregated, and do not come together except for a need by Shar’ agreesto it and agrees to their assembly for it , such as trade and the pilgrimage.

This article is derived from numerous evidences. Firstly: the Shari’ah divided the Muslim’s life between the general and private spheres, and in the woman’s private life she can display what is above her Awrah to her Maharim (close family relatives), whereas in her public sphere she cannot display anything from her body except her face and hands. Secondly, the Shari’ah made the rows of the woman in prayer behind that of the men. Thirdly, the Shari’ah ordered men to lower their gaze from the women, and vice versa. Fourthly, the woman has been ordered to cover herself in modest clothing which covers every part of the places of adornment, except for that which is apparent from her (in other words, her hands and face). Fifthly, it is permitted for her to display what is above her Awrah in her private life between her Maharim.

All of the evidences for these rules indicate that the basis is that men are segregated from women, and so each of them lives in a different sphere of life than the other. Along with this, the woman has had certain issues made permitted, recommended and obligatory upon her. Therefore, it is imperative that she undertakes what is obligatory, and recommended, and permitted, but without Tabarruj (beautification which attracts attention) and with the clothing which Allah (swt) described in the Quran with His (swt) words

((وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ))

And to wrap [a portion of] their headcovers over their chests.(TMQ 24:31)is the upper/outer clothing; whereas His (swt) words

((الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ))

Bring down (let down) over themselves their wrapping outer garments.is referring to the clothing from underneath, because the Jilbab is worn above the clothing. Al-Jawhari said in Al-Sihhah “The Jilbab is the cover and some say it is a sheet”. In the Al-Muheet dictionary it mentions “the Jilbab is in the form of the Sirdab or the Sinmar, which is the gown or a large garment for women under the cover, or conceals her clothing like a cover”. And to “draw” (Idnaa') clothing is to lower it to the bottom; it is said “draw the cover, lower it”, and the meaning of drawing here is lowering, and the only meaning of lowering the clothing is to lower it to the bottom. And His (swt) words

((غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ))

Not displaying adornment.(TMQ 24:60)is with respect to the open display of beautification (Tabarruj).

Therefore, she is allowed to go out dressed in accordance with what the Shari’ah specified for her, and meet with men in order to undertake what the Shari’ah allowed her to do, such as buying, selling, employment, appointing proxies, custody and so on, and to carry out was has been made obligatory upon her such as Hajj and paying the Zakah, or recommended upon her such as voluntary charity, helping the poor, treating the sick and so on. These needs have been confirmed from the legislative angle for her by the Shari’ah, whether they were obligatory, recommended, or permitted, and has confirmed the gathering of men and woman while they are undertaken. Therefore, these evidences indicate that the method of life in Islam is to segregate men from the women in the private sphere, and allow men and women to gather in the public sphere in order to carry out whatever was obligatory, recommended, or permitted upon them with the dress in accordance with what the Shari’ah specified to her. These are the evidences for this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 44: Memberdayakan Mu’awin Tafwidl

Pasal 44: Dalam penyerahan tugas kepada Mu’awin Tafwidl, disyaratkan dua hal: Pertama, kedudukannya mencakup segala urusan negara. Kedua, sebagai wakil Khalifah. Disaat pengangkatannya, Khalifah harus menyatakan: “Aku serahkan kepada Anda apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku”, atau dengan redaksi lain yang mencakup kedudukannnya yang umum dan bersifat mewakili. Penyerahan tugas ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 169: Negara Bank

Pasal 169: Dilarang samasekali mendirikan bank-bank, kecuali bank milik Daulah, yang tidak menjalankan praktek riba. Bank ini merupakan salah satu unit dari Baitul Maal yang beraktivitas memberikan pinjaman uang sesuai hukum syara’, dengan transaksi keuangan yang mudah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 15: Apa menyebabkan haram adalah haram

Pasal 15: Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 50: Kondisi Mu’awin Tanfidz

Pasal 50: Mu’awin Tanfidz harus seorang laki-laki dan muslim, karena ia adalah pendamping Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 132: Pengeluaran dan investasi dibatasi oleh Syariah

Pasal 132: Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 111: Kekuasaan Umat Majelis

Pasal 111: Majelis umat memiliki lima wewenang: 1.(a). Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 49: Instansinya Mu’awin Tanfidz (asisten eksekutif)

Pasal 49: Khalifah mengangkat Mu’awin Tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri; serta memberi laporan tentang apa-apa yang telah diterimanya kepada Khalifah. Instansinya berfungsi sebagai… Selengkapnya