Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 180: Tidak cipta penerbitan dan percetakan

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 180: Tidak dibolehkan ada hak milik dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua tingkatan. Tidak dibolehkan seseorang -baik pengarang maupun bukan- memiliki hak cetak dan terbit, selama sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki seseorang dan belum dicetak atau beredar, maka ia boleh mengambil imbalan karena memberikan jasa pada masyarakat, seperti halnya mendapatkan gaji dalam mengajar.

 

 

Article 180: The exploitation of writing books for educational purposes at whatever level is strictly forbidden. Once a book has been printed and published, nobody has the right to reserve the publishing and printing rights, including the author. However, if they were ideas he had, which were not yet printed or published, the owner has the right to be paid for transferring these ideas to the public as he paid for teaching.

The evidence for it is the permissibility of taking a fee for teaching and the permission of knowledge for people. As for the permissibility of taking a fee for education, it is confirmed from the words of the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم:

«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»

You are most entitled to take wages for Allah's Book” (reported by Al-Bukhari from Ibn ‘Abbas), and so by greater reasoning a fee can be taken for teaching anything else; additionally it is confirmed from the fact that the Messenger صلى الله عليه وآله وسلم allowed the prisoners from the battle of Badr to each teach ten Muslims as their ransom, which is making a payment for education. Authoring is the writing of knowledge, or in other words, the giving of knowledge through writing and so it is like imparting it verbally. Knowledge can be passed to people verbally or in a written form and in both circumstances it is permitted to take a fee for it. However, if the teacher imparts something verbally or through writing, the knowledge that the learner took becomes possessed by him, and so he has the right to impart that knowledge to anyone else whether verbally or through writing, and he has the right to take a fee for it. The prisoners from Badr had no right over those who learnt reading and writing from them other than their fee, and those who learnt from them could teach others reading and writing for a fee without the permission of their teachers, and without their teachers having any right.

Additionally, knowledge, from the angle that it is permitted, and the meaning of its being permitted is that it is permissible for anyone to take it, and permitted for anyone who teaches it to take a fee, and not simply the teacher who taught it originally. So from this it is seen that the knowledge is possessed by anyone who knows it, and is not the sole possession of the one who taught it, and it is the possession of the one who knows it as long as it remains with him, and so he can take a fee for teaching it to someone else, or can teach it to others for free. So if it emerges from him through his teaching of it to an individual or a group, or talking about it in public, or conveying it to the people by any means, it becomes permissible for all of the people in accordance with the evidences which generally permit knowledge, and it becomes permissible for whoever took that knowledge individually or part of a group, to give it to whoever they wish irrespective of whether the one who taught them initially gave them permission or not, and whether they were content for that to happen or not.

This is evidence that no one possesses the right to publish since it is knowledge, so as long as it remains with him he has the right to charge a fee for it, and if he imparts it to the people verbally or through writing, by any means at all, it becomes permitted for all the people, and it becomes permitted for every one of them to teach it to someone else and to charge a fee for teaching. So to make the rights of publishing specific to the author is forbidding the permitted; forbidding knowledge by prohibiting it being taken except with permission and forbidding charging a fee for it by prohibiting it being taught for a fee except with permission, and so accordingly it is not permissible for anyone to possess publishing rights.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 20: Hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab penguasa

Pasal 20: Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Sedangkan bagi warga negara non-Muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 10: Tidak ada pendeta dalam Islam. Islam adalah tanggung jawab semua umat Islam

Pasal 10: Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka dikalangan kaum Muslim. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 45: Kerja Mu’awin Tafwidl

Pasal 45: Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah, tentang apa yang telah diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan Wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama seperti Khalifah. Mu’awin Tafwidl wajib memberi laporan kepada Khalifah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Khalifah. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 160: Pengawasan Perindustrian

Pasal 160: Negara mengatur semua sektor perindustrian dan menangani langsung jenis industri yang termasuk ke dalam pemilikan umum. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 108: Syura dan masyurah

Pasal 108: Syura dan masyurah adalah pengambilan pendapat secara mutlak. Pendapatnya tidak mengikat dalam masalah tasyri’, definisi, masalah-masalah yang menyangkut pemikiran seperti menyingkap hakekat fakta, masalah-masalah sains dan teknologi. Pendapat hasil syura dan masyurah mengikat Khalifah dalam perkara-perkara yang bersifat praktis, dan aktivitas yang tidak membutuhkan pembahasan dan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 7: Bagaimana menerapkan syariat

Pasal 7: Negara memberlakukan syariah Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik Muslim maupun non-Muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini: a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum Muslim tanpa kecuali. b. Orang-orang non-Muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum. c. Orang-orang yang murtad dari Islam… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 2: Darul Islam dan Darul kufur

Pasal 2: Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang di dalamnya diterapkan peraturan kufur atau keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam. Selengkapnya