Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 148: Anggaran belanja negara

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 148: Anggaran belanja negara memiliki pos-pos yang baku yang telah ditentukan hukum syara’. Rincian pos-pos anggaran dan nilainya untuk masing-masing bagian, serta bidang-bidang apa saja yang memperoleh anggaran, semuanya ditentukan oleh pendapat dan ijtihad Khalifah.

 

 

Article 148: The budget of the State has permanent chapters determined by Shari’ah rules. As for the sections of the budget, the amounts allocated for each section, and the issues of each sectioncovered by these amounts are left to the opinion of the Khalifah and his Ijtihad.

The word budget is a Western term, and its meaning is the explanation of the income that the State takes, and an explanation of its chapters, which are the aspects that are gathered in the budget, and an explanation of its sections, which are the branches of these aspects, and an explanation of the amounts which are incoming. Alongside that, there is a draft of the explanation of the expenditure that the State will spend, by explaining its chapters which are the aspects upon which the expenditure will be used, and an explanation of its sections, in other words, the branches of these aspects, and an explanation of the amounts that will be spent upon every one of the issues mentioned in each section. This is the reality of the budget. This reality was not known to the Muslims; rather they knew the Bayt Al-Mal, and the income was sent there and the expenditure was spent from it. However, the presence of income for the Bayt Al-Mal and the fact that the expenditure comes from it, embodies the reality of the budget even if it was not named with that term, and there is nothing to prevent the use of this term according to its terminological meaning, which is the collection of the chapters of income and expenditure, with sections for each of these. Built upon this, the State has a budget, and the Bayt Al-Mal is responsible for this budget.

As for the preparation of this budget in terms of its chapters, sections and amounts which are drafted, these have been decided by the Shari’ah laws. So the Shari’ah laws introduced and decided income such as land taxes and booty, and expenditures were introduced and decided how it should be spent, and it was confirmed what must be spent upon and what needs to be spent upon if the money is found to do so. The income and expenditure were introduced and decided by the Shari’ah rules, and therefore the chapters of the budget are permanently based upon that, since the Shari’ah decided them and the Shari’ah rule is permanent and does not change.

As for the sections, which are the branches which branch off from them such as the land tax upon the land with a natural water supply, and the land tax upon irrigated land, or anything similar, the Khalifah can draft them, since they are part of the management of the affairs which have been left to his opinion and Ijtihad. In the same manner, the amounts which are drafted are done so according to his opinion and Ijtihad, such as how much the Jizya and land tax would be, and anything similar, since it is part of what he is responsible for. Accordingly, the evidences for the Shari’ah rules are regarding the income and expenditure of the Bayt Al-Mal, and the control over whatever is in the Bayt Al-Mal that the Shari’ah did not specify is left to the opinion and Ijtihad of the Khalifah.

These three evidences: the evidences regarding the income, those regarding the expenditures, and the evidence that the Imam is responsible for governing the affairs, are the evidences for this article. As long as the Khalifah has the right to draft the sections of the incomes and amounts which are drafted in each section according to his opinion and Ijtihad, then there is nothing to prevent the drafting of an annual budget for the State including its sections and the amounts for each section, whether that is for the income or expenditure. What would be prohibited is drafting an annual budget for the sake of new chapters, and not its income and expenditure, since these chapters have been decided by the Shari’ah rules and so they are permanent.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 65: Panglima angkatan bersenjata, dan jajaran militer

Pasal 65: Khalifah adalah panglima angkatan bersenjata. Khalifah mengangkat kepala staf gabungan. Khalifah yang menunjuk amir untuk setiap brigade dan seorang komandan untuk setiap batalion. Adapun struktur militer lainnya, yang mengangkat adalah para komandan brigade dan komandan batalion. Penetapan seseorang sebagai perwira harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan militernya. Dan yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 124: Masalah ekonomi utama

Pasal 124: Problematika ekonomi (terletak pada) distribusi harta dan jasa kepada seluruh individu masyarakat, serta memberi mereka peluang untuk memanfaatkannya dengan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan memilikinya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 107: Keanggotaan di Majelis Umat

Pasal 107: Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 179: Untuk menyediakan sarana pengetahuan dan dikembangkan untuk semua

Pasal 179: Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-penemuan baru (discovery and invention)… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 174: Ilmu eksperimental, pengetahuan budaya

Pasal 174: Ilmu-ilmu terapan -seperti olahraga- harus dipisahkan dengan ilmu-ilmu tsaqofah. Ilmu-ilmu terapan diajarkan menurut kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu. Ilmu-ilmu tsaqofah diberikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat aliyah sesuai dengan rencana pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Ditingkat perguruan tinggi ilmu-ilmu… Selengkapnya