Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 138: Kepemilikan Pabrik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 138: Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi.

 

 

Article 138: Factories by their nature are private property. However, they follow the rule of the product that they are producing. If the product is private property then the factory is considered to be private property, such as textile factories. If the product is public property then the factory is considered public property, such as factories for iron ore production.

This article has two parts: Firstly, the origin is that factories are owned by individuals, and secondly, that the factory takes the rule of the product that it produces.

As for the first part, its evidence is that:

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا»

the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم had a ring made for him” reported by Al-Bukhari from ‘Abdullah b. Umar, and:

«أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَصْنَعَ المِنْبَرَ»

had a pulpit made” as reported by Al-Bukhari from Sahl b. Sa’d Al-Sa’idi, and they were produced by individuals who personally owned the factory. Additionally, people used to have things made for them at the time of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم and he صلى الله عليه وآله وسلم remained quiet over it, to the point that some of them used to make weapons, like Khubab who used to make swords in Jahiliyyah (the era of ignorance before Islam) and continued after he embraced Islam, and his story is mentioned in the Sirah of Ibn Hisham with Al-‘As Bin Wa’il Al-Sahmi when he bought a sword from Khubab. When Khubab came to Al-‘As to confirm the price he joked with him saying: I’ll pay the price for it in Paradise. This indicates that he صلى الله عليه وآله وسلم affirmed individual ownership of factories, irrespective of whether they were weapon, mineral or carpentry factories or anything else. It is not reported that he  صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the ownership of factories, and there is no text which states that factories are public property, in the same way that there is no text which states that factories belong to the State. Therefore, the evidence that factories can be private property remains general.

This is the evidence for the first part. As for the second, its evidence is the rule:

«إن المصنع يأخذ حكم ما ينتج»

The factory takes the rule of what it produces”, and this rule is deduced from the Prophetic narration; it is reported that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم said:

«لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الخَمْرِ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser” which is part of a narration in Abu Dawud from Ibn Umar that is authenticated by Ibn Al-Sakan, and the complete narration is:

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.”, and so the prohibition of pressing wine is not a prohibition of pressing itself, but rather it is a prohibition of pressing wine specifically. Therefore, pressing is not forbidden (Haram), but rather it is the pressing to produce alcohol which is forbidden. So pressing is forbidden due to the forbiddance of alcohol, and so it took the rule of the thing that it was being pressed for, and so the prohibition applies to pressing, or in other words, the process of pressing, and so it applies to the instruments used for pressing. Therefore, the production takes the rule of the product that it is producing, and the factory takes the rule of the product that it manufactures, and this is the evidence that the factory takes the rule of what it produces, in other words, it is the evidence for this rule, since the forbiddance of the factory came from the forbiddance of the product that it produces. The narration is not evidence that factories are public property; rather it is only evidence for the factory taking the rule of the product that it produces. This is the evidence for the second part; in other words, the rule deduced from the narration is the evidence for this part.

Factories are, therefore, judged upon this basis; so if the product they produce is not from the materials which are counted as public property, then these products are owned individually, such as textile factories, because the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم affirmed the production of swords, clothes and shoes which are all things that are individually owned. If the factories were producing materials which are counted as public property, such as factories to extract oil, and steel, then they are considered to be public and not private property. This is because when the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the production of alcohol, he gave the factory the rule of the material it produces, which is the evidence for this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 40: Membutuhkan untuk menghapus Khalifah

Pasal 40: Hal-hal yang mengubah keadaan Khalifah sehingga mengeluarkannya dari jabatan Khalifah ada tiga perkara: a. Jika melanggar salah satu syarat dari syarat-syarat in’iqad Khilafah, yang menjadi syarat keberlangsungan jabatan Khalifah, misalnya murtad, fasik secara terang-terangan, gila, dan lain-lain. b. Tidak mampu memikul tugas-tugas Khilafah oleh karena suatu sebab tertentu. c. Adanya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 120: Kehidupan Menikah

Pasal 120: Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 168: Pertukaran dan perdagangan dana

Pasal 168: Penukaran mata uang negara dengan mata uang asing dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 37: Syarat dan ketentuan pengadopsian aturan syara’

Pasal 37: Dalam melegislasi hukum, Khalifah terikat dengan hukum-huklum syara’. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-dalil syara’. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya, dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 80: Putusan Pengadilan

Pasal 80: Sidang pengadilan tidak boleh terbentuk atas lebih dari satu Qadli yang berwenang memutuskan perkara. Seorang Qadli boleh dibantu oleh satu atau lebih Qadli lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang menjatuhkan vonis. Wewenang mereka hanya bermusyawarah dan mengemukakan pendapat. Dan pendapat mereka tidak memaksa Qadli untuk menerimanya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 123: Dasar dari Ekonomi

Pasal 123: Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan. Selengkapnya