Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut:

  • a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain.
  • b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang yang tidak memiliki lahan yang cukup. Bagi orang yang memiliki tanah tetapi tidak digarap oleh mereka, maka ia tidak mendapatkan jatah sedikitpun. Negara memberikan subsidi bagi mereka yang tidak mampu mengolah tanah pertaniannya agar dapat bertani/mengolahnya.
  • c. Melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu membayarnya, yang diambil dari zakat atau fa’i dan sebagainya.

 

 

Article 158: The State makes it easier for all the citizens to be able to satisfy their extra (non-essential) needs, and to achieve equality in society in the following way:

  1. By giving out liquid and fixed assets from the funds of the Bayt Al-Mal, and from the war booties, and anything similar.
  2. Donating some of its cultivated land to those who have insufficient land. Those who possess land but do not use it are not given more. Those who are unable to cultivate their land are given financial assistance to enable them to cultivate it.
  3. Giving help to those unable to repay their debts by providing funds from the Zakah, and the war booty, and anything similar.

The evidence for clause: “a” is that Allah (swt) gave the wealth of the Bani Al-Nadir to the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم in order for him to give it to whom he wished, and the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم gave it specifically to the emigrants rather than the Ansar, and did not give any of the Ansar anything apart from two men from amongst them. The wealth of Bani Al-Nadir was part of the booty, and similar to the booty is the rest of the wealth which is derived from fixed sources such as the land tax, because its expenditure has been placed under the responsibility of the Imam to spend according to his opinion and Ijtihad, except for if the text came explaining where it should be spent such as the expenditures of Zakah, in which case it would not be allowed to spend it except upon whatever the text mentioned. This is only with respect to the fixed sources of income, but as for the wealth collected from the taxes upon the Muslims, it cannot be given out because the text was regarding the booty and analogy upon it is made with anything similar, which are the fixed sources of income for the Bayt Al-Mal.

As for clause: “b” its evidence is the action of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم when dividing the land; it is reported fromAmrf Bin Hareeth who said:

«خَطَّ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ»

The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلمdemarcated a house with a bow at Medina for me. He said: I shall give you more. I shall give you more.(reported by Abu Dawud and he considered it Hasan), and in a narration reported by Ahmad and authenticated by Al-Zayd and also reported by Al-Bayhaqi, with both of them through ‘Alqamah b. Wa’il from his father:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ، أَوْ قَالَ أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ». وقد «سَأَلَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُقْطِعْهُ عَيْنُونَ، البَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ، وَهُوَ مَدِينَةُ الْخَلِيلِ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهَا صلى الله عليه وآله وسلم »

That the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم assigned him some land in Hadramout as fief, He said: he sent Mu’awiyah in order to give it to him”. And: “Tamim Al-Dari asked the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم  to assign him parts of the land that used to belong to him in Al-Sham before it was conquered, which was the city of Al-Khalil, and so the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم granted it to him” (reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal and Abu Yusuf in Al-Kharaj). Another evidence is what Umar Bin Al-Khattab (ra) did in giving the farmers of Iraq some money from the Bayt Al-Mal in order for them to cultivate their land, and the companions remained silent over it, and so it is considered an Ijma’.

As for clause: “c”, its evidence is what Allah (swt) mentioned regarding the Zakah wealth with His (swt) words:

t(( والْغَارِمِينَ ))

And for those in debt(TMQ 9:60), and the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم:

«أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ»

I am nearer to every believer than himself, If he leaves a debt,it is upon me. However, if he leaves an estate, it belongs to his heirs.(reported by Muslim from Jabir), and the Shari’ah ordained that the wealth from the booty can be spent by the Imam according to his opinion and Ijtihad, which could include repaying the debts.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 72: Isu-isu yang mengancam keamanan internal

Pasal 72: Ancaman terhadap keamanan dalam negeri yang ditangani penyelesaiannya oleh Direktorat Keamanan Dalam Negeri adalah: murtad, bughat, hirabah, penyerangan terhadap harta masyarakat, pelanggaran terhadap jiwa dan kehormatan, interaksi dengan orang-orang yang diragukan yaitu orang-orang yang menjadi mata-mata untuk orang kafir harbi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 164: Perawatan kesehatan gratis untuk semua

Pasal 164: Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 176: Hubungan seni dan kerajinan untuk ilmu dan kebudayaan

Pasal 176: Ilmu kesenian dan keterampilan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, seperti perdagangan, pelayaran dan pertanian yang boleh dipelajari tanpa terikat batasan atau syarat tertentu; dan dapat juga digolongkan sebagai suatu kebudayaan apabila telah dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu, seperti seni lukis dan pahat yang tidak boleh dipelajari apabila bertentangan dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 71: Polisi

Pasal 71: Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 83: Putusan Mahkamah

Pasal 83: Tidak ada pengadilan banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua (kasasi). Seluruh bentuk pengadilan—dalam hal memutuskan satu perselisihan—kedudukannya sama. Apabila seorang Qadli memutuskan suatu perkara, keputusannya sah/berlaku. Qadli lainnya tidak dapat membatalkan keputusannya, kecuali putusannya di luar (sistem hukum) Islam, atau bertentangan dengan nash yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 41: Keputusan untuk memecat Khalifah

Pasal 41: Mahkamah Madzalim adalah satu-satunya lembaga yang menentukan ada dan tidaknya perubahan keadaan pada diri Khalifah yang menjadikannya tidak layak menjabat sebagai Khalifah. Mahkamah ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberhentikan atau menegur Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya