Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 180: Tidak cipta penerbitan dan percetakan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 180: Tidak dibolehkan ada hak milik dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua tingkatan. Tidak dibolehkan seseorang -baik pengarang maupun bukan- memiliki hak cetak dan terbit, selama sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki seseorang dan belum dicetak atau beredar, maka ia boleh mengambil imbalan karena memberikan jasa pada masyarakat, seperti halnya mendapatkan gaji dalam mengajar.

 

 

Article 180: The exploitation of writing books for educational purposes at whatever level is strictly forbidden. Once a book has been printed and published, nobody has the right to reserve the publishing and printing rights, including the author. However, if they were ideas he had, which were not yet printed or published, the owner has the right to be paid for transferring these ideas to the public as he paid for teaching.

The evidence for it is the permissibility of taking a fee for teaching and the permission of knowledge for people. As for the permissibility of taking a fee for education, it is confirmed from the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم:

«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»

You are most entitled to take wages for Allah's Book” (reported by Al-Bukhari from Ibn ‘Abbas), and so by greater reasoning a fee can be taken for teaching anything else; additionally it is confirmed from the fact that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم allowed the prisoners from the battle of Badr to each teach ten Muslims as their ransom, which is making a payment for education. Authoring is the writing of knowledge, or in other words, the giving of knowledge through writing and so it is like imparting it verbally. Knowledge can be passed to people verbally or in a written form and in both circumstances it is permitted to take a fee for it. However, if the teacher imparts something verbally or through writing, the knowledge that the learner took becomes possessed by him, and so he has the right to impart that knowledge to anyone else whether verbally or through writing, and he has the right to take a fee for it. The prisoners from Badr had no right over those who learnt reading and writing from them other than their fee, and those who learnt from them could teach others reading and writing for a fee without the permission of their teachers, and without their teachers having any right.

Additionally, knowledge, from the angle that it is permitted, and the meaning of its being permitted is that it is permissible for anyone to take it, and permitted for anyone who teaches it to take a fee, and not simply the teacher who taught it originally. So from this it is seen that the knowledge is possessed by anyone who knows it, and is not the sole possession of the one who taught it, and it is the possession of the one who knows it as long as it remains with him, and so he can take a fee for teaching it to someone else, or can teach it to others for free. So if it emerges from him through his teaching of it to an individual or a group, or talking about it in public, or conveying it to the people by any means, it becomes permissible for all of the people in accordance with the evidences which generally permit knowledge, and it becomes permissible for whoever took that knowledge individually or part of a group, to give it to whoever they wish irrespective of whether the one who taught them initially gave them permission or not, and whether they were content for that to happen or not.

This is evidence that no one possesses the right to publish since it is knowledge, so as long as it remains with him he has the right to charge a fee for it, and if he imparts it to the people verbally or through writing, by any means at all, it becomes permitted for all the people, and it becomes permitted for every one of them to teach it to someone else and to charge a fee for teaching. So to make the rights of publishing specific to the author is forbidding the permitted; forbidding knowledge by prohibiting it being taken except with permission and forbidding charging a fee for it by prohibiting it being taught for a fee except with permission, and so accordingly it is not permissible for anyone to possess publishing rights.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 158: Mekanisme memungkinkan warga mendapatkan kebutuhan mereka

Pasal 158: Negara memberikan kesempatan bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan pelengkap, serta mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan cara sebagai berikut: a. Dengan memberikan harta bergerak atau pun tidak bergerak yang dimiliki negara dan tercatat di Baitul Mal, begitu pula dari harta fa’i dan lain-lain. b. Dengan membagi tanah baik produktif atau tidak kepada orang… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 110: ketika mengikat dan tidak mengikat Syura

Pasal 110: Persoalan-persoalan yang di dalamnya syura bersifat mengikat pada saat Khalifah meminta pendapat diambil berdasarkan pendapat mayoritas, tanpa mempertimbangkan pendapat tersebut tepat atau keliru. Selain perkara tersebut yang termasuk di dalam syura yang tidak bersifat mengikat, maka yang dipertimbangkan adalah kebenarannya, tanpa melihat lagi suara mayoritas atau minoritas. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 102: Baitul Mal

Pasal 102: Baitul Mal adalah direktorat yang menangangi pemasukan dan pengeluaran sesuai hukum syara’ dari sisi pengumpulan, penjagaan, dan pembelanjaannya. Kepala Direktorat Baitul Mal disebut Khazin Baitul Mal. Direktorat ini memiliki cabang di setiap wilayah dan disebut Shahib Baitul Mal. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 51: Kekuasaan Mu’awin Tanfidz

Pasal 51: Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti halnya Mu’awin Tafwidl. Dia berposisi sebagai Mu’awin dalam hal pelaksanaan, bukan menyangkut pemerintahan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 85: Kewenangan Muhtasib

Pasal 85: Al-Muhtasib memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap penyimpangan yang diketahuinya secara langsung, dimanapun tempatnya tanpa membutuhkan majelis pengadilan. Sejumlah polisi ditempatkan berada di bawah wewenangnya untuk melaksanakan perintahnya. Keputusan yang diambilnya harus segera dilaksanakan. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 48: Tanggung Jawab Mu’awin Tafwidl

Pasal 48: Mu’awin Tafwidl tidak terikat dengan salah satu instansi dari instansi-instansi administratif, mengingat kekuasaannya bersifat umum. Karena mereka yang melaksanakan aktivitas administratif adalah para pegawai dan bukan penguasa, sedangkan Mu’awin Tafwidl adalah seorang penguasa. Maka ia tidak diserahi tugas secara khusus dengan urusan-urusan administratif tersebut, karena kekuasaannya… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya