Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut:

  • a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain.
  • b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Bagi orang yang memiliki tanah tetapi tidak digarap oleh mereka, maka ia tidak mendapatkan jatah sedikitpun. Negara memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah pertaniannya agar dapat bertani/mengolahnya.
  • c. Melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya, yang diambil dari zakat atau fa’i dan sebagainya.

 

 

Article 158: The State makes it easier for all the citizens to be able to satisfy their extra (non-essential) needs, and to achieve equality in society in the following way:

  1. By giving out liquid and fixed assets from the funds of the Bayt Al-Mal, and from the war booties, and anything similar.
  2. Donating some of its cultivated land to those who have insufficient land. Those who possess land but do not use it are not given more. Those who are unable to cultivate their land are given financial assistance to enable them to cultivate it.
  3. Giving help to those unable to repay their debts by providing funds from the Zakah, and the war booty, and anything similar.

The evidence for clause: “a” is that Allah (swt) gave the wealth of the Bani Al-Nadir to the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم in order for him to give it to whom he wished, and the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم gave it specifically to the emigrants rather than the Ansar, and did not give any of the Ansar anything apart from two men from amongst them. The wealth of Bani Al-Nadir was part of the booty, and similar to the booty is the rest of the wealth which is derived from fixed sources such as the land tax, because its expenditure has been placed under the responsibility of the Imam to spend according to his opinion and Ijtihad, except for if the text came explaining where it should be spent such as the expenditures of Zakah, in which case it would not be allowed to spend it except upon whatever the text mentioned. This is only with respect to the fixed sources of income, but as for the wealth collected from the taxes upon the Muslims, it cannot be given out because the text was regarding the booty and analogy upon it is made with anything similar, which are the fixed sources of income for the Bayt Al-Mal.

As for clause: “b” its evidence is the action of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم when dividing the land; it is reported fromAmrf Bin Hareeth who said:

«خَطَّ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ»

The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلمdemarcated a house with a bow at Medina for me. He said: I shall give you more. I shall give you more.(reported by Abu Dawud and he considered it Hasan), and in a narration reported by Ahmad and authenticated by Al-Zayd and also reported by Al-Bayhaqi, with both of them through ‘Alqamah b. Wa’il from his father:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ، أَوْ قَالَ أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ». وقد «سَأَلَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُقْطِعْهُ عَيْنُونَ، البَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ، وَهُوَ مَدِينَةُ الْخَلِيلِ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهَا صلى الله عليه وآله وسلم »

That the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم assigned him some land in Hadramout as fief, He said: he sent Mu’awiyah in order to give it to him”. And: “Tamim Al-Dari asked the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم  to assign him parts of the land that used to belong to him in Al-Sham before it was conquered, which was the city of Al-Khalil, and so the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم granted it to him” (reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal and Abu Yusuf in Al-Kharaj). Another evidence is what Umar Bin Al-Khattab (ra) did in giving the farmers of Iraq some money from the Bayt Al-Mal in order for them to cultivate their land, and the companions remained silent over it, and so it is considered an Ijma’.

As for clause: “c”, its evidence is what Allah (swt) mentioned regarding the Zakah wealth with His (swt) words:

t(( والْغَارِمِينَ ))

And for those in debt(TMQ 9:60), and the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم:

«أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ»

I am nearer to every believer than himself, If he leaves a debt,it is upon me. However, if he leaves an estate, it belongs to his heirs.(reported by Muslim from Jabir), and the Shari’ah ordained that the wealth from the booty can be spent by the Imam according to his opinion and Ijtihad, which could include repaying the debts.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 79: Penugasan hakim

Pasal 79: Qadli, al-Muhtasib, dan Qadli Madzalim boleh ditentukan dan diberi wewenang secara umum dalam seluruh kasus yang terjadi diseluruh negeri. Bisa juga ditentukan dan diberi wewenang secara khusus untuk tempat atau kasus-kasus tertentu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 36: Kekuasaan Khalifah

Pasal 36: Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut: a. Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara’ yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya , sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. b. Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 118: Berkhalwat . tabarruj, auratnya

Pasal 118: Perempuan dilarang berkhalwat tanpa disertai mahramnya. Perempuan dilarang melakukan tabarruj atau menampakkan auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram). Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 95: Putusan Mahkamah sebelum Khilafah

Pasal 95: Berbagai traksaksi, muamalah dan vonis yang dilakukan dan telah selesai pelaksanaannya sebelum berdirinya Khilafah, tidak dibatalkan oleh qadha’ Khilafah dan tidak diadili kembali kecuali jika perkara itu: a. Memiliki pengaruh yang terus menerus yang bertentangan dengan Islam, maka perkara tersebut diadili ulang b. Jika perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran/penyerangan terhadap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 86: Wakil-wakil dari Muhtasib

Pasal 86: Al-Muhtasib memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi syarat-syarat seorang muhtasib. Mereka boleh ditugaskan di berbagai tempat, dan masing-masing memiliki wewenang dalam menjalankan tugas hisbahnya, baik di daerah kota-kota atau pun daerah kabupaten yang sudah ditentukan dalam perkara yang didelegasikan kepada mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 76: Hakim Agung

Pasal 76: Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan… Selengkapnya