Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 126: Kekayaan milik Allah (swt)

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 126: Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izin yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya secara nyata.

 

 

 

Article 126: The wealth belongs to Allah (swt) alone, and He (swt) has made human beings the trustees of it. Through this general trust they have been given the right to ownership of wealth. Allah (swt) has permitted for the individual to possess the wealth; so through this specific permission, he managed to possess it practically.

 

The evidences for this article are His (swt) words:

((وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ))

And give them from the wealth of Allah which He has given you. (TMQ 24:33); so the wealth is ascribed to Allah (swt). And His (swt) words:

((وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ))

And give you increase in wealth and children.” (TMQ 71:12); so the increase in the wealth for people is ascribed to Allah (swt). Also, His (swt) words:

((وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ))

And spend out of that in which He has made you successors.(TMQ 57:7), and so accordingly He (swt) made man the trustees of Allah (swt) in the wealth, as it was Allah (swt) who made them the inheritors, so the wealth in origin belongs to Allah (swt). Therefore, the ownership of the wealth is with Allah (swt), but He (swt) has made the people the trustees of it, which has given them the right to its ownership. For this reason the verse regarding the entrustment is not an evidence for private ownership, but rather it is evidence that the human being from the aspect of being human, has the right of ownership of wealth.

As for practical private ownership, or in other words, the fact that it is permitted for him to actually possess wealth, this comes from another evidence, which is the cause which permitted the individual to practically come into possession. For example his صلى الله عليه وآله وسلم words:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

If anyone surrounds a land with a wall, it belongs to him. (reported by Ahmad and Abu Dawud with a chain authenticated by Al-Jarwad and Al-Zayn), and his صلى الله عليه وآله وسلم words:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»

whoever revives dead land, then it is his” reported by Al-Bukhari for Umar as a Ta’liq (title heading without chain mentioned) and also reported by Ahmad and Al-Tirmidhi with an authentic chain from Jabir, and the words of Allah (swt):

((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)) [النساء 7] ومن مثل قوله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ))

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave.” (TMQ 4:7) and: “Lawful to you is game from the sea.” (TMQ 5:96), amongst other texts.

Accordingly, the right of ownership of whatever Allah (swt) created is confirmed for every human, and practical ownership requires permission from the Legislator (swt) regarding how it can be achieved and which wealth can be sought. In other words, evidence from the Shari’ah is required which permits this possession to practically take place. Therefore, the article comprises of three elements.

Firstly, that ownership is for Allah (swt):

((وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ))

And give them from the wealth of Allah which He has given you.(TMQ 71:12).

Secondly, that the person has the right to own wealth, the evidence being the verse regarding entrustment/succession:

((وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه))ِ

And spend out of that in which He has made you successors.(TMQ 57:7).

Thirdly, that the practical taking of ownership of the wealth by the individual requires permission from the Legislator (swt) - in other words, evidence which permits the ownership of it in practical terms, and the evidence for this are the texts regarding the permission of practically taking ownership.

Accordingly the evidences for this article have been made clear.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 150: Ketentuan perpajakan

Pasal 150: Apabila sumber tetap pemasukan Baitul Mal tidak mencukupi anggaran negara, maka negara boleh memungut pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal kepada para fakir, miskin, ibnu sabil, dan pelaksanaan kewajiban jihad. b. Untuk memenuhi biaya yang menjadi kewajiban Baitul Mal sebagai pengganti jasa dan pelayanan kepada negara,… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 5: kewarganegaraan Islam, hak dan kewajiban

Pasal 5: Setiap warga negara (Khilafah) Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’. Pasal 6: Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan semisalnya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 67: Pendidikan, tingkat intelektual dan budaya dari Angkatan Darat

Pasal 67: Setiap prajurit harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Hendaknya kemampuan berpikir setiap prajurit ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hendaknya setiap prajurit dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk global. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 24: Pelaksanaan al-Shara dan Sultan

Pasal 24: Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 46: Ikuti karya Mu’awin Tafwidl

Pasal 46: Khalifah wajib mengetahui aktivitas Mu’awin Tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar Khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan; mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas Khalifah yang dijalankan berdasar ijtihadnya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 120: Kehidupan Menikah

Pasal 120: Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan. Selengkapnya