Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 129: Pemilikan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 129: Pemilikan umum adalah izin Allah -selaku pembuat hukum- kepada jama’ah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama.

 

 

Article 129: Public property is the permission of the Legislator (swt) for the community to collectively utilise the property itself.

 

The evidence for this article is that the Shari’ah evidences indicate that the definition of public property is the permission of the Legislator (swt) for the community to collectively utilise the property, and the evidences for this definition are the texts related regarding public property. The words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم :

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ»

Muslims have common share in three (things).water, grass, and fire.reported by Ahmad from a man from the companions of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم , and his narrators are trustworthy, and what Al-Tirmidhi narrated from Abyad b. Hammal:

«أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح، فقطع له. فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال فانتزعه منه»

Went to the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم    and asked him for assigning him (the mines of) salt as fief. So he assigned it to him as a fief. When he returned, a man in the meeting asked: Do you know what you have assigned him as a fief? You have assigned him the perennial spring water. So he took it back from him. The countless water is that which does not deplete, in other words, if you extracted a mineral from it, it does not deplete. And he صلى الله عليه وآله وسلم said:

«مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»

Mina is a resting place for whoever gets their first”,reported by Al-Tirmidhi from Aisha(ra) and he said it is Hasan Sahih, and Mina is the famous location in the Hijaz which the pilgrims descend to after standing at Arafat, and all the people can rest their camels there if they arrive there before others. And the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم affirmed that people participate in the use of general roads. The definition of public property was derived from all of this, since these texts indicate that the Legislator (swt) gave permission to people to participate collectively in these things and hence it was deduced. On this basis the article was drafted.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 138: Kepemilikan Pabrik

Pasal 138: Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya. Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut menjadi milik umum, seperti pabrik besi. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 44: Memberdayakan Mu’awin Tafwidl

Pasal 44: Dalam penyerahan tugas kepada Mu’awin Tafwidl, disyaratkan dua hal: Pertama, kedudukannya mencakup segala urusan negara. Kedua, sebagai wakil Khalifah. Disaat pengangkatannya, Khalifah harus menyatakan: “Aku serahkan kepada Anda apa yang menjadi tugasku sebagai wakilku”, atau dengan redaksi lain yang mencakup kedudukannnya yang umum dan bersifat mewakili. Penyerahan tugas ini… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 132: Pengeluaran dan investasi dibatasi oleh Syariah

Pasal 132: Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah -selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk pengembangan pemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba, memanipulasi harta secara… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 33: Set Amir sementara

Pasal 33: Diangkat amir sementara untuk menangani urusan kaum Muslim dan melaksanakan proses pengangkatan Khalifah yang baru setelah kosongnya jabatan Khilafah sebagai berikut: a. Khalifah sebelumnya, ketika merasa ajalnya sudah dekat atau bertekad untuk mengundurkan diri, ia memiliki hak menunjuk amir sementara b. Jika Khalifah meninggal dunia atau diberhentikan sebelum ditetapkan amir… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 164: Perawatan kesehatan gratis untuk semua

Pasal 164: Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 52: pembagian administratif negara

Pasal 52: Seluruh daerah yang dikuasai oleh negara dibagi ke dalam beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (provinsi). Setiap wilayah (provinsi) terbagi menjadi beberapa ’imalat (kabupaten). Yang memerintah wilayah (provinsi) disebut Wali atau Amir dan yang memerintah ‘imalat disebut ‘Amil atau Hâkim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 42: Mu’awin Tafwidl (Otorisasi asisten)

Pasal 42: Khalifah mengangkat seorang Mu’awin Tafwidl atau lebih. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu’awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu’awin juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja. Selengkapnya