Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 149: Sumber tetap pemasukan Baitul Mal berupa fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz dan zakat. Seluruh pemasukan ini dipungut secara tetap, baik diperlukan atau tidak.

 

Article 149: The permanent sources of income for the Bayt Al-Mal are the booty, Jizya, land tax, a fifth of buried treasure, and Zakah. This income is collected continuously irrespective of whether there was a need or not.

 

The evidences for this article are the evidences which include the income, so the evidence for booty is the words of Allah (swt):

((مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ))

And what Allah restored to His Messenger from the people of the towns - it is for Allah and for the Messenger and for [his] near relatives and orphans and the [stranded] traveller.” (TMQ 59:7). The evidence for Jizyah is His (swt) words:

((حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ))

Until they give the Jizyah willingly while they are humbled.” (TMQ 9:29). The evidence for land tax is what was reported from Abu ‘Ubayd regarding the Kharajiyyah land when he said:

«وجدنا الآثار عن رسول الله SL-16pt والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض افتتحت صلحاً على خراجٍ معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي من سمى الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله SL-16pt بخيبر فذلك له، وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك، فهذه أحكام الأرض التي تفتح فتحاً»

We found reports from the Messenger of Allah SL-16pt and the following Khulafaa', regarding land conquering, in three rules: the land of those who had embraced Islam, so it belongs to them, and this is the land of ‘Ushr ( tenth) and there is nothing (imposed) upon them other than that. And land which was opened through a peace treaty based upon an agreed land tax, and nothing more is imposed upon them. And the land which was taken by force, which is the subject that the Muslims differed over; some of them said it should be treated like booty, so a fifth is taken off it (by the State) and it is divided, and so four fifths is divided between those who had conquered the land, and the remaining fifth is for Allah (swt). And some said, no, rather its rule is left to the Imam; if he thinks it should be left as booty, a fifth is taken and the rest is divided in the same manner that the Messenger of Allah did, then he can do that, and if he thinks that it should be kept as a spoil of war, it is left undivided but rather it is left for the generality of the Muslims as Omar did with Al-Sawaad. These are the rules regarding land which has been conquered”. The story of Muslims’ discussion with Omar (ra) regarding the land of Sawaad (land of Iraq) is also reported by Abu Yusuf in Al-Kharaj.

As for the fifth of treasures its evidence is the words of the Messenger SL-16pt:

«وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

One fifth is compulsory to be paid (as Zakah) on buried Treasure. And as for Zakah, its evidences are many, Allah (swt) said:

((وَآَتَوُا الزَّكَاةَ))

And give Zakah(TMQ 2:43), and the Prophet  SL-16pt said to Mu’adh:

«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

tell them that Allah has made the payment of Zakah obligatory upon them. It should be collected from their rich and distributed among their poor.

All of these evidences convey the meaning of obligation, and so paying this wealth is an obligation, which is why it is taken perpetually regardless of the need, since Allah (swt) made it obligatory, and the obligation must be carried out.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 71: Polisi

Pasal 71: Polisi ada dua jenis; polisi militer yang berada di bawah Amirul Jihad atau Direktorat Perang, dan polisi yang ada di bawah penguasa untuk menjaga keamanan; polisi ini berada di bawah Direktorat Keamanan Dalam Negeri. Kedua jenis polisi tersebut diberi pelatihan khusus dengan tsaqafah khusus yang memungkinkannya melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 182: Hubungan dengan negara-negara asing

Pasal 182: Setiap individu, partai politik, perkumpulan, jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing mana pun. Hubungan dengan negara asing hanya dilakukan oleh negara. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. Umat dan kelompok-kelompok masyarakat wajib mengoreksi negara terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 144: Jizyah

Pasal 144: Jizyah dipungut dari orang-orang dzimiy saja, dan diambil dari kalangan laki-laki baligh jika ia mampu. Jizyah tidak dikenakan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 39: Durasi amanat Khalifah

Pasal 39: Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khalifah. Selama mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara, ia tetap menjabat sebagai Khalifah, kecuali terdapat perubahan keadaan yang menyebabkannya tidak layak lagi menjabat sebagai Khalifah sehingga wajib segera diberhentikan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 76: Hakim Agung

Pasal 76: Khalifah mengangkat Qadli Qudlat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan faqih. Jika Khalifah memberinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qadli Mazhalim, maka Qadhi Qudhat wajib seorang mujtahid. Qadli Qudlat memiliki wewenang mengangkat para Qadli, memberi peringatan dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 154: Semua karyawan adalah sama dalam hak dan kewajiban.

Pasal 154: Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan, kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah -ditinjau dari hak dan kewajibannya-. Setiap orang yang bekerja dengan upah adalah karyawan/pegawai, sekalipun berbeda jenis pekerjaannya atau pihak yang bekerja. Apabila terjadi perselisihan antara karyawan dengan majikan mengenai upah, maka ditetapkan upah yang sesuai dengan standar… Selengkapnya