Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 139: Milik pribadi dilindungi

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 139: Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara.

 

Article 139: The State is not permitted to transfer private property into public property, since public property is confirmed by the nature and characteristic of wealth and not by the opinion of the State.

The evidence are the words from the agreed upon narration of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم through Abu Bakra:

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا...»

No doubt! Your blood, your properties, and your honor are sacred to one another like the sanctity of this day of yours, in this (sacred) town (Mecca) of yours, in this month of yours”, which is general and encompasses every person, and so it is forbidden to take the wealth of any individual, whether Muslim or not, except for a legislated reason. Therefore, it is forbidden for the State to take the wealth of any individual except for a Shari’ah reason. Accordingly, it is forbidden for the State to take the wealth of any individual into its possession on the grounds of benefit, or to make it public property for the benefit of the Ummah, since the narration forbade that and benefit does not make it permitted, as its permission would require a Shari’ah evidence. It cannot be said that the Imam can do that as part of governing the interests of the Ummah since he has the right to manage the affairs. This is because the management of the affairs is the undertaking of the interests of the people according to the Shari’ah rules, and not the undertaking of the peoples’ interests according to the opinion of the Khalifah, and so the Khalifah has no power at all to permit whatever Allah (swt) forbade, and if he did so the action would be considered an injustice which he would be taken to court for, and the wealth would be returned to its owner.

Based upon this, what is called nationalisation is not from the Shari’ah in any shape or form, since if a property had the nature and characteristic of public property then it would be obligatory upon the State to make it part of the public property, and it would have no choice in that, and so this would not be considered nationalisation but rather the nature and characteristic of the property meant that it was in reality part of the public property, and it would be forbidden for the State to allow it to be privately owned. As for if the property was owned by an individual and did not have the characteristic or nature of public property, then it would be forbidden for the State to nationalise it, and if it did so it would be taken to court and the property would be returned to its owner. This is since the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم took the salted land back from Abyad Bin Hammal after he  صلى الله عليه وآله وسلم had granted it to him, once it became apparent that it was not depleted.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 107: Keanggotaan di Majelis Umat

Pasal 107: Setiap warga negara yang baligh, dan berakal berhak menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim ataupun non-Muslim. Hanya saja keanggotaan orang non-Muslim terbatas pada penyampaian pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 49: Instansinya Mu’awin Tanfidz (asisten eksekutif)

Pasal 49: Khalifah mengangkat Mu’awin Tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administratif, dan bukan pemerintahan. Instansinya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari Khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri; serta memberi laporan tentang apa-apa yang telah diterimanya kepada Khalifah. Instansinya berfungsi sebagai… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 137: Kategori kepemilikan publik

Pasal 137: Pemilikan umum berlaku pada tiga hal: a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti lapangan. b.Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak. c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seperti sung Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 55: Koordinasi antara Wali dan Khalifah

Pasal 55: Wali tidak harus memberi laporan kepada Khalifah tentang apa yang dilakukan di wilayah kekuasaannya, kecuali ada beberapa pilihan (yang harus ditentukannya). Apabila terdapat perkara baru yang tidak ditetapkan sebelumnya, ia harus memberikan laporan kepada Khalifah, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan perintah Khalifah. Apabila dengan menunggu persetujuan dari Khalifah suatu urusan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 165: Investasi oleh dana asing dan waralaba asing

Pasal 165: Investasi dan pengelolaan modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa kepada pihak asing. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 96: Administrasi pemerintah dan urusan rakyat

Pasal 96: Urusan administrasi negara dan pelayanan terhadap rakyat, diatur oleh departemen-departemen, biro-biro, dan unit-unit, yang bertugas menjalankan administrasi negara dan melayani kepentingan rakyat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 187: Islam adalah tugas politik bagi bangsa

Pasal 187: Prinsip utama politik umat adalah menampilkan Islam dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya secara baik, serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya ke seluruh dunia. Selengkapnya