Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 134: Kepemilikan tanah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 134: Tanah mawaat (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/pagar. Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara’, seperti waris, pembelian atau pemberian dari negara.

 

 

Article 134:Dead land is possessed through its revival and fencing. Any other type of land is not possessed except through a Shari’ah means such as inheritance, purchase, and donation by the State.

The evidence for the article are the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم :

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»

“whoever revives dead land, it belongs to him” reported by Al-Bukhari Mawquf to Umar (ra), and it is narrated with an authentic chain connected to the Prophet    صلى الله عليه وآله وسلم by Ahmad and Al-Tirmidhi from Jabir, and:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

whoever surrounds a land with a wall, it belongs to him” reported by Ahmad and Abu Dawud with a chain authenticated by Al-Jarwud and Al-Zayn, and:

«عَادِيُّ الأَرْضِ للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»

Aadiy land is for Allah and His Messenger, and then for you” reported by Abu ‘Ubayd by an authentic Mursalnarration, and Abu Yusuf mentioned in Al-Kharaj from Salam b. ‘Abd Allah that Umar b. Al-Khattab (ra) said on the pulpit:

«من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»

whoever revives a dead land, it belongs to him, and the one who fences it off has no right to it after three years (if not cultivating it).” The text of these narrations indicate that if an individual revives a dead land or fences it, in other words, putting stones, fencing or a wall around it, then it becomes their possession. The understanding of the texts is that if the land was not dead then he could not take it into possession through revival or fencing, even if it was not cultivated, or not suitable for cultivation without any work being done to it, and even if the owner was not known. Therefore, if the land was not dead then it cannot be possessed except by one of the causes of possession if its owner was known, and if the owner was unknown it could not be possessed unless the Khalifah granted it, and so it becomes possessed through this grant. If it is dead land, then it is possessed either through its revival or by placing one’s authority over it even if that occurs without necessarily reviving the land.

The dead land is the land where there are no signs upon it that it belongs to anyone, so there is no evidence of any kind of walling, agriculture, building or anything similar, and no owner or anyone utilising it. This is the dead land, and anything else is not considered dead land even if there was no owner or person utilising it.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 154: Semua karyawan adalah sama dalam hak dan kewajiban.

Pasal 154: Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan, kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah -ditinjau dari hak dan kewajibannya-. Setiap orang yang bekerja dengan upah adalah karyawan/pegawai, sekalipun berbeda jenis pekerjaannya atau pihak yang bekerja. Apabila terjadi perselisihan antara karyawan dengan majikan mengenai upah, maka ditetapkan upah yang sesuai dengan standar… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 53: Ketentuan pengangkatan Wali dan ‘Amil

Pasal 53: Wali diangkat oleh Khalifah. Para ‘Amil diangkat oleh Khalifah atau Wali apabila Khalifah memberikan mandat tersebut kepada Wali. Syarat bagi seorang Wali dan ‘Amil sama seperti persyaratan Mu’awin, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diberikan, dan dipilih dari kalangan orang yang bertakwa serta berkepribadian kuat. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 121: Kehidupan Menikah: tugas dan hak-hak

Pasal 121: Suami istri bekerja secara harmonis dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Suami berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri berkewajiban melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada di dalam rumah sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan pembantu dalam kadar yang memadai untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 171: Kebijakan pendidikan

Pasal 171: Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 29

Pasal 29: Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat in’iqad disyaratkan mempunyai kekuasan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir mana pun; dan keamanan kaum Muslim di daerah itu –baik di dalam maupun di luar negri– adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 143: Zakat

Pasal 143: Zakat hanya diambil dari kaum Muslim, dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara’, baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara’ tidak boleh dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia mukallaf yang akil baligh, atau pun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat… Selengkapnya