Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 134: Kepemilikan tanah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 134: Tanah mawaat (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/pagar. Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara’, seperti waris, pembelian atau pemberian dari negara.

 

 

Article 134:Dead land is possessed through its revival and fencing. Any other type of land is not possessed except through a Shari’ah means such as inheritance, purchase, and donation by the State.

The evidence for the article are the words of the Prophet  صلى الله عليه وآله وسلم :

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»

“whoever revives dead land, it belongs to him” reported by Al-Bukhari Mawquf to Umar (ra), and it is narrated with an authentic chain connected to the Prophet    صلى الله عليه وآله وسلم by Ahmad and Al-Tirmidhi from Jabir, and:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

whoever surrounds a land with a wall, it belongs to him” reported by Ahmad and Abu Dawud with a chain authenticated by Al-Jarwud and Al-Zayn, and:

«عَادِيُّ الأَرْضِ للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»

Aadiy land is for Allah and His Messenger, and then for you” reported by Abu ‘Ubayd by an authentic Mursalnarration, and Abu Yusuf mentioned in Al-Kharaj from Salam b. ‘Abd Allah that Umar b. Al-Khattab (ra) said on the pulpit:

«من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»

whoever revives a dead land, it belongs to him, and the one who fences it off has no right to it after three years (if not cultivating it).” The text of these narrations indicate that if an individual revives a dead land or fences it, in other words, putting stones, fencing or a wall around it, then it becomes their possession. The understanding of the texts is that if the land was not dead then he could not take it into possession through revival or fencing, even if it was not cultivated, or not suitable for cultivation without any work being done to it, and even if the owner was not known. Therefore, if the land was not dead then it cannot be possessed except by one of the causes of possession if its owner was known, and if the owner was unknown it could not be possessed unless the Khalifah granted it, and so it becomes possessed through this grant. If it is dead land, then it is possessed either through its revival or by placing one’s authority over it even if that occurs without necessarily reviving the land.

The dead land is the land where there are no signs upon it that it belongs to anyone, so there is no evidence of any kind of walling, agriculture, building or anything similar, and no owner or anyone utilising it. This is the dead land, and anything else is not considered dead land even if there was no owner or person utilising it.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 17: Mengatur manajemen pusat dan desentralisasi.

Pasal 17: Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 116: Wanita dan posisi yang berkuasa

Pasal 116: Perempuan tidak boleh memangku jabatan pemerintahan. Tidak boleh menjadi Khalifah, Mu’awin, Wali, atau Amil; dan tidak boleh memangku jabatan berhubungan dengan (kekuasaan) pemerintahan. Begitu pula tidak boleh menjabat sebagai Qadli Qudlat, Qadli Mahkamah Madzalim dan Amirul Jihad. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 171: Kebijakan pendidikan

Pasal 171: Politik pendidikan adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa Islami. Seluruh mata pelajaran disusun berdasarkan dasar strategi tersebut. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 33: Set Amir sementara

Pasal 33: Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut: a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 145: Kharaj

Pasal 145: Kharaj dipungut atas tanah kharaj sesuai dengan potensi hasilnya. Sedangkan tanah ‘usyriyah zakatnya dipungut berdasarkan produk nyata. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 148: Anggaran belanja negara

Pasal 148: Anggaran belanja negara memiliki pos-pos yang baku yang telah ditentukan hukum syara’. Rincian pos-pos anggaran dan nilainya untuk masing-masing bagian, serta bidang-bidang apa saja yang memperoleh anggaran, semuanya ditentukan oleh pendapat dan ijtihad Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 42: Mu’awin Tafwidl (Otorisasi asisten)

Pasal 42: Khalifah mengangkat seorang Mu’awin Tafwidl atau lebih. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu’awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu’awin juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja. Selengkapnya