Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 138: Kepemilikan Pabrik

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 138: Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi.

 

 

Article 138: Factories by their nature are private property. However, they follow the rule of the product that they are producing. If the product is private property then the factory is considered to be private property, such as textile factories. If the product is public property then the factory is considered public property, such as factories for iron ore production.

This article has two parts: Firstly, the origin is that factories are owned by individuals, and secondly, that the factory takes the rule of the product that it produces.

As for the first part, its evidence is that:

«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا»

the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم had a ring made for him” reported by Al-Bukhari from ‘Abdullah b. Umar, and:

«أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَصْنَعَ المِنْبَرَ»

had a pulpit made” as reported by Al-Bukhari from Sahl b. Sa’d Al-Sa’idi, and they were produced by individuals who personally owned the factory. Additionally, people used to have things made for them at the time of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم and he صلى الله عليه وآله وسلم remained quiet over it, to the point that some of them used to make weapons, like Khubab who used to make swords in Jahiliyyah (the era of ignorance before Islam) and continued after he embraced Islam, and his story is mentioned in the Sirah of Ibn Hisham with Al-‘As Bin Wa’il Al-Sahmi when he bought a sword from Khubab. When Khubab came to Al-‘As to confirm the price he joked with him saying: I’ll pay the price for it in Paradise. This indicates that he صلى الله عليه وآله وسلم affirmed individual ownership of factories, irrespective of whether they were weapon, mineral or carpentry factories or anything else. It is not reported that he  صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the ownership of factories, and there is no text which states that factories are public property, in the same way that there is no text which states that factories belong to the State. Therefore, the evidence that factories can be private property remains general.

This is the evidence for the first part. As for the second, its evidence is the rule:

«إن المصنع يأخذ حكم ما ينتج»

The factory takes the rule of what it produces”, and this rule is deduced from the Prophetic narration; it is reported that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم said:

«لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الخَمْرِ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser” which is part of a narration in Abu Dawud from Ibn Umar that is authenticated by Ibn Al-Sakan, and the complete narration is:

«لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.”, and so the prohibition of pressing wine is not a prohibition of pressing itself, but rather it is a prohibition of pressing wine specifically. Therefore, pressing is not forbidden (Haram), but rather it is the pressing to produce alcohol which is forbidden. So pressing is forbidden due to the forbiddance of alcohol, and so it took the rule of the thing that it was being pressed for, and so the prohibition applies to pressing, or in other words, the process of pressing, and so it applies to the instruments used for pressing. Therefore, the production takes the rule of the product that it is producing, and the factory takes the rule of the product that it manufactures, and this is the evidence that the factory takes the rule of what it produces, in other words, it is the evidence for this rule, since the forbiddance of the factory came from the forbiddance of the product that it produces. The narration is not evidence that factories are public property; rather it is only evidence for the factory taking the rule of the product that it produces. This is the evidence for the second part; in other words, the rule deduced from the narration is the evidence for this part.

Factories are, therefore, judged upon this basis; so if the product they produce is not from the materials which are counted as public property, then these products are owned individually, such as textile factories, because the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم affirmed the production of swords, clothes and shoes which are all things that are individually owned. If the factories were producing materials which are counted as public property, such as factories to extract oil, and steel, then they are considered to be public and not private property. This is because when the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم prohibited the production of alcohol, he gave the factory the rule of the material it produces, which is the evidence for this article.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah, tanah kharaj

Pasal 133: Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya. Sedangkan tanah kharaj, (tanahnya) menjadi milik negara dan manfaatnya milik individu.… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 15: Apa menyebabkan haram adalah haram

Pasal 15: Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 68: Perwira dari Staf umum

Pasal 68: Disetiap kamp militer harus terdapat sejumlah perwira yang cukup dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kemiliteran, serta berpengalaman dalam menyusun strategi perang dan mengatur peperangan. Hendaknya perwira disetiap batalion diperbanyak sesuai kemampuan yang ada. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut: a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain. b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 139: Milik pribadi dilindungi

Pasal 139: Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal

Pasal 152: Pengeluaran Baitul Mal disalurkan pada enam bagian: a. Delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka berhak mendapatkannya dari pos pemasukan zakat (di Baitul Mal). b. Jika dari kas zakat tidak ada dana, maka untuk orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), diberikan dari sumber pemasukan Baitul Mal lainnya. Dan jika itu pun tidak… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 126: Kekayaan milik Allah (swt)

Pasal 126: Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya secara nyata. Selengkapnya