Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

 

 

Article 162: All individual subjects of the State have the right to establish scientific research laboratories connected to life issues, and the State must also establish such laboratories.

 

Scientific research is nothing more than knowledge which man can learn, and Allah (swt) permitted knowledge generally; He (swt) said:

((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) (1))) [العلق] وقال: ((عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)))

Recite in the name of your Lord who created -.” (TMQ 96:1) and: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5), and the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم said:

«مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

When Allah wishes good for anyone, He bestows upon him the Fiqh of the (gives him knowledge of the Deen).” agreed upon from Mu’awiyah, and Al-Bukhari reported a narration Ta’liq (without the chain) but mentioned it decisively (that is – he considered it to be a narration):

«وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ»

“knowledge attainment is only by learning” and Al-Hafiz also said in Al-Fateh that the chain reaches back to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم .

These evidences indicate the permissibility of knowledge from the angle of it being knowledge, since His (swt) word: “Read” is general encompassing reading of everything, and His (swt) words: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5) includes all knowledge. The words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم : “Indeed knowledge…” is the genus defined by Alif and Lam (the), so it is from the terms of generality. This all indicates that learning anything is permitted, and that any knowledge is permissible.

Accordingly, the generality of the evidences indicate the unrestricted permissibility of knowledge. Based upon this, any individual from the subjects of the State can seek knowledge, in other words, any knowledge, and to use the necessary means to arrive at scientific facts and truths, and so every individual has the right to initiate any research laboratories he wants, and to help whoever he pleases to establish laboratories.

These laboratories would be private property and would not be a part of public or State property. However, it is permitted for the State to possess such private property in its capacity as a semantic entity, just as any real person could own them. Its ownership of a laboratory would not make it the property of the State; rather it would remain private property, however it would be owned by the State and it would be part of the State’s property while it remains a type of private property. When the State undertakes the establishment of laboratories, it is only doing it from the angle of managing the affairs of the subjects, and establishing the obligation that Allah (swt) put upon it which is to produce knowledge, part of which would include establishing laboratories.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 125: Pemenuhan kebutuhan dasar dan kemewahan

Pasal 125: Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya per individu secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder semaksimal mungkin. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 58: Wali dimutasi

Pasal 58: Seorang Wali tidak boleh dimutasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena pengangkatannya bersifat umum tetapi untuk satu tempat tertentu. Akan tetapi seorang Wali boleh diberhentikan kemudian diangkat lagi di tempat lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 111: Kekuasaan Umat Majelis

Pasal 111: Majelis umat memiliki lima wewenang: 1.(a). Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 143: Zakat

Pasal 143: Zakat hanya diambil dari kaum Muslim, dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara’, baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara’ tidak boleh dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia mukallaf yang akil baligh, atau pun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 181: Aktivitas politik negara dan umat

Pasal 181: Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 182: Hubungan dengan negara-negara asing

Pasal 182: Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing mana pun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 128: Pemilikan individu

Pasal 128: Pemilikan individu adalah hukum syara’ atas benda atau jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk memperoleh manfaat serta mendapatkan imbalan dari penggunaannya. Selengkapnya