Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 159: Urusan pertanian dan kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 159: Negara mengatur urusan pertanian berikut produksinya, sesuai dengan kebutuhan strategis pertanian untuk mencapai tingkat produksi semaksimal mungkin.

 

 

Article 159: The State supervises agricultural affairs and its produce in accordance with the needs of the agricultural policy which is to achieve the potential of the land to its greatest level of production.

 

Its evidence is the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم :

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

The Imam is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah b. Umar), and supervising the general agricultural affairs is part of managing the affairs, which is why it is part of the obligation of management upon the Imam. However, the State does not undertake the agricultural affairs directly, because the Messenger  صلى الله عليه وآله وسلم left it to the Muslims; he said in the narration regarding the pollination of the trees:

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»

You have better knowledge (of a technical skill) in the affairs of the world.(reported by Muslim from Aisha(ra) and Anas. Ibn Hazm reported it in Al-Ihkam with his own chain and authenticated to Aisha(ra) and Anas that the Prophet (saw) said:

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»

You have better knowledge (of a technical skill) in the affairs of the world”.

In another report from Anas:

«أَنَّ النَّبِيَّ  صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ. قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

The Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم happened to pass by the people who had been busy in grafting the trees. Thereupon he said: If you were not to do it, it might be good for you. (So they abandoned this practice) and there was a decline in the yield. He (the Holy Prophet) happened to pass by them (and said): What has gone wrong with your trees? They said: You said so and so. Thereupon he said: You have better knowledge (of a technical skill) in the affairs of the world. And in the report with Ahmad from Anas, the Messenger of Allah  صلى الله عليه وآله وسلم said:

«إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ»

If it is something from your worldly affairs, then you are more knowledgeable about it, and if it is from the issues of the Deen, then come to me”. This indicates that the State does not directly supervise the agriculture, nor undertake it, but rather undertakes general supervision by organising what is permitted according to the various styles which are selected in order to increase and strengthen the agriculture, facilitating it to ease any issues, as well as planning an agricultural policy which would lead to raising the production levels.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 28: Kedudukan Khalifah

Pasal 28: Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 75: AL-QADLA (BADAN PERADILAN)

Pasal 75: Al-Qadla adalah pemberitahuan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Al-Qadla menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat, atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan aparat pemerintah; penguasa atau pegawainya; Khalifah atau lainnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 31: Diperlukan untuk nominasi dan Pemilihan Khalifah

Pasal 31: Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 119: Larangan semua apa mengancam untuk merusak moralitas atau masyarakat.

Pasal 119: Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 98: Pekerjaan dalam kantor administrasi

Pasal 98: Setiap warga negara yang memiliki kemampuan, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim dapat ditunjuk sebagai direktur untuk biro dan unit apa pun, atau sebagai pegawai dalam salah satu kantor administrasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 60: Mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk Wali

Pasal 60: Khalifah wajib meneliti dan mengawasi pekerjaan dan tindak-tanduk setiap Wali dengan sungguh-sungguh. Khalifah boleh menunjuk orang yang mewakilinya untuk mengungkapkan keadaan para Wali, mengadakan pemeriksaan terhadap mereka, mengumpulkan mereka satu persatu atau sebagian dari mereka sewaktu-waktu, dan mendengar pengaduan-pengaduan rakyat terhadapnya. Selengkapnya