Undang-Undang Dasar Negara Khilafah

UUD / Politik Pendidikan §170-180

Pasal 179: Untuk menyediakan sarana pengetahuan dan dikembangkan untuk semua

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian: Pasal 179: Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, disamping gedung-gedung sekolah, universitas untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai cabang pengetahuan, seperti fiqh, ushul fiqh, hadits dan tafsir, termasuk di bidang ilmu murni, kedokteran, teknik, kimia, penemuan-penemuan baru (discovery and invention) sehingga lahir di tengah-tengah umat sekelompok besar mujtahidin dan para penemu.

Article 179: The State ought to provide the means of developing knowledge, such as libraries and laboratories, in addition to schools and universities, to enable those who want to continue their research in the various fields of knowledge, like jurisprudence, narrations and Tafsir, and thought, medicine, engineering and chemistry, and such as inventions and discoveries and so on. This is done to create an abundance of Mujtahidun, outstanding scientists and inventors.

 

The evidence for the article are the words of the Prophet (saw) SL-16pt:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

The Imam (ruler) is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from Abdullah Bin Umar), and the principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation. Libraries, laboratories and the rest of the means of developing knowledge are part of the affairs of the Ummah which the Imam must govern, and if he falls short he is accounted over it. If the Ijtihad in jurisprudence and the creation of inventions which are necessary for the sake of military preparations, are not possible without these means of developing knowledge, then to provide these means becomes an obligation upon the Khalifah in accordance with the principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation. If they help to achieve these goals, and simplify the issue of Ijtihad and invention, then they are part of the governing of the affairs which achieve benefits; in which case they would not be obligatory, and so if the State had the finances it would establish them and otherwise not. Due to all of this, the provision of libraries, laboratories and the remaining means to develop knowledge fall under what the Imam must provide, or in other words, what falls upon the State to provide.

Beberapa pasal UUD

Undang Dasar Negara Khilafah

Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan fokus dari kebijakan luar negeri

Pasal 188: Mengemban dakwah Islam merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri dan atas dasar inilah dibangun hubungan dengan negara-negara lain. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 92: Fitur Madhalim Mahkamah

Pasal 92: Tidak disyaratkan pada qadla madzalim adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan penuntut. Mahkamah Madzalim berhak memeriksa suatu tindakan kedzaliman, walaupun tidak ada tuntutan dari siapa pun. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 14: kepatuhan terhadap tata kelola yang sah

Pasal 14: Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Tidak dibenarkan melakukan suatu perbuatan, kecuali setelah mengetahui hukumnya. Hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 38: Powers dan Ketentuan untuk perawatan untuk umat

Pasal 38: Khalifah memiliki hak mutlak untuk mengatur urusan-urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan urusan rakyat. Khalifah tidak boleh menyalahi hukum syara’ dengan alasan maslahat. Khalifah tidak boleh melarang sebuah keluarga untuk memiliki lebih dari seorang anak dengan… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 129: Pemilikan Umum

Pasal 129: Pemilikan umum adalah izin Allah -selaku pembuat hukum- kepada jama’ah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama. Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 7: Bagaimana menerapkan syariat

Pasal 7: Negara memberlakukan syariah Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan (Khilafah) Islam, baik Muslim maupun non-Muslim dalam bentuk-bentuk berikut ini: a. Negara memberlakukan seluruh hukum Islam atas kaum Muslim tanpa kecuali. b. Orang-orang non-Muslim dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya di bawah perlindungan peraturan umum. c. Orang-orang yang murtad dari Islam… Selengkapnya
Undang-Undang Dasar Negara Khilafah, berdasarkan metode kenabian:

Pasal 147: Kondisi perpajakan

Pasal 147: Setiap aktivitas yang diwajibkan syara’ terhadap umat untuk melakukannya, sedangkan di dalam Baitul Mal tidak ada harta yang cukup untuk memenuhinya, maka kewajiban tersebut beralih kepada umat. Pada saat itu negara berhak mengumpulkan harta dari umat dengan mewajibkan pajak. Apa yang tidak diwajibkan syara’ terhadap umat, maka negara tidak dibenarkan memungut pajak dalam bentuk… Selengkapnya