Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

 

 

Article 162: All individual subjects of the State have the right to establish scientific research laboratories connected to life issues, and the State must also establish such laboratories.

 

Scientific research is nothing more than knowledge which man can learn, and Allah (swt) permitted knowledge generally; He (swt) said:

((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) (1))) [العلق] وقال: ((عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)))

Recite in the name of your Lord who created -.” (TMQ 96:1) and: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5), and the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم said:

«مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

When Allah wishes good for anyone, He bestows upon him the Fiqh of the (gives him knowledge of the Deen).” agreed upon from Mu’awiyah, and Al-Bukhari reported a narration Ta’liq (without the chain) but mentioned it decisively (that is – he considered it to be a narration):

«وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ»

“knowledge attainment is only by learning” and Al-Hafiz also said in Al-Fateh that the chain reaches back to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم .

These evidences indicate the permissibility of knowledge from the angle of it being knowledge, since His (swt) word: “Read” is general encompassing reading of everything, and His (swt) words: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5) includes all knowledge. The words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم : “Indeed knowledge…” is the genus defined by Alif and Lam (the), so it is from the terms of generality. This all indicates that learning anything is permitted, and that any knowledge is permissible.

Accordingly, the generality of the evidences indicate the unrestricted permissibility of knowledge. Based upon this, any individual from the subjects of the State can seek knowledge, in other words, any knowledge, and to use the necessary means to arrive at scientific facts and truths, and so every individual has the right to initiate any research laboratories he wants, and to help whoever he pleases to establish laboratories.

These laboratories would be private property and would not be a part of public or State property. However, it is permitted for the State to possess such private property in its capacity as a semantic entity, just as any real person could own them. Its ownership of a laboratory would not make it the property of the State; rather it would remain private property, however it would be owned by the State and it would be part of the State’s property while it remains a type of private property. When the State undertakes the establishment of laboratories, it is only doing it from the angle of managing the affairs of the subjects, and establishing the obligation that Allah (swt) put upon it which is to produce knowledge, part of which would include establishing laboratories.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 157: Negara memastikan sirkulasi kekayaan antara rakyat

Pasal 157: Negara selalu berusaha memutar harta di antara rakyat, dan mencegah adanya peredaran harta pada kelompok tertentu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah, tanah kharaj

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj, (tanahnya) menjadi milik negara dan manfaatnya milik individu.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 37: Syarat dan ketentuan pengadopsian aturan syara’

Pasal 37: Dalam melegislasi hukum, Khalifah terikat dengan hukum-huklum syara’. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-dalil syara’. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya, dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 189: Hubungan dengan negara-negara lain

Pasal 189: Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori: Pertama, negara-negara yang ada di dunia Islam dianggap seolah-olah berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk ke dalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut ke dalam wilayahnya. Kedua,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 1: Kepercayaan Islam ('aqidah) merupakan dasar negara

Pasal 1: Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar’i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 76: Hakim Agung

Pasal 76: Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan… Selengkapnya