Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 129: Pemilikan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 129: Pemilikan umum adalah izin Allah -selaku pembuat hukum- kepada jama’ah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama.

 

 

Article 129: Public property is the permission of the Legislator (swt) for the community to collectively utilise the property itself.

 

The evidence for this article is that the Shari’ah evidences indicate that the definition of public property is the permission of the Legislator (swt) for the community to collectively utilise the property, and the evidences for this definition are the texts related regarding public property. The words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم :

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ»

Muslims have common share in three (things).water, grass, and fire.reported by Ahmad from a man from the companions of the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم , and his narrators are trustworthy, and what Al-Tirmidhi narrated from Abyad b. Hammal:

«أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح، فقطع له. فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال فانتزعه منه»

Went to the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم    and asked him for assigning him (the mines of) salt as fief. So he assigned it to him as a fief. When he returned, a man in the meeting asked: Do you know what you have assigned him as a fief? You have assigned him the perennial spring water. So he took it back from him. The countless water is that which does not deplete, in other words, if you extracted a mineral from it, it does not deplete. And he صلى الله عليه وآله وسلم said:

«مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»

Mina is a resting place for whoever gets their first”,reported by Al-Tirmidhi from Aisha(ra) and he said it is Hasan Sahih, and Mina is the famous location in the Hijaz which the pilgrims descend to after standing at Arafat, and all the people can rest their camels there if they arrive there before others. And the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم affirmed that people participate in the use of general roads. The definition of public property was derived from all of this, since these texts indicate that the Legislator (swt) gave permission to people to participate collectively in these things and hence it was deduced. On this basis the article was drafted.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 42: Mu’awin Tafwidl (Otorisasi asisten)

Pasal 42: Khalifah mengangkat seorang Mu’awin Tafwidl atau lebih. Ia bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Mu’awin Tafwidl diberi wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan Mu’awin juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktivitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 82: mungkin derajat yang berbeda pengadilan

Pasal 82: Jenis peradilan boleh berbeda-beda sesuai jenis perkaranya. Sebagian Qadli boleh ditugaskan untuk menyelesaikan perkara tertentu, sampai batas tertentu dan perkara lainnya diserahkan pada sidang yang lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 111: Kekuasaan Umat Majelis

Pasal 111: Majelis umat memiliki lima wewenang: 1.(a). Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang mendalam; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 165: Investasi oleh dana asing dan waralaba asing

Pasal 165: Investasi dan pengelolaan modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa kepada pihak asing. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 120: Kehidupan Menikah

Pasal 120: Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 139: Milik pribadi dilindungi

Pasal 139: Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 143: Zakat

Pasal 143: Zakat hanya diambil dari kaum Muslim, dan dipungut sesuai dengan jenis kekayaan yang sudah ditentukan oleh syara’, baik berupa mata uang, barang dagangan, ternak maupun biji-bijian. Selain yang sudah ditentukan oleh syara’ tidak boleh dipungut. Zakat dipungut dari para pemiliknya, baik ia mukallaf yang akil baligh, atau pun bukan mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila. Harta zakat… Selengkapnya