Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Sosial §112-122

Pasal 113: Pada pria asal dan perempuan dipisahkan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 113: Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji dan jual beli.

 

 

Article 113: In origin men and women are segregated, and do not come together except for a need by Shar’ agreesto it and agrees to their assembly for it , such as trade and the pilgrimage.

This article is derived from numerous evidences. Firstly: the Shari’ah divided the Muslim’s life between the general and private spheres, and in the woman’s private life she can display what is above her Awrah to her Maharim (close family relatives), whereas in her public sphere she cannot display anything from her body except her face and hands. Secondly, the Shari’ah made the rows of the woman in prayer behind that of the men. Thirdly, the Shari’ah ordered men to lower their gaze from the women, and vice versa. Fourthly, the woman has been ordered to cover herself in modest clothing which covers every part of the places of adornment, except for that which is apparent from her (in other words, her hands and face). Fifthly, it is permitted for her to display what is above her Awrah in her private life between her Maharim.

All of the evidences for these rules indicate that the basis is that men are segregated from women, and so each of them lives in a different sphere of life than the other. Along with this, the woman has had certain issues made permitted, recommended and obligatory upon her. Therefore, it is imperative that she undertakes what is obligatory, and recommended, and permitted, but without Tabarruj (beautification which attracts attention) and with the clothing which Allah (swt) described in the Quran with His (swt) words

((وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ))

And to wrap [a portion of] their headcovers over their chests.(TMQ 24:31)is the upper/outer clothing; whereas His (swt) words

((الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ))

Bring down (let down) over themselves their wrapping outer garments.is referring to the clothing from underneath, because the Jilbab is worn above the clothing. Al-Jawhari said in Al-Sihhah “The Jilbab is the cover and some say it is a sheet”. In the Al-Muheet dictionary it mentions “the Jilbab is in the form of the Sirdab or the Sinmar, which is the gown or a large garment for women under the cover, or conceals her clothing like a cover”. And to “draw” (Idnaa') clothing is to lower it to the bottom; it is said “draw the cover, lower it”, and the meaning of drawing here is lowering, and the only meaning of lowering the clothing is to lower it to the bottom. And His (swt) words

((غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ))

Not displaying adornment.(TMQ 24:60)is with respect to the open display of beautification (Tabarruj).

Therefore, she is allowed to go out dressed in accordance with what the Shari’ah specified for her, and meet with men in order to undertake what the Shari’ah allowed her to do, such as buying, selling, employment, appointing proxies, custody and so on, and to carry out was has been made obligatory upon her such as Hajj and paying the Zakah, or recommended upon her such as voluntary charity, helping the poor, treating the sick and so on. These needs have been confirmed from the legislative angle for her by the Shari’ah, whether they were obligatory, recommended, or permitted, and has confirmed the gathering of men and woman while they are undertaken. Therefore, these evidences indicate that the method of life in Islam is to segregate men from the women in the private sphere, and allow men and women to gather in the public sphere in order to carry out whatever was obligatory, recommended, or permitted upon them with the dress in accordance with what the Shari’ah specified to her. These are the evidences for this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 131: Pemilikan individu yang terdiri lima cara:

Pasal 131: Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak bergerak terikat dengan lima sebab syar’i, yaitu: a. Bekerja. b. Warisan. c. Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk mempertahankan hidup. d. Pemberian kekayaan negara kepada rakyat. e. Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan biaya atau usaha keras. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 44: Memberdayakan Mu’awin Tafwidl

Pasal 44: Dalam penyerahan tugas kepada Mu’awin Tafwidl, disyaratkan dua hal: Pertama, kedudukannya mencakup segala urusan negara. Kedua, sebagai wakil Khalifah. Disaat pengangkatannya, Khalifah harus menyatakan: “Aku serahkan kepada Anda apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku”, atau dengan redaksi lain yang mencakup kedudukannnya yang umum dan bersifat mewakili. Penyerahan tugas ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 153: Hak untuk lapangan kerja

Pasal 153: Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 191: Organisasi-organisasi internasional dan regional

Pasal 191: Negara tidak boleh turut serta dalam organisasi yang tidak berasaskan Islam atau menerapkan hukum-hukum selain Islam. Seperti organisasi internasional PBB, Mahkamamh Internasional, IMF, Bank Dunia. Begitu pula dengan organisasi regional seperti Liga Arab. Selengkapnya