Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Sistem Ekonomi §123-169

Pasal 123: Dasar dari Ekonomi

 Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 123: Politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan, saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan.

 

Article 123: The management of the economy is to take in consideration the viewpoint about the targeted society when considering the fulfilment of the needs. So what the society ought to be should be made the basis for the fulfilment of the needs.

This article is deduced from several evidences and the Shari’ah rule can be deduced from single or multiple evidences. It has been deduced from the limitation of the ownership of things by a specific method, and the limitation of the causes of ownership to particular causes, and the limitation of how wealth can be invested according to a particular method, and from the prohibition of certain things and actions, and so the management of the economy has been deduced from the evidences for these four issues.

The management of the economy which has been deduced from these evidences is that it is obligatory that the view regarding wealth, from the angle that it fulfils the needs must be connected to the Shari’ah rule regarding that wealth, and built upon it. Wheat and honey are considered to be from the wealth, because Allah (swt) made the two of them permitted. Whereas cannabis and alcohol are not considered to be from the wealth, since Allah (swt) made the two of them forbidden. The money which is used to purchase, and that which is paid as a salary, is from the wealth since the Shari’ah permitted earning money in these two situations, whereas stolen money and money earned through a void contract is not considered to be from the wealth because the Shari’ah forbade them both. So the Shari’ah rule must be examined when considering how to fulfil the needs, and it is obligatory that it is the basis for the consideration of the reality of the wealth fulfilling a need, or in other words, the basis upon which the wealth is produced and consumed. This is the meaning of the article when it says that the management of the economy is the view towards how the society should fulfil the needs, since what the society should be upon, in other words, what the relationships between the people should be based upon, is that these relationships should be restricted by and proceed according to the Shari’ah rules. Therefore, it is obligatory that the consideration of what the society should be upon, in other words, it being restricted by the Shari’ah rules, is present when considering how to fulfil the needs, and it should be connected to the Shari’ah rules and based upon them, irrespective of whether that is regarding the production of the wealth or its consumption.

Accordingly, the origin of wealth in the system of Islam is that in order for it to be considered an economic matter permitted to be produced and consumed, depends on what the society should be, in other words, the restriction of the relationships between people by the Shari’a rule. And based upon this the wealth is examined from the angle of it fulfilling the need of human beings, the individual or the society, and upon this basis production and consumption occurs.

Though the restriction to the Shari’ah rule is the basis, which is general with regards to the obligation of making the Shari’ah rule decide every action of the Muslim, the Shari’ah did not leave the management of the economy general based upon general evidences such as the words of Allah (swt):

(( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا))

And whatever the Messenger has given you - take; and what he has forbidden you - refrain from.(TMQ 59:7). Rather it came with detailed evidences specific to the distribution of wealth and how to fulfil the needs with it, which are the evidences which limit the method of ownership, its causes, and investment, and prohibition of certain things and actions. Therefore, the management of the economy in Islam is not the consideration of wealth from the angle of how it can fulfil the need alone, but rather it also looks at whether it is permitted, and whether the need which it fulfils is permitted; in other words, it is based upon the consideration of the wealth from the angle of the relationships between people restricted by the Shari’ah rules.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 74: Direktorat perindustrian

Pasal 74: Direktorat perindustrian adalah direktorat yang menangani seluruh urusan yang berhubungan dengan industri, baik industri berat seperti industri mesin dan peralatan, industri otomotiv dan transportasi, industri bahan baku dan industri elektonika; maupun industri ringan. Baik pabrik itu temasuk kepemilikan umum atau pabrik-pabrik yang termasuk kepemilikan individu, tetapi memiliki hubungan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 89: Jumlah yang tidak terbatas hakim Madhalim

Pasal 89: Jumlah Qadli Madzalim tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang Qadli Madzalim sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kedzaliman. Tatkala para Qadli menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya pada satu orang. Sejumlah Qadli Madzalim boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 131: Pemilikan individu yang terdiri lima cara:

Pasal 131: Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak bergerak terikat dengan lima sebab syar’i, yaitu: a. Bekerja. b. Warisan. c. Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk mempertahankan hidup. d. Pemberian kekayaan negara kepada rakyat. e. Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan biaya atau usaha keras. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 81: Majelis (sidang) pengadilan

Pasal 81: Seorang Qadli tidak boleh memutuskan perkara kecuali dalam majelis (sidang) pengadilan. Pembuktian dan sumpah dianggap sah, hanya yang disampaikan di dalam sidang pengadilan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 69: Kewajiban Negara untuk tentara

Pasal 69: Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana, dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lain, yang memungkinkan pasukan untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam. Selengkapnya