Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 141: Melindungi milik publik untuk kepentingan umum

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 141: Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap negara sebagai kemaslahatan rakyat.

 

 

Article 141: The State is allowed to protect some of the dead land and any part of public property for any public interest.

The evidence is the report that the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم said:

«لا حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ»

There is no Hima (for grazing the animals of Zakah) except for Allah and His Messenger.” reported by Al-Bukhari from Al-Sa’ab Bin Jathama, and the protection is to protect something that was for the general Muslims which then prevents the people from it, and to take it for themselves and so the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم prohibited that, or in other words, he صلى الله عليه وآله وسلم forbade it. Therefore, it is not permitted for any person to do it including the Khalifah for himself, because he cannot permit what Allah (swt) forbade. From this understanding, it is prohibited for the State to give ownership to someone for anything that is part of public property, which would lead to the prevention of others benefiting from it. As for the State itself, in other words, the Khalifah, it is permitted for him to take something from the dead land and public property for the sake of the interests of the Muslims, and not his own, and the evidence for this is what was reported from Ibn Umar who said:

«حَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ»

The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم protected (made it Hima) Al-Naqi’ for Muslims’ horses.” (reported by Ibn Hibban), and Al-Naqi’ is the place where the water settles and so there are a lot of plants due to the water; in other words, it is a fertile place for grazing. And it is reported from Abu ‘Ubayd from Amir b. ‘Abd Allah b. Al-Zubayr, I consider it to be from his father, who said:

«أَتَى أَعْرَابِيٌّ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِلادُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الجَّاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ، عَلامَ تَحْمِيهَا؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ عُمَرُ، وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَفْتُلُ شَارِبَهُ، وَكَانَ إِذَا كَرِبَهُ أَمْرٌ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ، فَلَمَّا رَأَى الأَعْرَابِيُّ مَا بِهِ جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمَالُ مَالُ اللهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ، واللهِ لَوْلاَ مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً فِي شِبْرٍ»

A Bedouin came to Omar and said: O Amir of the believers, we fought on our land in Jahiliyyah, and we became Muslims while it is still under our possession, – Why are you protecting it (make it Hima)? Umar bowed his head, blew and twisted his moustache – would do so when distressed – so when the Bedouin saw what he was doing, he repeated what he said again. Then Umar said: The property is Allah’s property, and the slaves are Allah’s; I swear by Allah- had I not been charged with that in the cause of Allah, would I not have protected (made Hima) a hand-span of land”. The narration is explicit in the permissibility of the State protecting; in other words, it is permitted for the State to do something specific with what falls under public property such as the grazing pastures in order to fulfil the interests of the Muslims, and the companions after the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم used to do the same, and so it has become a normal practice for every Khalifah.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 167: Mata uang Negara adalah emas dan perak

Pasal 167: Mata uang negara terdiri dari emas dan perak, baik cetakan maupun lantakan. Negara tidak dibolehkan memiliki mata uang selain itu. Negara dibolehkan mencetak mata uang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan ketentuan terdapat dalam kas negara cadangan emas dan perak yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata uang dari tembaga, perunggu ataupun uang kertas dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 88: Pengangkatan dan Akuntabilitas Hakim Madhalim

Pasal 88: Qadli Madzalim ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh Qadli Qudlat. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau Qadli Qudlat –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap Qadli Madzalim yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan Mu’awin Tafwidl atau dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 52: pembagian administratif negara

Pasal 52: Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (provinsi). Setiap wilayah (provinsi) terbagi menjadi beberapa ’imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (provinsi) disebut Wali atau Amir dan yang memerintah ‘imalat disebut ‘Amil atau Hâkim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 177: Kurikulum satuan pendidikan di sekolah umum dan swasta

Pasal 177: Kurikulum pendidikan hanya satu. Tidak boleh digunakan kurikulum selain kurikulum negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta selama mengikuti kurikulum negara dan berdiri berdasarkan strategi pendidikan yang di dalamnya terealisasi politik dan tujuan pendidikan. Hanya saja pendidikan di sekolah itu tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Pasal 20: Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi warga negara non-Muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 173: ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab di kelas

Pasal 173: Waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran untuk ilmu-ilmu lain, baik dari segi jumlah maupun waktu. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 111: Kekuasaan Umat Majelis

Pasal 111: Majelis umat memiliki lima wewenang: 1.(a). Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri,… Selengkapnya