Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 162: Laboratorium penelitian ilmiah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 162: Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini.

 

 

Article 162: All individual subjects of the State have the right to establish scientific research laboratories connected to life issues, and the State must also establish such laboratories.

 

Scientific research is nothing more than knowledge which man can learn, and Allah (swt) permitted knowledge generally; He (swt) said:

((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)) (1))) [العلق] وقال: ((عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)))

Recite in the name of your Lord who created -.” (TMQ 96:1) and: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5), and the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم said:

«مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

When Allah wishes good for anyone, He bestows upon him the Fiqh of the (gives him knowledge of the Deen).” agreed upon from Mu’awiyah, and Al-Bukhari reported a narration Ta’liq (without the chain) but mentioned it decisively (that is – he considered it to be a narration):

«وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ»

“knowledge attainment is only by learning” and Al-Hafiz also said in Al-Fateh that the chain reaches back to the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم .

These evidences indicate the permissibility of knowledge from the angle of it being knowledge, since His (swt) word: “Read” is general encompassing reading of everything, and His (swt) words: “Taught man that which he knew not.(TMQ 96:5) includes all knowledge. The words of the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم : “Indeed knowledge…” is the genus defined by Alif and Lam (the), so it is from the terms of generality. This all indicates that learning anything is permitted, and that any knowledge is permissible.

Accordingly, the generality of the evidences indicate the unrestricted permissibility of knowledge. Based upon this, any individual from the subjects of the State can seek knowledge, in other words, any knowledge, and to use the necessary means to arrive at scientific facts and truths, and so every individual has the right to initiate any research laboratories he wants, and to help whoever he pleases to establish laboratories.

These laboratories would be private property and would not be a part of public or State property. However, it is permitted for the State to possess such private property in its capacity as a semantic entity, just as any real person could own them. Its ownership of a laboratory would not make it the property of the State; rather it would remain private property, however it would be owned by the State and it would be part of the State’s property while it remains a type of private property. When the State undertakes the establishment of laboratories, it is only doing it from the angle of managing the affairs of the subjects, and establishing the obligation that Allah (swt) put upon it which is to produce knowledge, part of which would include establishing laboratories.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 70: Departemen Keamanan

Pasal 70: Direktorat Keamanan Dalam Negeri menangani segala hal yang bisa mengganggu kemananan, mencegah segala hal yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, menjaga keamanan di dalam negeri melalui kepolisian dan tidak diserahkan kepada militer kecuali dengan perintah dari Khalifah. Kepala direktorat ini disebut Direktur Keamananan Dalam Negeri. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 142: Penimbunan kekayaan dilarang

Pasal 142: Dilarang menimbun harta kekayaan, sekalipun zakatnya dikeluarkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah, tanah kharaj

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj, (tanahnya) menjadi milik negara dan manfaatnya milik individu.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 89: Jumlah yang tidak terbatas hakim Madhalim

Pasal 89: Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 79: Penugasan hakim

Pasal 79: Qadli, al-Muhtasib, dan Qadli Madzalim boleh ditentukan dan diberi wewenang secara umum dalam seluruh kasus yang terjadi diseluruh negeri. Bisa juga ditentukan dan diberi wewenang secara khusus untuk tempat atau kasus-kasus tertentu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 101: Pegawai negeri sipil

Pasal 101: Para pegawai -selain direktur-, penunjukan, pemindahan, pembebastugasan, sanksi dan pember-hentiannya, ditentukan oleh atasan instansinya untuk masing-masing departemen, biro dan unit. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 111: Kekuasaan Umat Majelis

Pasal 111: Majelis umat memiliki lima wewenang: 1.(a). Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri,… Selengkapnya