Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

 

 

Article 162: All individual subjects of the State have the right to establish scientific research laboratories connected to life issues, and the State must also establish such laboratories.

 

Scientific research is nothing more than knowledge which man can learn, and Allah (swt) permitted knowledge generally; He (swt) said:

((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) (1))) [العلق] وقال: ((عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)))

Recite in the name of your Lord who created -.” (TMQ 96:1) and: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5), and the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم said:

«مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

When Allah wishes good for anyone, He bestows upon him the Fiqh of the (gives him knowledge of the Deen).” agreed upon from Mu’awiyah, and Al-Bukhari reported a narration Ta’liq (without the chain) but mentioned it decisively (that is – he considered it to be a narration):

«وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ»

“knowledge attainment is only by learning” and Al-Hafiz also said in Al-Fateh that the chain reaches back to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم .

These evidences indicate the permissibility of knowledge from the angle of it being knowledge, since His (swt) word: “Read” is general encompassing reading of everything, and His (swt) words: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5) includes all knowledge. The words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم : “Indeed knowledge…” is the genus defined by Alif and Lam (the), so it is from the terms of generality. This all indicates that learning anything is permitted, and that any knowledge is permissible.

Accordingly, the generality of the evidences indicate the unrestricted permissibility of knowledge. Based upon this, any individual from the subjects of the State can seek knowledge, in other words, any knowledge, and to use the necessary means to arrive at scientific facts and truths, and so every individual has the right to initiate any research laboratories he wants, and to help whoever he pleases to establish laboratories.

These laboratories would be private property and would not be a part of public or State property. However, it is permitted for the State to possess such private property in its capacity as a semantic entity, just as any real person could own them. Its ownership of a laboratory would not make it the property of the State; rather it would remain private property, however it would be owned by the State and it would be part of the State’s property while it remains a type of private property. When the State undertakes the establishment of laboratories, it is only doing it from the angle of managing the affairs of the subjects, and establishing the obligation that Allah (swt) put upon it which is to produce knowledge, part of which would include establishing laboratories.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 11: Dakwah tugas dasar Negara

Pasal 11: Mengemban da’wah Islam adalah tugas pokok negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 146: Pajak

Pasal 146: Pajak dipungut dari kaum Muslim sesuai dengan ketentuan syara’ untuk menutupi pengeluaran Baitul Mal. Dengan syarat pungutannya berasal dari kelebihan kebutuhan pokok –setelah pemilik harta memenuhi kewajiban tanggungannya dengan cara yang lazim-. Hendaknya diperhatikan bahwa jumlah pajak sebatas untuk mencukupi kebutuhan negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 173: ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di kelas

Pasal 173: Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 99: Administrasi dan tanggung jawab

Pasal 99: Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur umum. Dan setiap biro dan unit diangkat juga seorang direktur dan kepala yang mengatur dan bertanggung jawab secara langsung terhadap instansinya. Para direktur dan kepala ini bertanggung jawab kepada atasan instansinya masing-masing di pusat. Mereka bertanggung jawab terhadap departemen, biro atau unit yang mereka pimpin –ditinjau dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya