Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

 

 

Article 162: All individual subjects of the State have the right to establish scientific research laboratories connected to life issues, and the State must also establish such laboratories.

 

Scientific research is nothing more than knowledge which man can learn, and Allah (swt) permitted knowledge generally; He (swt) said:

((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) (1))) [العلق] وقال: ((عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)))

Recite in the name of your Lord who created -.” (TMQ 96:1) and: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5), and the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم said:

«مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

When Allah wishes good for anyone, He bestows upon him the Fiqh of the (gives him knowledge of the Deen).” agreed upon from Mu’awiyah, and Al-Bukhari reported a narration Ta’liq (without the chain) but mentioned it decisively (that is – he considered it to be a narration):

«وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ»

“knowledge attainment is only by learning” and Al-Hafiz also said in Al-Fateh that the chain reaches back to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم .

These evidences indicate the permissibility of knowledge from the angle of it being knowledge, since His (swt) word: “Read” is general encompassing reading of everything, and His (swt) words: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5) includes all knowledge. The words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم : “Indeed knowledge…” is the genus defined by Alif and Lam (the), so it is from the terms of generality. This all indicates that learning anything is permitted, and that any knowledge is permissible.

Accordingly, the generality of the evidences indicate the unrestricted permissibility of knowledge. Based upon this, any individual from the subjects of the State can seek knowledge, in other words, any knowledge, and to use the necessary means to arrive at scientific facts and truths, and so every individual has the right to initiate any research laboratories he wants, and to help whoever he pleases to establish laboratories.

These laboratories would be private property and would not be a part of public or State property. However, it is permitted for the State to possess such private property in its capacity as a semantic entity, just as any real person could own them. Its ownership of a laboratory would not make it the property of the State; rather it would remain private property, however it would be owned by the State and it would be part of the State’s property while it remains a type of private property. When the State undertakes the establishment of laboratories, it is only doing it from the angle of managing the affairs of the subjects, and establishing the obligation that Allah (swt) put upon it which is to produce knowledge, part of which would include establishing laboratories.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 98: Pekerjaan dalam kantor administrasi

Pasal 98: Setiap warga negara yang memiliki kemampuan, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim dapat ditunjuk sebagai direktur untuk biro dan unit apa pun, atau sebagai pegawai dalam salah satu kantor administrasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 4: Apa yang mungkin dan apa yang tidak dapat diadopsi

Pasal 4: Khalifah tidak melegislasi hukum syara’ apa pun yang berhubungan dengan ibadah, kecuali masalah zakat dan jihad; dan apa-apa yang diperlukan untuk menjaga persatuan kaum Muslim. Khalifah juga tidak melegislasi pemikiran apapun yang berkaitan dengan akidah Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 29

Pasal 29: Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat in’iqad disyaratkan mempunyai kekuasan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir mana pun; dan keamanan kaum Muslim di daerah itu –baik di dalam maupun di luar negri– adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 168: Pertukaran dan perdagangan dana

Pasal 168: Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 89: Jumlah yang tidak terbatas hakim Madhalim

Pasal 89: Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 135: Sewa lahan

Pasal 135: Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak, baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah –bagi hasil atas lahan pertanian- tidak diperbolehkan, tetapi musaqat -menyewa orang untuk menjaga dan menyiram kebun- dibolehkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 115: Perempuan dalam aparatus negara

Pasal 115: Perempuan boleh diangkat sebagai pegawai negeri, memilih anggota Majelis Umat dan menjadi anggota Majelis Umat, serta berhak memilih Khalifah dan membaiatnya. Selengkapnya