Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 134: Kepemilikan tanah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 134: Tanah mawaat (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/pagar. Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara’, seperti waris, pembelian atau pemberian dari negara.

 

 

Article 134:Dead land is possessed through its revival and fencing. Any other type of land is not possessed except through a Shari’ah means such as inheritance, purchase, and donation by the State.

The evidence for the article are the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم :

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»

“whoever revives dead land, it belongs to him” reported by Al-Bukhari Mawquf to Umar (ra), and it is narrated with an authentic chain connected to the Prophet    صلى الله عليه وآله وسلم by Ahmad and Al-Tirmidhi from Jabir, and:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

whoever surrounds a land with a wall, it belongs to him” reported by Ahmad and Abu Dawud with a chain authenticated by Al-Jarwud and Al-Zayn, and:

«عَادِيُّ الأَرْضِ للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»

Aadiy land is for Allah and His Messenger, and then for you” reported by Abu ‘Ubayd by an authentic Mursalnarration, and Abu Yusuf mentioned in Al-Kharaj from Salam b. ‘Abd Allah that Umar b. Al-Khattab (ra) said on the pulpit:

«من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»

whoever revives a dead land, it belongs to him, and the one who fences it off has no right to it after three years (if not cultivating it).” The text of these narrations indicate that if an individual revives a dead land or fences it, in other words, putting stones, fencing or a wall around it, then it becomes their possession. The understanding of the texts is that if the land was not dead then he could not take it into possession through revival or fencing, even if it was not cultivated, or not suitable for cultivation without any work being done to it, and even if the owner was not known. Therefore, if the land was not dead then it cannot be possessed except by one of the causes of possession if its owner was known, and if the owner was unknown it could not be possessed unless the Khalifah granted it, and so it becomes possessed through this grant. If it is dead land, then it is possessed either through its revival or by placing one’s authority over it even if that occurs without necessarily reviving the land.

The dead land is the land where there are no signs upon it that it belongs to anyone, so there is no evidence of any kind of walling, agriculture, building or anything similar, and no owner or anyone utilising it. This is the dead land, and anything else is not considered dead land even if there was no owner or person utilising it.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 105: Majelis Umat

Pasal 105: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 161: Perdagangan luar negeri

Pasal 161: Perdagangan luar negeri berlaku menurut kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang mengadakan aktivitas perdagangan di negeri kita, kecuali dengan izin khusus untuk pedagangnya atau komoditasnya. Pedagang yang berasal dari negara yang terikat perjanjian diperlakukan sesuai dengan teks perjanjian antara kita dengan mereka. Pedagang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 104: Izin untuk media

Pasal 104: Media informasi yang dimiliki warga negara tidak memerlukan izin. Tetapi hanya memerlukan pemberitahuan dan dikirimkan ke Direktorat Penerangan di mana direktorat diberitahu media informasi yang didirikan. Pemilik dan pemimpin redaksi media itu bertanggung jawab terhadap semua isi informasi yang disebarkan. Ia akan dimintai tanggungjawab terhadap setiap bentuk penyimpangan syar’i… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 54: Wali wewenang

Pasal 54: Wali mempunyai wewenang di bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya, sebagai wakil dari Khalifah. Wali memiliki seluruh wewenang di daerahnya kecuali urusan keuangan, peradilan, dan angkatan bersenjata. Ia memiliki kepemimpinan atas penduduk di wilayahnya dan mempertimbangkan seluruh urusan yang berhubungan dengan wilayahnya. Dari… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 43: Kondisi Mu’awin Tafwidl

Pasal 43: Syarat-syarat Mu’awin Tafwidl sama seperti persyaratan Khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 118: Berkhalwat . tabarruj, auratnya

Pasal 118: Perempuan dilarang berkhalwat tanpa disertai mahramnya. Perempuan dilarang melakukan tabarruj atau menampakkan auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram). Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 184: Manuver-manuver politik

Pasal 184: Manuver politik sangat penting dalam politik luar negeri. Kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan. Selengkapnya