Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 138: Kepemilikan Pabrik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 138: Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi.

 

 

Article 138: Factories by their nature are private property. However, they follow the rule of the product that they are producing. If the product is private property then the factory is considered to be private property, such as textile factories. If the product is public property then the factory is considered public property, such as factories for iron ore production.

This article has two parts: Firstly, the origin is that factories are owned by individuals, and secondly, that the factory takes the rule of the product that it produces.

As for the first part, its evidence is that:

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا»

the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم had a ring made for him” reported by Al-Bukhari from ‘Abdullah b. Umar, and:

«أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَصْنَعَ المِنْبَرَ»

had a pulpit made” as reported by Al-Bukhari from Sahl b. Sa’d Al-Sa’idi, and they were produced by individuals who personally owned the factory. Additionally, people used to have things made for them at the time of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم and he صلى الله عليه وآله وسلم remained quiet over it, to the point that some of them used to make weapons, like Khubab who used to make swords in Jahiliyyah (the era of ignorance before Islam) and continued after he embraced Islam, and his story is mentioned in the Sirah of Ibn Hisham with Al-‘As Bin Wa’il Al-Sahmi when he bought a sword from Khubab. When Khubab came to Al-‘As to confirm the price he joked with him saying: I’ll pay the price for it in Paradise. This indicates that he صلى الله عليه وآله وسلم affirmed individual ownership of factories, irrespective of whether they were weapon, mineral or carpentry factories or anything else. It is not reported that he  صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the ownership of factories, and there is no text which states that factories are public property, in the same way that there is no text which states that factories belong to the State. Therefore, the evidence that factories can be private property remains general.

This is the evidence for the first part. As for the second, its evidence is the rule:

«إن المصنع يأخذ حكم ما ينتج»

The factory takes the rule of what it produces”, and this rule is deduced from the Prophetic narration; it is reported that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم said:

«لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الخَمْرِ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser” which is part of a narration in Abu Dawud from Ibn Umar that is authenticated by Ibn Al-Sakan, and the complete narration is:

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.”, and so the prohibition of pressing wine is not a prohibition of pressing itself, but rather it is a prohibition of pressing wine specifically. Therefore, pressing is not forbidden (Haram), but rather it is the pressing to produce alcohol which is forbidden. So pressing is forbidden due to the forbiddance of alcohol, and so it took the rule of the thing that it was being pressed for, and so the prohibition applies to pressing, or in other words, the process of pressing, and so it applies to the instruments used for pressing. Therefore, the production takes the rule of the product that it is producing, and the factory takes the rule of the product that it manufactures, and this is the evidence that the factory takes the rule of what it produces, in other words, it is the evidence for this rule, since the forbiddance of the factory came from the forbiddance of the product that it produces. The narration is not evidence that factories are public property; rather it is only evidence for the factory taking the rule of the product that it produces. This is the evidence for the second part; in other words, the rule deduced from the narration is the evidence for this part.

Factories are, therefore, judged upon this basis; so if the product they produce is not from the materials which are counted as public property, then these products are owned individually, such as textile factories, because the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم affirmed the production of swords, clothes and shoes which are all things that are individually owned. If the factories were producing materials which are counted as public property, such as factories to extract oil, and steel, then they are considered to be public and not private property. This is because when the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the production of alcohol, he gave the factory the rule of the material it produces, which is the evidence for this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 189: Hubungan dengan negara-negara lain

Pasal 189: Hubungan negara dengan negara-negara lain yang ada di dunia dijalankan berdasarkan empat kategori: Pertama, negara-negara yang ada di dunia Islam dianggap seolah-olah berada dalam satu wilayah negara, sehingga tidak masuk ke dalam hubungan luar negeri, dan tidak dimasukkan dalam politik luar negeri. Negara wajib menyatukan negara-negara tersebut ke dalam wilayahnya. Kedua,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 187: Islam adalah tugas politik bagi bangsa

Pasal 187: Prinsip utama politik umat adalah menampilkan Islam dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya secara baik, serta upaya terus menerus untuk mengemban dakwahnya ke seluruh dunia. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 14: kepatuhan terhadap tata kelola yang sah

Pasal 14: Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 105: Majelis Umat

Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 104: Izin untuk media

Pasal 104: Media informasi yang dimiliki warga negara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Ia akan dimintai tanggungjawab terhadap setiap bentuk penyimpangan syar’i… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 78: Kondisi Hakim-Hakim

Pasal 78: Orang yang menjabat Qadli (Qadli Biasa dan al-Muhtasib, pen.) disyaratkan seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan faqih serta memahami cara menurunkan hukum terhadap berbagai fakta. Sedangkan Qadli Madzalim disyaratkan sama seperti Qadli lainnya, ditambah persyaratan laki-laki dan mujtahid. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 181: Aktivitas politik negara dan umat

Pasal 181: Politik adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya. Selengkapnya